8.761 GURU AKAN PENSIUN DALAM 5 TAHUN

Sumbar di Ambang Kekurangan Guru


Selasa, 05 Maret 2019 - 09:53:49 WIB
Sumbar di Ambang Kekurangan Guru Ilustrasi (haluan)

Ia menjelaskan, satu-satunya cara pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menutupi kekosongan besar ini adalah dengan jalan menambah jumlah guru honorer. "Kami di daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengangkatan ASN sepenuhnya ada di tangan pemerintah pusat. Kami bisa mengajukan kuota sekian-sekian, tapi belum tentu seluruhnya dikabulkan. Misalnya, kami mengajukan kuota kepada BKN dan Menpan-RB sebanyak 1.000 orang, ternyata kuota yang dibuka hanya 800 orang," tuturnya.

Banyak Honorer tak Lulus PPPK

Baca Juga : Penyekatan Mudik, Kapolda Sumbar: Belum Ada yang Nekat Menerobos

Menyikapi hal itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar, Zainal Akil mengatakan, untuk mengatasi kekuarangan guru tersebut, sebenarnya pemerintah telah membuka jalan dengan kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang saat ini proses penerimaanya tengah berjalan. Walau ia pun meragukan langkah tersebut akan mampu memenuhi kebutuhan guru di Sumbar.

"Kami dari PGRI sudah sering menyampaikan kondisi kekurangan guru ini kepada pemerintah. Bahkan sampai ke pemerintah pusat. Karena guru ini sangat penting demi bangsa ke depan. Bagaimana generasi kita ke depan kalau guru yang akan mendidik merekla jumlahnya terbatas," kata Zainal.

Baca Juga : Update Penularan Virus Corona di Sumbar, Positif: 300, Sembuh: 302, dan Meninggal Dunia 3 Orang

Ia menyebutkan, proses PPPK yang saat ini tengah berjalan juga telah menyajikan kenyataan bahwa masih banyak guru yang sudah memiliki pengalaman mengajar, tetapi tidak lulus ujian PPPK. Menurutnya, seharunya lama pengalaman mengajar harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam menerima PPPK.

"Masih banyak guru yang sudah mengajar puluhan tahu, tetapi tidak lulus tes. Seharusnya pemerintah memperhatikan lama mengajar ini, dan melibatkan PGRI sebagai organisasi profesi dalam proses rekrutmen. PGRI tentu punya data tentang tenaga pendidik yang benar-bernar mampu berdasarkan pengalaman mengajar," kata Zainal lagi.

Ia juga berharap, pemerintah bisa menurunkan ambang batas dalam ujian PPPK. "Karena apakah dengan indikator itu bisa mengetahui kualitas guru. Saya rasa dengan pengalaman menjar akan jauh lebih baik kualitas seorang pendidik," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Honorer K2 Sumbar, Abuzar kepada Haluan ikut berharap agar pemerintah lebih mengutamakan guru honorer K2 untuk memenuhi kursi ASN guru yang akan mengalami kekosongan dalam masa lima tahun ke depan di Sumbar. "Kenapa pemerintah harus mengutamakan kami. Karena kami sudah berpengalaman. Bahkan, guru honorer sudah banyak yang punya sertifikasi," kata Abuzar.

Dengan sertifikasi itu, sambungnya, berarti pemerintah sudah mengakui honorer sebagai tenaga profesional yang teruji. "Jadi bisa dikatakan, tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengutamakan kami," ujarnya.

Terkait akan kosongnya 8.000 lebih kursi guru ASN di Sumbar dalam lima tahun ke depan, Abuzar mengatakan kursi tersebut akan dapat terisi oleh anggota Forum Honorer K2 Sumbar yang saat ini berjumlah 6.000 lebih. "Mungkin sisa yang 2.000 kursi lagi baru diberikan kepada fresh graduate. Jadi, kami yang honorer langsung diluluskan saja," katanya.

Pemerintah, kata Abuzar, harus memikirkan nasib guru honorer, karena kondisi saat ini masih ada guru honor yang sudah mengabdi di dunia pendidikan selaman dua puluh tahun tetapi masih mendapatkan gaji yang sangat kecil. Padahal untuk kinerja, tak ada yang diragukan lagi dari para tenaga honorer tersebut, karena telah ditempa pengalaman yang amat panjang.

“Enam ribu lebih honorer yang tergabung dalam Forum Honorer K2 tersebut berasal dari 18 kabupaten/kota yang ada di Sumbar. Hanya Kota Padang Panjang yang belum bergabung resmi. Honorer digaji berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah daerah. Masih ada yang Rp100 ribu per bulan di Kabupaten 50 Kota. Yang lumayan di Kota Padang, Rp1.400.000. Namun mengingat kinerja, itu masih kecil. UMR saja sudah di atas dua juta," kata Abuzar lagi. (h/mg-dan/mg-mal/mg-hen)

Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]