Advokasi Dunia Usaha, KAD Sumbar Dibentuk


Rabu, 13 Maret 2019 - 22:04:47 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Advokasi Dunia Usaha, KAD Sumbar Dibentuk Foto bersama Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumbar

PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inisiasi dan komitmen bersama untuk membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di 34 provinsi termasuk di Sumbar.

Untuk pencapaian tujuan dibentuk KAD ini maka perlu terlebih dahulu dilakukannya aktivasi organisasi itu sendiri, yakni dengan membangun struktur organisasi dan menyusun rencana aksi.

Indonesia Bussiness Links (IBL) bekerjasama dengan KPK dan Kadin Indonesia akan melakukan upaya aktivasi dan penguatan organisai melalui anti-corruption wordking gruop KAD.

"Upaya ini dilakukan untuk membantu KAD dalam mencapai tujuannya dalam membangun bisnis berintegritas yang anti suap secara efektif dan efisien. Penguatan ini akan dilakukan diantaranya dengan mendiseminasikan buku panduan KAD, menentukan Struktur organisasi KAD, menyusun DIM dan rekcana aksi yang akan dilaksanakan," kata Ketua KAD Sumbar, Oktavianus Rizwa, usai kegiatan di Hotel Mercure, Selasa (12/3).

Ia menyampaikan, ke depannya KAD akan berupaya melakulan Adokasi terhadap dunia usaha dan pelaku usaha bisa berjalan sesuai aturan. Sehingga bisa memberikan iklim yang kodusif untuk dunia usaha di Sumbar.

"Dengan adanya Advokasi tehadap dunia usaha di Sumbar ini akan membuat tidak ada lagi penghalang yang bisa saja membuat suatu usaha itu terhalang dalamelakukan aktifitas," katanya.

Tidak hanya itu, kedepan pihaknya juga akan mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang dihapi oleh para pelaku usaha, dan mencarikan solusinya, agar hambatan yang dihadapi tersebut bisa diselesaikan.

"Kami akan berupaya bagaimana caranya dunia usaha di Sumbar itu bisa berjalan sesuai aturan-aturan tanpa ada hambatannya," katanya.

Sementara sekretaris KAD Sumbar, Sam Salam mengatakan pada prinsipnya KAD ini akan melakukan pencegahan korupsi di Sumbar dengan advokasi dan penyuluhan-pemyuluhan terhadap dunia usaha.

"Banyak persoalan yang terjadi, seperti maslah perizinan yang lambat diproses dan sebagainya. Dengan adanya KAD ini kami berharap bjsa melakukan advokasi dan mencarikan solusinya," kata Sam Salam.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dengan adanya advokasi tersebut tentu akan berdampak terhadap kenyaman investasi di Sumbar, kalau kenyamanan itu tercipta maka akan bagus juga terhadap perekonomian masyarakat Sumbar sendiri.

"Tidak adanya kasus korupsi di sini akan memberikan kenyaman investasi dan perkembangan dunia usaha di Sumbar," kata Sam Salam. (h/mg-hen).



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM