Boleh Cuti Kampanye Sekali Sepekan, Bawaslu Imbau Kepala Daerah di Sumbar “Hati-Hati”


Senin, 11 Maret 2019 - 13:50:21 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Boleh Cuti Kampanye Sekali Sepekan, Bawaslu Imbau Kepala Daerah di Sumbar “Hati-Hati” Bupati Yuswir Arifin mendeklarasikan dukungannya kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 dalam acara relawan Bela Jokowi (Bejo) di Lapangan Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Selasa (5/3).

PADANG, HARIANHALUAN.COMSelama 2019, sudah empat kepala daerah (kada) yang telah mengambil cuti kerja untuk menghadiri kampanye jelang Pemilu 2019. Keempatnya adalah Wali Kota (Wako) Payakumbuh, Riza Falepi; Wako Padang, Mahyeldi Ansharullah; Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin; dan Bupati Limapuluh Kota, Irfenfi Arbi. Sesuai undang-undang yang berlaku, kepala daerah boleh cuti sekali (sehari) dalam setiap pekan, dan diminta untuk taat dan patuh pada aturan.

"Wali Kota Payakumbuh mengajukan cuti dua kali, yakni pada pertengahan Januari lalu dan 6 Maret. Sedangkan tiga lainnya hanya satu kali, yakni Wali Kota Padang pada 8 Maret, Bupati Sijunjung pada 5 Maret, dan Bupati Limapuluh Kota pada 20 Februari," kata Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana saat dihubungi Haluan, Minggu (10/3).

Ia mengatakan, keempat kepala daerah tersebut telah mengantongi izin cuti masing-masing. Di mana, izin cuti itu hanya berlaku satu hari, yang digunakan semata-mata hanya untuk berkampanye.

Lebih lanjut ia berujar, untuk mengurus izin cuti, bagi kepala daerah yang ingin berkampanye tidak memerlukan syarat khusus. Mereka cukup membuat surat permohonan yang di dalamnya terlampir jadwal dan tempat pelaksanaan kampanye.

Selanjutnya, surat permohonan tersebut akan diproses di Biro Pemerintahan selambat-lambatnya selama tiga hari kerja, atau empat hari sebelum jadwal kampanye. Selain itu, sebelum dikeluarkan, surat izin cuti, juga harus diketahui dan ditandatangani oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

"Paling lambat, sehari sebelum hari H kampanye, kepala daerah sudah mengantongi izin cutinya," ucap Iqbal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, surat izin cuti bagi kepala daerah hanya diperlukan apabila jadwal kampanye yang bersangkutan berlangsung pada hari kerja. Namun, jika kampanye berlangsung pada hari libur, maka kepala daerah tidak perlu mengurus izin cuti. "Tentu dengan catatan, kepala daerah tersebut tidak menggunakan fasilitas saat berkampanye. Jadi, selama itu menggunakan fasilitas pribadi atau partai, ya sah-sah saja," katanya.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar terus mengingatkan kepala daerah yang ingin berkampanye untuk menaati aturan yang berlaku. Salah satunya, kepala daerah wajib mengurus cuti jika ingin berkampanye pada hari kerja. Jika kampanye dilakukan pada hari libur, maka tidak perlu mengurus cuti.

"Kepala daerah boleh saja kampanye, tentu harus mengikuti aturannya. Apabila melakukan kampanye pada hari kerja maka harus cuti, di mana cuti itu diajukan kepada Kemendagri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara untuk Wali Kota/Bupati izinnya kepada gubernur," kata Anggota Bawaslu Sumbar, Vifner kepada Haluan, Minggu (10/3).



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 20 September 2015 - 18:31:25 WIB

    Plh Kepala Daerah Tak Boleh Bebani Keuangan Negara

    JAKARTA, HALUAN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kembali menegaskan batasan penjabat sementara atau pelaksana harian (Plh) kepala daerah atau penjabat.

    Menurut mantan Sek­jen PDIP itu, seorang p.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM