Aturan Ojol Mulai Diberlakukan per 1 Mei


Ahad, 14 April 2019 - 19:39:14 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Keputusan Menhub Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi bakal mulai berlaku secara efektif terhitung 1 Mei mendatang.

Kendati demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Sumatera Barat belum dapat memastikan kapan dan seperti apa penerapannya di Sumbar nantinya. Pasalnya, sejauh ini Dishub Sumbar belum menerima petunjuk teknis lebih lanjut terkait detail pelaksanaan aturan tersebut.

"Aturannya memang sudah diterbitkan dan diedarkan ke masing-masing daerah. Akan tetapi, seperti apa teknis pelaksanaannya, itu yang belum bisa kami pastikan," kata Kepala Dishub Sumbar, Heri Nofiardi saat dihubungi Haluan, Minggu (14/4).

Lebih jauh, ia menjelaskan, secara garis besar Keputusan Menhub Nomor KP 348 Tahun 2019 mengatur tentang tiga hal, yakni biaya jasa batas bawah, biaya jasa batas atas, dan biaya jasa minimal. Batas bawah dan batas atas yang dimaksud adalah biaya jasa yang sudah mendapat potongan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi, yang ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen. Sedangkan biaya jasa minimal adalah biaya yang harus dibayarkan penumpang dalam jarak tempuh minimal empat kilometer.

Heri melanjutkan, aturan ini diberlakukan berdasarkan sistem zonasi. Terdapat tiga zona wilayah, dan Sumatera termasuk ke dalam Zona I bersama Bali dan Jawa di luar wilayah Jabodetabek.

"Untuk Zona I, biaya jasa batas bawah yang ditetapkan ialah sebesar Rp 1.850/km, dan batas atas sebesar Rp 2.300/km. Sementara untuk biaya jasa minimal, tarif yang ditetapkan harus berada dalam rentang Rp 7000–10.000," tuturnya.

Di samping itu, demi menjaga kelangsungan penggunaan sepeda motor untuk moda transportasi berbasis aplikasi ini, pemerintah dapat melakukan evaluasi atas biaya jasa paling lama sekali tiga bulan.

Secara terpisah, Kepala Bidang PPA Dishub Sumbar, Wanri mengungkapkan bahwa meski ada tenggat waktu hingga Juni 2019 untuk melakukan sosialisasi, namun pihaknya tetap belum bisa memastikan apakah aturan ini bisa berjalan sesuai dwngan jadqal yang telah ditentukan.

"Jadi, untuk saat ini kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat. Kecuali, jika sudah ada daerah lain, katakanlah seperti DKI Jakarta, yang mulai lebih dulu. Kalau sudah begitu, kami mungkin tinggal mengikut saja. Disiapkan pergubnya, dan aturan tersebut akan langsung diberlakukan," katanya.

Selain belum adanya kejelasan dari pemerintah pusat terkait teknis Keputusan Menhub Nomor KP 348 Tahun 2019, masih belum terjalinnya koordinasi antara Dishub Sumbar dengan perusahaan aplikasi ojek online (ojol) juga dinilai bakal menjadi kendala dalam penerapan aturan ini.

"Selama ini kan pengawasan ojol langsung dilakukan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, jika ada aturan yang dilanggar, itu komplainnya langsung ke pihak perusahaan, tidak lewat dishub. Nah, untuk aturan baru ini, seperti apa nanti pengawasannya, juga belum jelas," ujarnya. (h/mg-dan)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Sabtu, 22 Juni 2019 - 21:24:23 WIB

    Peraturan Bupati Limapuluh Kota tentang Penjabaran APBD 2018 Dinilai Ilegal

    Peraturan Bupati Limapuluh Kota tentang Penjabaran APBD 2018 Dinilai Ilegal LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN - Rapat paripurna DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (21/5), dibanjiri kritikan dan masukan terhadap Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi. Salah satu yang menjadi sorotan sejumlah fraksi adalah Pe.
  • Senin, 13 Mei 2019 - 14:10:57 WIB

    Pemko Sawahlunto Kaji Aturan Alih Fungsi Lahan Pertanian

    SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian karena dijadikan kawasan lain seperti perumahan atau pembangunan lainnya, Pemerintah Kota Sawahlunto saat ini tengah melakukan kajian dan tengah memp.
  • Ahad, 09 September 2018 - 14:07:02 WIB

    MUI Pesisir Selatan Juga Tolak Pengaturan Pengeras Suara Azan 

    MUI Pesisir Selatan Juga Tolak Pengaturan Pengeras Suara Azan  PAINAN,HARIANHALUAN.COM- Majlis Ulama Islam ( MUI) kabupaten Pesisir Selatan menolak surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama  RI No,B/  3940/DJ.III/Hk.00.7/08/2018 pada tanggal 24 Agustus .
  • Rabu, 27 Juli 2016 - 15:14:55 WIB

    Perubahan Peraturan Tentang Denda BPJS Kesehatan Minim Sosialisasi

    Perubahan Peraturan Tentang Denda BPJS Kesehatan Minim Sosialisasi PADANG, HALUAN—Berdasarkan peraturan presiden No. 19 tahun 2016 maka ketentuan denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dihapuskan. Denda hanya berlaku kepada peserta yang memperoleh pelayanan rawat inap..
  • Kamis, 28 April 2016 - 04:33:38 WIB

    Aturan Daerah Penghambat Regulasi Akan Dipangkas

    LIMAPULUH KOTA, Haluan — Pasangan kepala daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan terus menggenjot upaya percepatan pembangunan dan penguatan daerah..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM