Tak Berhak Masuk DPT, Empat WNA di Sumbar Pegang KTP-el


Kamis, 14 Maret 2019 - 11:25:15 WIB
Tak Berhak Masuk DPT, Empat WNA di Sumbar Pegang KTP-el Ilustrasi (net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pencatatan Sipil (DPPKBPS) Sumbar mencatat, dari 85 orang Warga Negara Asing (WNA) yang memegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) di Sumbar, empat di antaranya telah mengantongi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Namun, keempatnya tidak dibenarkan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019.

"Ada empat WNA di Sumbar yang punya KTP-el. Tiga di antaranya, karena satu dan lain hal, sempat masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, saat ini nama ketiganya sudah dicoret dari DPT oleh KPU provinsi dan kabupaten/kota terkait," kata Kepala DPPKBKPS Sumbar, Novrial kepada Haluan, Rabu (13/3).

Novrial kemudian merincikan, keempat WNA pemilik KTP-el tersebut antara lain, satu warga negara (WN) India yang berdomisili di Kabupaten Solok, dengan masa berlaku KTP-el mulai 13 Juni 2016 hingga 13 Juni 2020; satu orang WN Belanda berdomisili di Kota Bukittinggi, dengan masa berlaku KTP-el dari 14 Februari hingga 4 Maret 2019.

Kemudian, satu WN Bangladesh yang berdomisili di Kabupaten Tanah Datar, dengan masa berlaku KTP-el dari 3 April 2016 hingga 3 April 2018; serta WN Singapura yang berdomisili di Kabupaten Agam, dengan masa berlaku KTP-el mulai 9 Januari hingga 9 Januari 2023.

"Untuk mengurus KTP-el bagi WNA, syarat dan ketentuannya tidak jauh berbeda dengan mengurus KTP-el bagi WNI. Pokoknya, yang jelas mereka harus punya KITAP. Itu wajib," kata Novrial menegaskan.

Novrial juga menyebutkan, masa berlaku KTP-el bagi WNA adalah selama empat tahun, atau tergantung permintaan dari WNA bersangkutan. Jika yang bersangkutan hanya bermaksud untuk tinggal atau bekerja di Indonesia selama satu tahun, maka mereka boleh membuat KTP-el dengan masa ketentuan berlaku selama satu tahun.

"Jadi, pembuatan KTP-el untuk WNA itu bisa tergantung permintaan. Tidak harus. Namun yang jelas, hal ini sudah lama diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2018, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2015. Bisa dibilang, ini bukan hal yang baru sebenarnya," ucapnya lagi.

Permasalahan baru memang muncul saat WNA, yang sejatinya tidak memiliki hak politik di Indonesia, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) beberapa waktu lalu. "Jadi waktu itu, dari telaah DP4, ditambah pemeriksaan data pemilu sebelumnya serta data-data perbaikan, ditemukan tiga WNA di Sumbar masuk dalam DPT. Besoknya, tepatnya 8 Maret kemarin, nama ketiganya langsung dicoret dari DPT oleh KPU," tutur Novrial.

KPU Sudah Mencoret

Menurut Novrial, keberadaan KTP-el bagi WNA lebih untuk alasan kepraktisan. Sebab, dengan mengantongi KTP-el, WNA tidak perlu lagi repot-repot membawa paspor atau dokumen-dokumen penting lain saat berurusan dengan birokrasi atau pelayanan publik di Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan pengecekan data terhadap 103 KTP-el milik WNA, yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang. Hasil pengecekan menunjukkan, 101 dari 103 KTP-el dipastikan masuk dalam DPT, dan tiga di antaranya berada di Sumbar.

"Di Sumbar ada 3 WNA yang memiliki e-KTP yang terdaftar sebagai pemilih. Satu orang di Kota Bukittinggi, satu di Tanah Datar, dan satu lagi di Solok," kata Anggota KPU Sumbar, Nova Indra kepada Haluan, Kamis (7/2) lalu.

Nova menyebutkan, berdasarkan temuan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berlandaskan kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Setelah itu, dilakukan pengecekan data DPT yang telah ditetapkan.

"Jadi, kalau memang masih ada masyarakat yang menemukan WNA yang terdaftar di DPT, silakan laporkan ke KPU. Karena jelas, WNA tidak bisa ikut memilih dalam pemilihan umum nanti," kata Anggota KPU Sumbar dua periode itu.

Tak hanya sampai di situ, Nova Indra mengaku KPU Sumbar akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi, Kesbangpol, dan Disdukcapil untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk terkait keberadaan WNA lainnya, yang terdeteksi ikut masuk dalam DPT.

"Sampai sekarang belum ada yang baru, kami selalu koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui tentang keberadaan WNA di Sumbar," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Bukittinggi, Beny Aziz mengatakan, pihaknya telah melakukan pencoretan terhadap WNA yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Bukittinggi. Ia menjelaskan, WNA tersebut memiliki orang tua perempuan asli orang Bukittinggi dengan Ayah orang Belanda.

"Memang yang bersangkutan campuran Indonesia Belanda dan lahir di Belanda. Namun, yang bersangkutan sudah tinggal di Bukittinggi sejak tahun 2001, tepatnya di Kelurahan Bukit Cancang Kayu Ramang, Kecamatan Guguak Panjang. Namanya Damajanti Pransica Andini Van Den Heuvel," kata Beny.

Ia menjelaskan, saat anggota Pantarlih melakukan coklik ke rumah yang bersangkutan, petugas bertemu dengan nenek yang bersangkutan di rumah tersebut, dan mengonfirmasi nama WNA yang tertera di Kartu Keluarga. Namun, yang bersangkutan saat itu memang sedang tidak ada di rumah.

"Pantarlih turun ke lapangan secara umum melakukan pencocokan data yang ada dengan KTP yang bersangkutan. Waktu itu, WNA ini sedang di Jakarta, kuliah. Jadi, petugas kami hanya melakukan pencocokan data melalui KK yang bersangkutan yang diserahkan oleh neneknya," kata Beny. (h/mg-dan)



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM