Pukat Harimau Kembali Beroperasi di Laut Pessel, Nelayan Tradisional Geram


Senin, 04 Maret 2019 - 23:38:13 WIB
Pukat Harimau Kembali Beroperasi di Laut Pessel, Nelayan Tradisional Geram Ilustrasi (kkp.go.id)
PAINAN, HARIANHALUAN.COM - Nelayan di Kenagarian Muaro Kadis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, kembali resah dengan ulah pukat harimau mini atau lampara dasar yang kembali beroperasi di daerah itu. 
Sebelumnya, persoalan tersebut sudah menemui titik terang oleh Dinas Perikanan Pessel bersama masyarakat pemilik lampara dasar. Bahkan pemerintah daerah bersedia mengganti alat tangkap lampara dasar itu dengan alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai aturan yang berlaku.
 
"Pada mediasi awal, masyarakat pemilik lampara dasar ini bersedia jika alat tangkapnya di ganti dengan yang standar. Saat itu mereka setuju. Makanya di anggarkan oleh APBD daerah dan provinsi sekitar 5 miliar. Tau-tau sekarang mereka tidak mau lagi. Nah, ini yang menjadi persoalan," kata Andi Syafinal pada wartawan di Painan, Senin (4/3).
 
Terkait kondisi itu, dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan provinsi dan instansi terkait lainnya untuk mencarikan solusi agar penggunaan alat tangkap lampara dasar (pukat harimau) bisa di minimalisir secepat mungkin. 
 
"Jika memang tidak mau diganti dengan alat tangkap yang standar, tentu pihak terkait akan mengambil langkah tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebab, persoalan ini sudah berlarut-larut," ujarnya.
 
Ia menjelaskan, penggunaan alat tangkap bagi nelayan sudah diatur dalam UU Perikanan No 54 tahun 2009 perubahan atas UU No 31 tahun 2003. Serta diperkuat dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan Permen KP RI No 2 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat tangkap pukat hela (trawl) dan pukat tarik atau sejenisnya serta Permen KP No 71 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap.
 
"Disana secara tegas melarang pukat harimau beroperasi. Sebab, merusak dan sangat membahayakan bagi biota laut. Jadi, kami minta dinas provinsi lebih meningkatkan pengawasan terhadap persoalan ini," ucapnya. 
 
Dihubungi terpisah, Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Provinsi Sumbar, Yosmeri menyebutkan, pihaknya sudah melakukan razia pada Minggu (3/3), terkait penggunaan alat tangkap lampara dasar atau pukat harimau tersebut.
 
"Namun, mereka seakan mengetahui kedatangan kami. Sebab, tidak satupun alat tangkap lampara dasar yang beroperasi saat itu," ucapnya.
 
Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan melakukan razia secara bertahap. 
 
"Jika kedapatan, kami tidak segan-segan mengambil langkah tegas dan memproses sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya.
 
Sebelumnya, Nelayan di Kenagarian Muaro Kadis Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Pessel, kembali resah dengan ulah pukat harimau atau lampera dasar yang kembali beroperasi di daerah itu.  
 
Padahal, persoalan lampara dasar sudah selesai, bahkan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian pemerintah daerah dan provinsi juga sudah berkomitmen untuk mengganti alat tangkap nelayan yang menggunakan lampara dasar dengan alat tangkap yang ramah lingkungan dan sesuai aturan. 
 
Zaidal (48), nelayan tradisional setempat mengatakan, penggunaan alat tangkap lampara dasar seperti bermain kucing - kucingan dengan dinas terkait dan petugas keamanan laut. Bahkan, hampir setiap hari ia melihat aktivitas pukat harimau mini tersebut beroperasi di perairan laut Koto Kandis.
 
"Kami perkirakan hampir 30 kapal bagan menggunakan pukat harimau menyapu laut di Koto Kadis ini. Saat ada razia mereka berhenti. Mungkin sudah bocor. Selalu seperti itu," ujarnya pada wartawan melalui telpon seluler. 
 
Menurut dia, jika itu terus terjadi dan dibiarkan, maka nelayan tradisional tidak akan mendapatkan ikan dan mata pencarian mereka akan mati.
 
"Apalagi jika setiap hari lampara dasar ini beroperasi. Kami tidak akan dapat apa-apa lagi," ucapnya. 
 
Ia menyebutkan, hingga kini ia bersama masyarakat nelayan tradisional lainnya masih menahan diri agar tidak terjadi konflik dengan nelayan pengguna pukat harimau. Namun, jika kondisi itu terus berlanjut tanpa ada solusi terbaik maka dipastikan persoalan baru akan muncul.
 
"Dalam hal ini, kami tidak ingin main hakim sendiri. Sebab, dulu pukat harimau ini sudah pernah kami bakar. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi," katanya mengingatkan.
 
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Sumbar Dapil Pessel - Mentawai Syaiful Ardi, meminta pemerintah daerah dan provinsi mencarikan solusi persoalan tersebut dengan cepat agar tidak terjadi konflik antar kedua pihak. 
 
"Persoalan ini jangan sampai berlarut larut, jangan sampai masyarakat bentrok dilapangan," katanya. 
 
Ia menegaskan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi harus tegas soal lampara dasar yang sudah jelas melanggar hukum tersebut. Kemudian lanjut dia, berikan kepastian hukum dan keamanan kepada nelayan tradisional dalam melaut. 
 
"Kalau sudah dijarah pukat harimau, lalu nelayan tradisional dapat apa? Pemerintah mesti bertindak cepat. Kalau tidak bubarkan saja dinas yang mengurus nelayan itu. Untuk apa mereka ada, jika tidak memberikan kepastian dan kenyamanan melaut bagi nelayan kecil," ujarnya dengan tegas.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM