Komisi IV Kebut Ranperda Zonasi Danau Maninjau


Jumat, 01 Maret 2019 - 11:56:46 WIB
Komisi IV Kebut Ranperda Zonasi Danau Maninjau Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Sebagai upaya menyelamatkan Danau Maninjau dari pencemaran, Komisi IV DPRD Sumbar mengejar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Zonasi Kawasan Danau Maninjau bisa terselesaikan segera.

Salah satu tahapan yang dilalui adalah, pada Senin 25 Februari lalu, Komisi IV DPRD Sumbar telah melaksanakan rapat kerja dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PUPR, serta instansi terkait lainnya di Pemprov Sumbar.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Suwirpen Suib menyampaikan, tujuan dilahirkannya Perda Zonasi Danau Maninjau yaitu, agar terciptanya keseimbangan lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut, kemudian mendorong perekonomian masyarakat lebih hidup tanpa bergantung dengan Keramba Jaring Apung (KJA) yang selama ini menjadi pemicu pencemaran air danau.

Ke depan, lanjut dia, akan diatur maksimal hanya 6000 KJA yang diizinkan beroperasi di danau. Sementara, sebelum ini KJA yang terdapat di Danau Maninjau telah mencapai 21.608. 

"Kita tidak mungkin menolkan KJA tersebut karena mata pencaharian masyarakat sekitaran danau juga bergantung dengan keramba, namun ke depan akan dibatasi," ucapnya.

Ia menambahkan, agar masyarakat selingkaran Danau Maninjau tak hanya bergantung dengan keramba, ke depan pemerintah juga akan menetapkan zona untuk pariwisata.

"Untuk kawasan wisata, dalam pengembangannya di lapangan, nagari-nagari yang ada di selingkaran Danau Maninjau bisa saling berkordinasi," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Sumbar, Nanang mengatakan, kerusakan yang dialami Danau Maninjau dimulai pada tahun 2011, dari hasil penelitan para ahli mengatakan, untuk membersihkan kembali danau butuh waktu hingga 25 tahun. Semenjak tercemarnya danau banyak biota yang mati sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

"Di Indonesia sendiri Maninjau masuk dalam 15 danau yang butuh ditata, karena keindahannya sudah banyak diekploitasi dan mengakibatkan danau tercemar,” ucapnya.

Tokoh masyarakat kawasan Danau Maninjau, Azwar Nur menyebut, selain keramba, persoalan limbah rumah tangga yang banyak dibuang ke Danau Maninjau juga perlu mendapat perhatian untuk diatur. "Kami minta pengelolaan limbah rumah tangga harus masuk dalam konten Ranperda Zonasi Danau Maninjau, sehingga kebersihan danau bisa terjaga,”katanya. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 04 Mei 2017 - 01:41:34 WIB

    Komisi II Tinjau Pelaksanaan UNBK

    Komisi II Tinjau Pelaksanaan UNBK BUKITTINGGI, HALUAN – Di hari kedua pelaksanaan Ujian Nasioanal Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SLTP di Bukittinggi, Komisi II DPRD kembali meninjau pelaksanaan UNBK tersebut ke sejumlah sekolah, Rabu (3/2)..
  • Senin, 30 Januari 2017 - 12:13:22 WIB

    Komisi IX DPR RI Sambangi RSUD Ali Hanafiah

    TANAH DATAR, HALUAN - Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke RSUD Ali Hanafiah Batusangkar, Jumat (27/1). Kedatangan sembilan orang anggota DPR RI itu disambut langsung Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, Wabup.
  • Jumat, 06 Januari 2017 - 17:59:19 WIB

    Satu Jabatan Komisioner KPU Bukittinggi Masih Kosong

    BUKITTINGGI, HALUAN – Untuk mengisi kekosongan jabatan Komisioner KPU Bukittinggi yang ditinggalkan Tanti Endang Lestari. KPU Bukittinggi mengatakan tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) un.
  • Jumat, 19 Agustus 2016 - 02:49:40 WIB

    Komisi Penegak Etika Pantau Kinerja Legislatif

    SOLOK, HALUAN — Komisi Penegak Etika Pemerintahan Daerah (KPEPD) Kota Solok segera masuk ke le­gislatif untuk me­mantau dan melihat secara dekat mengenai kedisip­linan, etika dan prilaku dalam pela­yanan pada ma­sya­r.
  • Jumat, 22 Juli 2016 - 02:37:22 WIB

    Ketua Komisi II DPRD: Gedung Balaikota Sepantasnya Dipindahkan

    SOLOK, HALUAN — Pem­bebasan lahan di Kota Solok untuk pembangunan per­kan­toran maupun untuk fasilitas umum sebenarnya tidaklah sulit. Asalkan mengetahui sistim da­lam pembebasan lahan dimak­sud. Hanya saja selama ini,.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM