Ketua dan Wakil Ketua DPR RI Desak Pengusutam Tuntas Kasus Surat Suara Tercoblos


Sabtu, 13 April 2019 - 08:09:47 WIB
Ketua dan Wakil Ketua DPR RI  Desak Pengusutam Tuntas Kasus Surat Suara Tercoblos Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM – Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendesak pihak terkait untuk mengusut tuntas dan transparan kasus surat suara Pilpres dan Pileg 2019 tercoblos yang ditemukan Selangor, Malaysia. 

"Saya minta Panwaslu Luar Negei dan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Luar Negeri untuk mengusut secara tuntas dan transparan guna menjaga integritas pemilu yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada proses dan hasil pemilu," respon terulis Bamsoet, Jumat (12/4/19).

Dia juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan evaluasi, termasuk Standar operasional yang dilakukan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). "Jika berpotensi tidak melaksanakan tugas sesuai aturan, maka KPU harus segera memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku," tegas Bamsoet.

Kepada Bawaslu dimintanya untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu 2019, baik di luar negeri maupun di Indonesia, agar pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung sesuai dengan asas luber dan jurdil.

Bamsoet juga meminta Polri untuk memastikan keaslian kertas surat suara yang sudah dicoblos sebagaimana fakta di lapangan. 
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga mendesak penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu untuk mengusut tuntas asal kertas suara tercoblos tersebut. 

"Pertanyaan saya, kenapa ada pihak yang bukan panitia pemilu punya akses, kenapa dan siapa Davin Kirana, dan kenapa 01 yang dicoblos?. Jawabannya saya sudah tahu, tapi mereka nggak mau tahu," cetus inisator Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) itu.

Dijelaskan Fahri bahwa kertas suara itu adalah dokumen negara, sesuatu yang berharga dan harus dijaga dengan segala cara. Kasus Malaysia ini, lanjut dia, menjelaskan adanya kertas suara liar.

"Yang jadi pertanyaannya, siapa yang mencetak? Menurut saya, ini bagian dari pemanfaatan data invalid,” kata Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu lagi.

Efek langsung dari diakuinya ada “data invalid” dalam 192 juta pemilih, menurut penilaian Fahri adalah terjadinya pencetakan kartu suara lebih.

"Siapa yang mencetak, di mana, dan distribusi untuk apa? Terjawab dengan kasus Malaysia. Tapi yang jadi pertanyaan, beranikah kita mengusut tuntas?" pungkas Fahri Hamzah. (sam)
 

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 17 April 2020 - 11:16:18 WIB

    Langgar Aturan Lockdown, Ketua Jamaah Tabligh India Didakwa Membunuh

    Langgar Aturan Lockdown, Ketua Jamaah Tabligh India Didakwa Membunuh INTERNASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- India mendakwa pemimpin Jamaah Tabligh, Muhammad Saad Khandalvi, dengan tuduhan pembunuhan lantaran menggelar pertemuan saat kebijakan pembatasan pergerakan atau lockdown akibat virus corona.
  • Ahad, 08 Maret 2020 - 11:26:04 WIB

    Ketua KPK Malaysia Mundur

    Ketua KPK Malaysia Mundur JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), lembaga mirip KPK di Malaysia, Latheefa Koya mengundurkan diri setelah Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) kembali masuk ke dalam koalisi .
  • Jumat, 17 Januari 2020 - 13:58:06 WIB

    Duh...Facebook Dikritik Pedas Ketua DPR AS

    Duh...Facebook Dikritik Pedas Ketua DPR AS WASHINGTON, HARIANHALUAN.COM - Facebook kembali jadi sasaran kritik pedas dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Media sosial itu disebutnya memalukan dan terlalu mengutamakan profit..
  • Sabtu, 22 Desember 2018 - 14:39:59 WIB
    TERKAIT PENANGKAPAN DI PADANG PARIAMAN

    Ketua Relawan IDA: Tujuh WNA Kantongi Dokumen Lengkap

    Ketua Relawan IDA: Tujuh WNA Kantongi Dokumen Lengkap Ketua Relawan Indonesian Indonesia Development Asociation (IDA), Iman Nurhakim membantah kalau tujuh orang Warga Negara Asinh (WNA) yang dibawanya tidak memiliki paspor serta dokumen keimigrasian yang tidak jelas. Ketujuhnya,.
  • Rabu, 19 Desember 2018 - 10:58:35 WIB

    Ketua KONI Sumbar Diperiksa di Polda

    Ketua KONI Sumbar Diperiksa di Polda PADANG, HARIANHALUAN.COM-Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar, Syaiful diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar, Selasa (18/12) kemarin. Ia menjalani pemeriksaan tersebut terkait laporan Yal Aziz dengan .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]