Perda LGBT di Sumbar Masih Mengawang


Kamis, 14 Maret 2019 - 11:08:43 WIB
Reporter : Tim Redaksi
Perda LGBT di Sumbar Masih Mengawang Ilustrasi (net)

Membuat Perda baru sepertinya cukup sulit, karena nomenklaturnya bisa saja dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Jadi, harapan kami, yang diusulkan adalah revisi atas Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. (SABRANA, KOMISI V DPRD SUMBAR)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kalangan DPRD Sumbar mengaku masih menunggu usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Pemprov Sumbar untuk mengatasi perkembangan perilaku seksual menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). DPRD menimbang, Pemprov lebih baik mengajukan usulan revisi Perda yang telah ada, ketimbang mengusulkan Perda baru.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana menyebutkan, Pemprov memang bisa memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Mengajukan Ranperda aturan baru, atau merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Sayangnya hingga kini, DPRD Sumbar belum menerima satu pun usulan dari Pemprov.

"Beberapa waktu lalu ada wacana Pemprov untuk membuat Perda baru. Tapi dari pembicaraan secara lisan di komisi V, membuat Perda baru sepertinya cukup sulit, karena nomenklaturnya bisa saja dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Jadi, harapan kami, yang diusulkan adalah revisi atas Perda yang sudah ada saja," kata Sabrana, Rabu (13/3).

Sabrana menyebutkan, sebelum adanya aturan untuk mencegah perkembangan perilaku LGBT tersebut di Sumbar, ia berharap agar pihak keluarga dan masyarakat secara umum dapat mengawasi perkembangan tingkah laku anak-remaja di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Senada dengan Sabrana, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Amora Lubis menegaskan, meski pun Ranperda untuk mengatasi perkembangan perilaku LGBT tidak masuk dalam daftar yang dibahas pada 2019, saat draf peraturan itu diserahkan ke DPRD, pembahasan tetap bisa berjalan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah, merevisi daftar Propemperda 2019 yang telah ditetapkan pada November 2018, sehingga Ranperda untuk LGBT tetap bisa dibahas.

"Kami mendesak Pemprov untuk segera memasukkan draft-nya ke DPRD. Kami menginginkan tahun 2019 ini Ranperda terkait penanganan LGBT itu telah ditetapkan," tutur Amora.

Politisi PPP itu menambahkan, tentang jalan yang akan ditempuh antara merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, atau mengusulkan Perda baru, semua hal itu diserahkan pada Pemprov Sumbar.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat menilai Pemprov tak serius dan sungguh-sungguh melahirkan regulasi untuk mencegah berkembangnya perilaku LGBT di Sumbar. Hal itu terbukti karena hingga saat ini belum tampak upaya konkrit Pemprov Sumbar dalam memproses pembentukan sebuah regulasi.

"Tahapan pembentukan Perda harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ada kajian naskah akademik dan ada draf yang harus disiapkan. Hingga saat ini kajian naskah akademik belum ada. Apalagi drafnya. Ini bukti tidak seriusnya Pemprov," kata Hidayat.

Jika Pemprov serius ingin mengatasi perkembangan perilaku LGBT, sebut Hidayat lagi, sedari awal pihaknya dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbar telah mengusulkan untuk memasukkan terlebih dulu usulan Ranperda dalam daftar program pembentukan perda (Propemperda) 2019, sehingga DPRD dan OPD terkait bisa menganggarkan pembahasannya. Baik dalam bentuk penelitian, seminar, uji publik, penyusunan draft, dan lain-lain.

"Akan tetapi sayangnya, cikal bakal regulasi untuk LGBT ini tidak ada diusulkan sampai penetapan Propemperda 2019 pertengahan November lalu," katanya lagi.

Lambannya langkah Pemprov dalam menyikapi perkembangan perilaku seks menyimpang LGBT ini, sangat disesalkan oleh Hidayat, karena ia melihat fenomena perkembangan LGBT di Sumbar saban hari kian meningkat. Hal itu terbukti dengan banyaknya penangkapan pelaku LGBT oleh aparat karena dinilai meresahkan masyarakat.

Ia juga menambahkan, mestinya Pemprov tak perlu berpikir terlalu lama mengatasi ini. “Segerakan saja revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, kemudian masukkan poin-poin yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan LGBT tentang revisi Perda Maksiat. Ada tiga ruang lingkup yang bisa dimasukan untuk diatur,” sebut Hidayat.

Pertama, hal yang berkaitan dengan pencegahan. Menurut Hidayat, pencegahan perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tenaga pendidik, lembaga kesehatan, dan komponen terkait lainnya yang ada di masyarakat. Kedua, berkaitan dengan rehabilitasi, negara melalui pemerintah daerah harus melakukan rehab terhadap pelaku LGBT, sebab tidak sedikit dari kaum LGBT yang ingin kembali ke jalan yang benar.

"Dalam konteks rehabilitasi, kita harus menghargai HAM pelaku LGBT tersebut, tetapi untuk tindakan LGBT-nya, itu tidak boleh ditolerir," ujar Hidayat.

Kemudian untuk poin ketiga, adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek penindakan, di mana penindakan akan menjadi dasar hukum bagi Sat Pol PP untuk melakukan razia yang bersifat preventif. (h/len)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 15 Februari 2019 - 12:23:26 WIB

    Perda LGBT Tak Langgar HAM

    Perda LGBT Tak Langgar HAM PADANG, HARIANHALUAN.COM—Meski sempat menuai kecaman beberapa aktivis HAM, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pusat, Ahmad Taufan Damanik, justru menilai upaya penanggulangan perilaku Lesbian, Gay, Biseksu.
  • Rabu, 02 Januari 2019 - 11:21:18 WIB
    REVISI DISAHKAN DPRD SUMBAR

    Perda RTRW Akomodir Proyek Tol

    Perda RTRW Akomodir Proyek Tol PADANG, HARIANHALUAN.COM – DPRD Sumbar mengesahkan perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Sumbar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumbar 2012-2032. Pengesahan perubahan Perda Nomor 13 ini dilak.
  • Jumat, 28 Desember 2018 - 10:14:13 WIB

    Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul

    Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) bakal mengeluarkan peraturan daerah (perda) khusus untuk menangkal penyebaran perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Ranah .
  • Kamis, 06 Desember 2018 - 10:09:07 WIB

    DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan

    DPRD Sumbar Rumuskan Perda Ketenagakerjaan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Komisi II DPRD Sumbar akan melahirkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang ketenagakerjaan. Regulasi ini bertujuan mendorong terciptanya tenaga kerja yang mandiri dan mampu berwirausaha, .
  • Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
    PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan peri.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM