Pengentasan Kemiskinan, Mentawai Ajukan Pemekaran Desa


Kamis, 28 Maret 2019 - 19:45:40 WIB
Pengentasan Kemiskinan, Mentawai Ajukan Pemekaran Desa Rapat Pembahasan Rencana Pemekaran Desa dan Intervensi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Daerah 3T di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jakarta, Rabu (27/3). DANI

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM — Percepatan pembangunan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai terus digenjot. Untuk itu, pemekaran desa di Mentawai yang saat ini berjumlah 43 menjadi 83 desa dinilai sebagai salah satu cara tercepat.

"Pemekaran desa di Mentawai sudah merupakan sebuah kebutuhan, agar keterbatasan akses di setiap kampung atau dusun yang saat ini lokasinya sangat jauh dari pusat pemerintahan dapat diatasi. Dengan kondisi masyarakat Mentawai yang masih hidup terpencar-pencar, bagaimana mungkin masyarakat dapat terlayani dengan baik?" ujar Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet usai Rapat Pembahasan Rencana Pemekaran Desa dan Intervensi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai Sebagai Daerah 3T di Jakarta, Rabu (27/3).

Ia mengatakan, ide pemekaran ini sesungguhnya telah sejak lama digaungkan, namun baru sekarang direspon oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Yudas mengaku, upaya yang dilakukan pihaknya saat ini semata-mata untuk memajuoan pembangunan di Mentawai, serta menjadikan masyarakat Mentawai tuan rumah di negeri sendiri.

"Dengan adanya pemekaran desa ini, kami berharap bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi," ujarnya.

Lebih jauh, Yudas mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkkat kemiskinan di Mentawai pada 2018 mencapai 15 persen atau sekitar 13.265 jiwa warganya tergolong miskin. Sedangkan tingkat pengangguran di Mentawai hanya sebesar 1,96 persen. Ini artinya, masyarakat Mentawai banyak yang bekerja tapi tidak produktif.

"Melalui pemekaran desa, diharapkan masalah pembangunan, kemiskinan, dan pengangguran ini dapat diatasi," ucap Yudas.

Sementara itu Asisten Pemeritahan Pemprov Sumbar, Devi Kurnia menyampaikan bahwa kunjungan ke kementerian tersebut pihaknya mencoba merevisi kembali permohonan Pemda Mentawai yang sudah igojlok sejak 2015 lalu itu.

"Selama ini, permohonan tersebut belum bisa terpenuhi karena jumlah penduduk yang ada tidak mencukupi untuk dilakukan pemekaran. Namun tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan khusus dari kementerian sehingga pemekaran di Mentawai bisa dilakukan," tuturnya.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Sonny Harry B. Harmadi mengatakan bahwa pada prinsipnya ia setuju dengan rencana percepatan pembangunan di Mentawai. Namun menurutnya, selain pemekaran desa tentu perlu juga dikaji alternatif lain untuk mengentaskan kemiskinan di Mentawai.

"Terkait persoalan ini, pihak kementerian segera akan menggelar rakor di tingkat esolon II. Setelahnya, baru kami rapatkan lagi bersama eselon I dan dirjen," katanya. (h/mg-dan)

 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM