Komisi IV DPRD Sumbar: Jangan Seret Tol ke Ranah Politik


Jumat, 22 Februari 2019 - 17:07:38 WIB
Komisi IV DPRD Sumbar: Jangan Seret Tol ke Ranah Politik Dokumentasi Haluan

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Suwirpen Suib berharap agar masalah pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang masih terkendala masalah pembebasan lahan, tidak diseret-seret ke ranah politik. Terlebih, penyelenggaraan helat politik Pemilu 2019 sudah di ambang mata.

“Jangan sampai masalah yang terjadi pada tol ini dikaitkan begitu dan merugikan peserta pemilu, terutama Pilpres. Persoalan yang terjadi sekarang itu murni masalah pembebasan, yang harganya tidak disetujui masyarakat," kata Suwirpen saat dengar pendapat dengan Dinas PUPR Sumbar, Dinas Tata Ruang dan Tarkim, dan perwakilan Bina Marga Sumbar, Kamis (21/2), di ruang rapat DPRD Sumbar.

Di saat bersamaan, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Tata Ruang dan Tarkim Provinsi Sumbar, Darmansyah mengatakan, tol Padang Pariaman-Pekanbaru memang masih terkendala oleh persoalan harga ganti rugi lahan yang tidak disetujui oleh masyarakat.

"Masyarakat menganggap ganti rugi yang diberikan pemerintah tidak sesuai, yaitu hanya Rp32 ribu sampai Rp200 ribu per meter. Akibatnya, masyarakat tidak mau memberikan lahan mereka," kata Darmansyah.

Padahal, katanya lagi, penetapan harga tersebut telah berdasarkan pada harga yang ditetapkan oleh tim appraisal, sehingga tidak bisa diubah. Namu, tetap bisa digugat di ranah peradilan.

"Awalnya, masyarakat sudah melakukan gugatan ke PN Padang Pariaman, tapi kalah. Sekarang, dilakukan usaha lagi, yaitu memasukkan perdatanya," katanya lagi.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Sabar AS mengatakan, tentang pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang harga ganti rugi lahannya tidak disetujui masyarakat itu, ia berharap Pemkab Padang Pariaman melalui dinas terkait bisa berkomunikasi dengan baik di hadapan masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak merasa dirugikan, dan pembangunan jalan tol tidak mangkrak.

"Transportasi jalan tol yang dibangun di Sumatera Barat itu sedapat mungkin berjalan lancar. Tentu itu perlu dukungan masyarakat, terutama dalam hal pembebasan lahannya," ujar Sabar.

Sabar mengaku khawatir, apabila persoalan yang ada saat ini dibiarkan berlarut-laru, maka akan menjadi preseden buruk bagi Sumbar. “Bisa saja ke depan pemerintah pusat enggan menganggarkan pembangunan dari dana APBN untuk daerah ini. Saya kira kalau semua bermurah hati dan bahu membahu dengan itikad yang sama agar daerah ini maju, semua akan bisa diselesaikan," katanya lagi.



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM