Terpaksa Golput, Ratusan WNI di Australia Minta Pemilu Diulang


Senin, 15 April 2019 - 13:09:02 WIB
Terpaksa Golput, Ratusan WNI  di Australia Minta Pemilu Diulang Pemilih ngantre di Sidney. Change.org

SYDNEY,HARIANHALUAN.COM- Laman petisi online, Change.org merilis petisi Komunitas masyarakat Indonesia di Sydney, Australia. Petisi ini mendesak    agar pemilu Indonesia di Sydney, Australia, diulang karena diduga ada kecurangan dan banyaknya warga yang tidak diizinkan mencoblos sehingga mereka terpaksa golput.
 .
Komunitas masyarakat Indonesia di Sydney, Australia, membuat petisi meminta adanya pemilu ulang di Sydney karena banyaknya warga Indonesia yang tidak dapat mencoblos. 
PPLN juga disebut sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore, tanpa menghiraukan pemilih yang telah antre. 

Penelusuran harianhaluan.com hingga  Senin ini  pukul 13.08 WIB, petisi  berjudul “Pemilu ulang pilpres di Sydney Australia” itu sudah ditandatangani 24.986 orang. 

Sebagaimana dikutip dari laman petisi online, Change.org,  petisi dari  akun bernama The Rock mengklaim bahwa ratusan warga Indonesia yang mempunyai hak pilih terpaksa golput alias tidak memilih karena  tidak diizinkan mencoblos.

Padahal ratusan pemilih itu berada dalam antrean panjang di depan TPS Townhall sejak siang. “Proses yang panjang dan ketidakmampuan PPLN [Panitia Pemilihan Luar Negeri] Sydney sebagai penyelenggara menyebabkan antrian tidak bisa berakhir sampai jam 6 sore waktu setempat. Sehingga ratusan orang yang sudah mengantri sekitar 2 jam tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya untuk memilih karena PPLN dengan sengaja menutup TPS tepat jam 6 sore tanpa menghiraukan ratusan pemilih yg mengantri di luar,” tulis The Rock.

“Untuk itulah komunitas masyarakat Indonesia menuntut pemilu ulang 2019 di Sydney Australia. Besar harapan kami KPU, Bawaslu dan Presiden Joko Widodo bisa mendengar, menyelidiki dan menyetujui tuntutan kami. Sekian dan Terimakasih.”

Menjawab petisi Pemilu Ulang itu, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manikseperti dikutip detik.com. menegaskan  bahwa bekerja berdasarkan aturan. Namun, bila nantinya terbukti adanya pelanggaran, maka Bawaslu dapat memberikan rekomendasi kepada KPU. 

"Kita ini kerja bukan berdasarkan petisi, tapi aturan," tegasnya.  (dd/dtc)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM