Perda LGBT di Sumbar Masih Mengawang


Kamis, 14 Maret 2019 - 11:08:43 WIB
Perda LGBT di Sumbar Masih Mengawang Ilustrasi (net)

Membuat Perda baru sepertinya cukup sulit, karena nomenklaturnya bisa saja dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Jadi, harapan kami, yang diusulkan adalah revisi atas Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. (SABRANA, KOMISI V DPRD SUMBAR)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kalangan DPRD Sumbar mengaku masih menunggu usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dari Pemprov Sumbar untuk mengatasi perkembangan perilaku seksual menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). DPRD menimbang, Pemprov lebih baik mengajukan usulan revisi Perda yang telah ada, ketimbang mengusulkan Perda baru.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sabrana menyebutkan, Pemprov memang bisa memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Mengajukan Ranperda aturan baru, atau merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Sayangnya hingga kini, DPRD Sumbar belum menerima satu pun usulan dari Pemprov.

"Beberapa waktu lalu ada wacana Pemprov untuk membuat Perda baru. Tapi dari pembicaraan secara lisan di komisi V, membuat Perda baru sepertinya cukup sulit, karena nomenklaturnya bisa saja dikait-kaitkan dengan hak asasi manusia (HAM). Jadi, harapan kami, yang diusulkan adalah revisi atas Perda yang sudah ada saja," kata Sabrana, Rabu (13/3).

Sabrana menyebutkan, sebelum adanya aturan untuk mencegah perkembangan perilaku LGBT tersebut di Sumbar, ia berharap agar pihak keluarga dan masyarakat secara umum dapat mengawasi perkembangan tingkah laku anak-remaja di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Senada dengan Sabrana, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Amora Lubis menegaskan, meski pun Ranperda untuk mengatasi perkembangan perilaku LGBT tidak masuk dalam daftar yang dibahas pada 2019, saat draf peraturan itu diserahkan ke DPRD, pembahasan tetap bisa berjalan. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah, merevisi daftar Propemperda 2019 yang telah ditetapkan pada November 2018, sehingga Ranperda untuk LGBT tetap bisa dibahas.

"Kami mendesak Pemprov untuk segera memasukkan draft-nya ke DPRD. Kami menginginkan tahun 2019 ini Ranperda terkait penanganan LGBT itu telah ditetapkan," tutur Amora.

Politisi PPP itu menambahkan, tentang jalan yang akan ditempuh antara merevisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, atau mengusulkan Perda baru, semua hal itu diserahkan pada Pemprov Sumbar.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat menilai Pemprov tak serius dan sungguh-sungguh melahirkan regulasi untuk mencegah berkembangnya perilaku LGBT di Sumbar. Hal itu terbukti karena hingga saat ini belum tampak upaya konkrit Pemprov Sumbar dalam memproses pembentukan sebuah regulasi.

"Tahapan pembentukan Perda harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ada kajian naskah akademik dan ada draf yang harus disiapkan. Hingga saat ini kajian naskah akademik belum ada. Apalagi drafnya. Ini bukti tidak seriusnya Pemprov," kata Hidayat.

Jika Pemprov serius ingin mengatasi perkembangan perilaku LGBT, sebut Hidayat lagi, sedari awal pihaknya dari Fraksi Gerindra DPRD Sumbar telah mengusulkan untuk memasukkan terlebih dulu usulan Ranperda dalam daftar program pembentukan perda (Propemperda) 2019, sehingga DPRD dan OPD terkait bisa menganggarkan pembahasannya. Baik dalam bentuk penelitian, seminar, uji publik, penyusunan draft, dan lain-lain.

"Akan tetapi sayangnya, cikal bakal regulasi untuk LGBT ini tidak ada diusulkan sampai penetapan Propemperda 2019 pertengahan November lalu," katanya lagi.

Lambannya langkah Pemprov dalam menyikapi perkembangan perilaku seks menyimpang LGBT ini, sangat disesalkan oleh Hidayat, karena ia melihat fenomena perkembangan LGBT di Sumbar saban hari kian meningkat. Hal itu terbukti dengan banyaknya penangkapan pelaku LGBT oleh aparat karena dinilai meresahkan masyarakat.

Ia juga menambahkan, mestinya Pemprov tak perlu berpikir terlalu lama mengatasi ini. “Segerakan saja revisi Perda Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat, kemudian masukkan poin-poin yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan LGBT tentang revisi Perda Maksiat. Ada tiga ruang lingkup yang bisa dimasukan untuk diatur,” sebut Hidayat.

Pertama, hal yang berkaitan dengan pencegahan. Menurut Hidayat, pencegahan perlu melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tenaga pendidik, lembaga kesehatan, dan komponen terkait lainnya yang ada di masyarakat. Kedua, berkaitan dengan rehabilitasi, negara melalui pemerintah daerah harus melakukan rehab terhadap pelaku LGBT, sebab tidak sedikit dari kaum LGBT yang ingin kembali ke jalan yang benar.

"Dalam konteks rehabilitasi, kita harus menghargai HAM pelaku LGBT tersebut, tetapi untuk tindakan LGBT-nya, itu tidak boleh ditolerir," ujar Hidayat.

Kemudian untuk poin ketiga, adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek penindakan, di mana penindakan akan menjadi dasar hukum bagi Sat Pol PP untuk melakukan razia yang bersifat preventif. (h/len)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 19 Juli 2019 - 19:52:30 WIB

    DPRD Bahas Ranperda RUED, Saidal: Untuk Ketercukupan Listrik Sumbar Hingga Daerah 3T

    DPRD Bahas Ranperda RUED, Saidal: Untuk Ketercukupan Listrik Sumbar Hingga Daerah 3T PADANG,HARIANHAUAN.COM- DPRD Sumbar bersama pemerintah provinsi (Pemprov) tengah melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah (Ranperda) Rencana Umum Energi Daerah (RUED)..
  • Rabu, 17 Juli 2019 - 16:33:55 WIB

    Petani Cabai Binaan Baznas Panen Perdana

    Petani Cabai Binaan Baznas Panen Perdana PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Petani Binaan Baznas Kabupaten Pasaman, di Padang Manduang, Jorong Rumah Nan XXX, Nagari Aia Manggis, Kecamatan Lubuksikaping, panen raya cabai, Rabu (17/7). Panen perdana ini dihadiri oleh Bupati .
  • Selasa, 16 Juli 2019 - 11:26:49 WIB

    DPRD Mentawai Setujui 3 Ranperda Menjadi Perda

    MENTAWAI, HARIANHALUAN.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai setujui 3 Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Menjadi Peraturan Daerah (Perda), hal itu ditetapkan dalam rapat sidang paripurna.
  • Selasa, 09 Juli 2019 - 23:11:48 WIB

    DPRD Bukittinggi Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018

    DPRD Bukittinggi  Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2018 BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM-DPRD Bukittinggi menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 menjadi Peraturan daerah (Perda)..
  • Kamis, 04 Juli 2019 - 21:35:40 WIB

    DPRD Sumbar Ketok Palu Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum 

    DPRD Sumbar  Ketok Palu Perubahan Perda Retribusi Jasa Umum  PADANG, HARIANHALUAN.COM - DPRD Sumbar sahkan rancangan peraturan daerah (Ranperada) tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum melalui rapat paripurna, Kamis (4/7). Pengesahan Ranper.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM