8.761 ORANG AKAN PENSIUN DALAM LIMA TAHUN

Penataan Guru di Sumbar Bermasalah


Rabu, 13 Maret 2019 - 11:35:01 WIB
Penataan Guru di Sumbar Bermasalah Ilustrasi (haluan)

Yang senantiasa terjadi adalah kekurangan di daerah-daerah terpencil. Sementara di perkotaan yang terjadi adalah kelebihan guru. Ada penumpukan di kota. Masalah bertambah saat 8.761 guru akan pensiun dalam lima tahun ke depan—(Jamaris Jamna, Guru Besar Pendidikan Universitas Negeri Padang)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Bakal pensiunnya 8.761 guru ASN dalam lima tahun ke depan, menempatkan Sumbar pada posisi terancam kekurangan guru. Namun sesungguhnya, ancaman itu dapat ditanggulangi sejak dini dengan mudah jika pemerintah daerah mampu membenahi penataan dan pemerataan guru yang belum maksimal.

Baca Juga : Ada Buaya Bertelur di Lahan Sawit Milik Warga di Tiku

Hal itu disampaikan pengamat pendidikan Universitas Negeri Padang (UNP), Jamaris Jamna kepada Haluan, Senin (11/3). Menurutnya, polemik kekurangan tenaga guru bukan merupakan hal yang baru. Bahkan di Sumbar, permasalahan tidak hanya muncul karena adanya kekurangan guru, tetapi juga dapat terjadi karena kelebihan guru.

"Persoalan ini dari dulu memang selalu berulang, di mana akar permasalahannya selalu sama. Jika bicara tentang kekurangan, yang senantiasa terjadi ialah kekurangan di mata pelajaran tertentu, atau di daerah-daerah tertentu seperti daerah-daerah terpencil. Sementara di perkotaan yang terjadi adalah kelebihan guru. Ada penumpukan di kota. Sekarang masalahnya bertambah saat 8.761 guru akan pensiun dalam lima tahun ke depan," kata Jamaris.

Baca Juga : Kematian Karena Covid-19 di Sumbar Bertambah, Total 586 Kasus

Jamaris menuturkan, persoalan-persoalan ini muncul lantaran penataan dan pemerataan guru, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejauh ini tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, daripada mengkhawatirkan potensi kekurangan guru yang baru akan terjadi lima tahun mendatang, akan lebih baik pemerintah lebih fokus pada masalah belum meratanya kuantitas dan kualitas guru di Sumbar.

"Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, bukan seberapa banyak guru yang dimiliki Sumbar, tapi sejauh mana tingkat rasio perbandingan antara guru dan siswa. Sepengetahuan saya, rasio perbandingan guru dan siswa di Sumbar masih berkisar 1:20 sampai 1:25," ucapnya.

Baca Juga : Turun Drastis, Kasus Positif Covid-19 di Sumbar Bertambah 44 Orang

Rasio itu, ujar Jamaris lagi, masih berada dalam rentang aman. Ia mengatakan, standar nasional yang berlaku saat ini adalah rasio 1:25. Bahkan, rasio 1:30 ke bawah masih tergolong dalam kategori aman. "Makanya, yang pertama kali dilihat itu adalah rasio perbandingannya. Jadi, sekalipun yang pensiun itu 8.000 lebih, tetapi rasionya masih di bawah 1:30, tentu tidak akan ada masalah," tuturnya.

Walau demikian, ia tetap menekankan pada penataan dan pemerataan guru di Sumbar. Pemerintah boleh saja menambah sekian ribu guru baru, akan tetapi jika penataannya masih belum maksimal, maka penambahan tersebut hanya akan menjadi sia-sia.

Baca Juga : Pasien Sembuh Covid-19 di Sumbar Mencapai 24.233 Kasus

"Tujuan akhirnya ialah peningkatan kualitas pendidikan di Sumbar. Sebanyak apa pun guru yang dimiliki, tetapi jika penataannya masih buruk, tetap saja kulitas pendidikan di negeri ini tidak akan pernah meningkat," ujar Jamaris.

Sementara itu, berdasarkan data Disdik Sumbar per September 2018, saat ini terdapat 75.961 guru di Sumbar, yang terdiri dari 5.645 guru PAUD, 35.890 guru SD, 16.241 guru SMP, 10.719 guru SMA, 7.204 guru SMK, dan 1.269 guru SLB.

Dari jumlah itu, sebanyak 8.761 guru berstatus PNS tahun ini berusia lebih dari 50 tahun. Kemudian sebanyak 14.322 orang berusia 51–55 tahun, 9.872 orang berusia 46–50, tahun, 4.440 orang berusia 41–46 tahun, 5.226 orang berusia 36–40 tahun, 5.550 orang berusia 31–35 tahun, 535 orang berusia 26–30 tahun, serta 3 orang berusia kurang dari 26 tahun.

"Sementara untuk guru non-PNS, yang berusia di atas 55 tahun hanya sekitar 717 orang saja. Saat ini sebagian besar guru non-PNS masih berusia 26–30, yakni sekitar 11.250 orang," kata Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman.

Ia menjelaskan, satu-satunya cara pemerintah daerah untuk mengantisipasi dan menutupi kekosongan besar ini adalah dengan jalan menambah jumlah guru honorer. "Kami di daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengangkatan ASN sepenuhnya di tangan pemerintah pusat. Kami bisa mengajukan kuota, tapi belum tentu seluruhnya diterima. Misalnya, kami ajukan 1.000, ternyata kuota yang dibuka hanya 800," tuturnya.

Di lain pihak, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar, Yulitar menuturkan, dalam lima tahun terakhir, pemerintah hanya mengangkat sebanyak 605 orang guru ASN, dengan rincian sebanyak 504 orang pada 2018, 55 orang pada 2017, dan 46 orang pada 2013.

"Penerimaan ASN sangat tergantung pada kondisi serta kebijakan pemerintah yang berlaku saat itu. Boleh jadi penerimaan dalam lima tahun ke belakang hanya sebanyak 605 orang, tetapi bukannya tidak mungkin dalam lima tahun ke depan, jumlah guru yang diterima mencapai puluhan ribu," katanya.

Ia mengaku optimis dalam tahun-tahun mendatang akan banyak ASN yang bakal diangkat. Bahkan dalam tahun ini saja, ujarnya, direncanakan akan ada tiga kali penerimaan CPNS. "Mudah-mudahan dengan banyaknya guru yang akan pensiun, lima tahun ke depan akan ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat terkait penerimaan ASN ini," ucap Yulitar.

DPRD Minta Pemprov Cepat

Penataan guru di daerah juga ditekankan oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano. Ia berharap agar pemerintah provinsi lekas melakukan penataan terhadap guru-guru di kabupaten/kota untuk menghindari kekurangan guru di daerah terpencil dan kelebihan guru di perkotaan.

"Kalau dilihat, masih banyak terjadi sekolah-sekolah di pelosok yang kekurangan guru. Karena kondisi ini sering terjadi, mata pelajaran tertentu diajar oleh guru yang bukan bidang studinya. Misal, pelajaran sejarah diajar guru olahraga, ini harus mendapat perhatian Dinas Pendidikan," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana, meminta Dinas Pendidikan Sumbar secepat mungkin mengajukan pengangkatan guru baru untuk menggantikan guru-guru yang akan memasuki masa pensiun. Jika kekurangan tenaga guru tak mendapat perhatian, ia khawatir akan berpengaruh buruk pada dunia pendidikan di Sumbar.

"Dinas pendidikan harus menyiapkan dari sekarang. Jangan sampai menunggu dulu guru-guru ini pensiun, baru diajukan. Misal, kalau pensiun 2021, 2020 harus sudah diajukan penggantinya," sebutnya, Selasa (12/3).

Untuk pengangkatan guru, ia berharap pemerintah pusat memprioritaskan bagi mereka yang telah mengajar bertahun-tahun. Kemudian, ia juga meminta proses seleksi agar dipermudah. Sabrana melihat, ada guru yang telah mengajar di atas 15 tahun yang sebaiknya tidak perlu dites lagi sebelum diangkat jadi PNS. Sebab, dari segi pengalaman, para guru honor tersebut tak perlu diragukan lagi.

"Kalau guru honorer harus ikut tes juga, mereka pasti kalah saing dari yang muda-muda. Sementara dilihat dari pengalaman, bertahun-tahun mengajar, kurang apa lagi pengalaman mereka," tegasnya. (h/mg-dan/len)

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]