DPRD Sumbar Tampung Aspirasi Soal DIM


Kamis, 21 Maret 2019 - 09:55:40 WIB
DPRD Sumbar Tampung Aspirasi Soal DIM Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Menyikapi kembali mengapungnya wacana pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (DIM) sebagai status baru untuk menggantikan Provinsi Sumbar, kalangan DPRD Sumbar menyatakan berdiri pada sikap menerima aspirasi yang masuk dari masyarakat Sumbar. Meski pada dasarnya, usulan DIM harus dikunyah lama-lama dengan kajian yang mendalam.

"Indonesia ini kan negara demokrasi. Kalau itu adalah wacana, ya, sah-sah saja. Namun untuk mewujudkannya, tentu harus melalui kajian yang dalam," kata Ketua Fraksi PDIP, PKB, dan PBB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, kepada Haluan Selasa (19/3).

Albert menyebutkan, wacana tersebut membutuhkan kajian dalam karena sesuai perjalanan sejarah dan kesepakatan pascakemerdekaan 1945, hanya tiga daerah yang ditetapkan sebagai daerah istimewa, yaitu, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta sebagai daerah khusus ibu kota.

"Mengingat Sumbar adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sementara dalam perjalanan sejarah hanya tiga daerah yang disepakati menjadi daerah istimewa, makanya untuk mengusulkan yang baru memang butuh kajian," kata Albert lagi.

Selain hanya tiga daerah itu yang disepakati pada walnya, lanjut Albert, pengusulan DIM juga butuh kajian karena menyangkut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. "Saya tidak mengatakan ini sulit, tetapi mewujudkan wacana ini memang butuh banyak pertimbangan-pertimbangan," tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus mengatakan, jika wacana DIM disampaikan kepada DPRD Sumbar, maka sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD pasti menampung aspirasi yang masuk tersebut.

"Untuk sekarang, kami biarkan wacana itu bergulir. Itu kan baru gagasan. Kalau memang sudah jadi keinginan masyarakat banyak, DPRD akan membahasnya, tetapi perlu dilihat juga aturan tentang ini. Apakah peluangnya ada atau tidak. Tentu yang menentukannya pemerintah pusat," ujar Guspardi.

Sebelumnya, wacana menjadikan Sumbar sebagai provinsi istimewa dengan nama Daerah Istimewa Miangkabau (DIM) kembali berdengung ke permukan. Wacana DIM dipandang sejalan dengan pasal 18 B ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa negara wajib mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa.

“Pembentukan DIM merupakan amanat UUD 1945. Sudah seharusnya masyarakat Minang di mana pun berada mendukung terbentuknya DIM. Mereka yang beristrikan gadis minang (sumando) dan suku bangsa lainnya dan telah beranak pinak di Minangkabau pun juga begitu,” kata Anggota DPD RI, Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa, usai menghadiri pertemuan dengan Badan Persiapan Provinsi Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sabtu (16/3) lalu.

Selain itu, Leo mengungkapkan bahwa dalam pasal 1 UU tersebut berbunyi, Negara Indonesia Adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Padahal, pada masa revolusi, saat hampir seluruh provinsi bergabung dengan Republik Indonesia Serikat (RIS), hanya ada tiga provinsi yang bertahan. Ketiganya adalah Aceh, Yogyakarta, dan Sumatera Barat. Dua provinsi awal telah menjadi daerah istimewa, tapi belum untuk Sumbar.

"Pertanyaannya, mengapa hanya Sumbar yang belum berstatus istimewa? Saya kira ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memperjuangkan status istimewa untuk ranah Minang,” katanya lagi.

Leonardy menjelaskan, seharusnya pemerintah daerah mengajukan surat guna mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan DIM. Begitu pula dengan MUI, LKAAM, MTKAAM, Muhammadiyah, NU, Tarbiyah-PERTI, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.

"Sebenarnya momen jelang pemilu ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung perjuangan DIM. Tawarkan saja kepada capres yang bersedia memperjuangkan DIM dan mau menjalankan amanat undang-undang tersebut setelah terpilih nantinya,” tutur Leonardy. (h/len)




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 21 Juni 2019 - 17:18:24 WIB

    DPRD Dukung Pengaktifan Sejumlah Jalur Kereta Api di Sumbar 

    PADANG, HARIANHALUAN.COM - Wacana pengaktifan kembali  jalur rel kereta api Padang-Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh mendapat dukungan dari DPRD Sumbar. Pengaktifan itu, dinilai akan berdampak pada banyak sektor. Mulai da.
  • Senin, 17 Juni 2019 - 18:57:12 WIB

    Wakil Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Galakkan Remaja Masjid

    Wakil Ketua DPRD Sumbar Ajak Masyarakat Galakkan Remaja Masjid TANAH DATAR, HARIANHALUAN.COM — Masa depan dan kemajuan suatu bangsa amat ditentukan oleh generasi mudanya. Pemberdayaan generasi muda lewat berbagai kegiatan kepemudaan, khususnya di bidang keagamaan, karenanya mutlak dipe.
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 21:23:00 WIB

    Anggota DPRD Sumbar Akan Kunker ke Sejumlah Negara

    Anggota DPRD Sumbar Akan Kunker ke Sejumlah Negara PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tujuh rombongan anggota DPRD Sumbar akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah negara di Benua Eropa, Australia dan Amerika pada akhir Juni mendatang..
  • Jumat, 14 Juni 2019 - 22:37:01 WIB

    Sidang Paripurna DPRD Sawahlunto Soroti Persoalan Abu PLTU Ombilin

    Sidang Paripurna DPRD  Sawahlunto Soroti Persoalan Abu PLTU Ombilin SAWAHLUNTO, HALUAN – Sidang paripurna DPRD Sawahlunto mencantumkan tiga poin penting terkait persoalan dampak abu bekas pembakaran batu bara, yang sangat meresahkan masyarakat, yang berdomisili di sekitar pembangkit PLTU Se.
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 14:43:57 WIB

    DPRD Bukittinggi Tinjau Pekerjaan Revitalisasi TMSBK

    DPRD Bukittinggi Tinjau Pekerjaan Revitalisasi TMSBK BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM - Dengan telah dimulainnya pekerjaan revitalisasi Taman Marga Satwa Budaya Kinantan (TMSBK) Bukittingi pada April lalu, anggota DPRD Bukittinggi meninjau  pekerjaan revitalisasi tersebut u.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM