H-1, Bawaslu Sumbar Pastikan Seluruh APK dan BK Bersih


Senin, 15 April 2019 - 13:16:30 WIB
Reporter : Tim Redaksi
H-1, Bawaslu Sumbar Pastikan Seluruh APK dan BK Bersih TIM gabungan Bawaslu, Satpol PP, TNI, Polri dan Dinas Perhubungan Pasaman Barat tengah menertipkan Alat Peraga Kapanye (APK) peserta pemilu 2019 dibundaran Simpang Empat Pasaman Barat, Senin (15/4). YUHENDRA

PASBAR, HARIANHALUAN.COM - Memasuki masa tenang kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar bekerja sama dengan Bawaslu Pasaman Barat melakukan penertipan Alat Peraga Kampanye (APK) Bahan Kampanye (BK). Pada kesempatan ini, Bawaslu juga melakukan patroli antisipasi terjadinya politik uang selama masa tenang ini.

Aditia Prataman, anggota Bawaslu bidang Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga menyampaikan, hal ini dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan yakni masa tenang. "Memasuki masa tenang ini tidak ada lagi proses kampanye dan seluaruh APK dan BK yang masih terpasang akan dilakukan penertipan oleh Bawaslu," kata Aditia kepada Haluan, Senin (15/4).

Ia menyampaikan, untuk penertipan itu, Bawaslu telah membagi tim di Bawaslu Pasaman Barat menjadi 4 tim. Dimana 4 tim kabupaten ini melakukan penertipan sepanjang jalan utama, dan untuk jalan gang-gang penertupan dilakukan oleh Panwascam, Pengawas Nagari dan Pengawas TPS berkerja sama dengan Stakeolder tingkat Kecamatan.

"Kami pastikan hingga besok semua APK dan BK ini sudah bersih. Untuk tim kabupaten kami berkerjasama dengan TNI, Polri, Sarpol PP dan Dinas Perhubungan fokus penertipan untuk APK yang besar dan harus menggunakan alat bantu untuk penertibanya," katanya.

Selain penertipan APK dab BK, pihak Bawaslu Pasaman Barat juga melakukan patroli untuk pengawasab politik uang di masa tenang ini. Tiga orang Komisioner Bawaslu Pasaman Barat menjadi kordinator wilayah Patroli dan membagi wilayah Pasaman Barat dan berkeliling sesuai wilayahnya.

"Kami selaku korwil berkeliling melibatkan Panwas Kecamatan dan mendatangi kelompok masyarakat-masyarakat dan menyampaikan tentang larangan politik uang," katanya.

Selain itu, Bawaslu juga telah memberikan imbauan melalui selebaran yang disebar ke masarkat. Dimana dalam imbauan tersebut sesuai dengan pasal 515 yang mengatakan setiap orang dimana dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sejumlah uang atau materi dengan tujuan agar tidak memberikan hak pilihnya pada saat pemungutan suara maka atau menggunakan suara dengan cara tertentu sehingga menyebabkan suara tidak sah, maka akan dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda Rp36 juta.

"Pasal 523 yang berbunyi setiap pelaksana, pesert atau tim kampanye yang sengaja memberikan atau menjanjikan imbalan kepada peserta kampanye langsung ataupun tidak langsung maka akan dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda Rp24 juta," katanya.

Aditia juga menyampaikan kepada masyarakat Pasaman Barat, jika ada oknum yang mrlakukan politik uang, agar melaporkan pada Bawaslu agar perbuatan tersebut tidak merusak demokrasi.

"Kami melakukan pendekatan pada masyarakat agar mau memberikan informasi dan laporan kepada kami tentang politik uang, kami juga menjamin masyarakat tersebut. Jadi masyarakat jangan takut untuk melapor kepada kami," katanya.

Ketua Panwascam Kinali, Ismadil mengatakan dalam melakukan pantroli pengawasan politik uang di Kecamatan Kinali pihanya akan bersinergi dengan TNI dan Polri di Kecamatan Kinali.

"Nanti malam kami akan jalan bersama dengan Polsek dan Koramil untuk melakukan pantroli bersama guna memastikan tidak ada politik uang pada masa tenang ini," katanya.

Ia menyampaikan untuk di Kinali memiliki TPS sebanyak 193 yang tersebar didua nagari, ada beberapa daerah yang TPS yang terisolir baik itu akses masuk kelokasi ataupun akses komunikasi disana.

"Ada daerah yang terisolir di kecamatan Kinali ini yaitu di Nagari Katiagan yang memiliki 11 TPS, dimana daerah tersebut aksesnya hanya bisa menggunakan roda dua, bisa harus melalui laut dan sungai barus sampai dilokasi. Selain itu juga ada TPS yang terjauh yaitu di Jorong Limpato dimana akses terdekat derah itu adalah Kabupaten Agam, kalau dari kantor camat bisa sekitar 40 km jaraknya," katanya.

Ia menyampaikan untuk mengatasi persoalan itu, pihaknya juga bersinergi dengan pihak keaman untuk memberikan pengawalan yang lebih pada TPS tersebu, selain juga memaksimalkan pengawas tingkat TPS yang telah dibentuk.

Diketahui, dalam patroli politik uang pada masa tenang, Bawaslu Provinsi Sumbar menurunkan 10 tim ke berbagai Kabupaten Kota, diman tim tersebut terdiri dari pihak bawaslu dan media. Sepuluh tim Bawaslu provinsi itu juga ikut melakukan patroli dengan tim patroli Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kunjungan masing-masing tim tersebut. Selain patroli politik uang, pihak bawaslu juga melakukan pengawasan pendistribusian logistik pemilu hingga ke TPS, serta melakukan penertipan APK dan BK. (h/mg-hen/hel)


 



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM