Wahli  Sumbar: Proyek Infrastruktur Tak Hirau  Dampak Kebencanaan 


Kamis, 18 April 2019 - 12:11:58 WIB
Wahli  Sumbar: Proyek Infrastruktur  Tak Hirau  Dampak Kebencanaan  Uslaini

PADANG,HARIANHALUAN.COM — Proyek infrastruktur di Sumatera Barat tampaknya masih menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, tidak sedikit dari rencana investasi dan pembangunan strategis, mulai dari pembangunan jalan, pembangkit listrik, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dinilai tidak mengindahkan dampak-dampak kebencanaan.

Wahana Lingkungan Hidup (Wahli) Sumbar secara khusus menyayangkan paradigma pembangunan yang terkesan tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan alam Sumbar yang mempunyai tingkat kerawanan bencana tinggi.

Wahli menilai, perspektif lingkungan dalam rencana pembangunan masih sangat rendah.

"Jika kita melihat, sebagian proyek infrastruktur di Sumbar, seperti pembangunan jalan raya, jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru, KEK Mentawai dan Mandeh, serta banyak lagi yang lainnya, itu tidak mempunyai kajian lingkungan yang mendalam. Alih-alih banyak proyek yang merusak daya tampung dan daya dukung lingkungan," ujar Direktur Wahli Sumbar, Uslaini kepada Haluan, Senin  malam.

Ia mengatakan, selaku daerah yang disebut-sebut sebagai "supermarket bencana", sudah seharusnya Sumbar mempunyai kajian resiko bencana untuk semua bencana yang memiliki potensi atau pernah terjadi sebelumnya. Melalui kajian tersebut seharusnya sudah ada peta zona merah ancaman bencana, di mana di wilayah mestinya difokuskan untuk mendukung program-program mitigasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidaklah seperti itu.

"Ada banyak rencana infrastruktur yang mesti mengorbankan keberadaan hutan yang seyogyanya menjadi penyokong dan tangkapan air. Kita ambil contoh seperti proyek jalan tol, proyek jalan raya Bayang–Alahan Panjang yang melewati hutan konservasi, atau rencana KEK Mentawai yang mesti mengorbankan hutan-hutan produksi. Kalau hutan sudah dihabisi demi proyek infrastruktur, ketika hujan lebat datang, kira-kira apa yang akan terjadi?" ujarnya.

Ia melihat, selama ini pemerintah daerah selalu bersembunyi di balik dalih kemajuan untuk memuluskan proyek-proyek infrastruktur di Sumbar. Namun, apa yang menjadi indikator kemajuan yang didefinisikan oleh pemerintah tersebut juga patut dipertanyakan.

"Saat Mentawai dieksploitasi pada 1970-an, itu juga katanya demi kemajuan. Tetapi nyatanya, semenjak hutan-hutan di Mentawai dibabat habis oleh HPH dan dibawa ke luar Mentawai, masyarakatnya malah selalu memanen bencana setiap kali hujan datang. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, Mentawai masih saja menjadi salah satu kabupaten tertinggal di Sumbar. Bukannya malah maju, tapi justru semakin tertinggal," kata Uslaini.

Ia menyangsikan apakah kemajuan yang dimaksud benar-benar ditujukan untuk rakyat, ataukah hanya untuk segelintir orang, entah itu para pengusaha selaku pemilik proyek atau para pejabat yang berhasil menerima gratifikasi karena berhasil melancarkan proyek infrastruktur di Sumbar.

"Sekarang pilihannya hanya dua. Sumbar maju, tetapi dengan resiko setiap kali terjadi anomali cuaca, masyarakatnya harus bergulat dengan bencana. Atau dibiarkan saja masyarakat Sumbar, dengan semua kearifan lokal yang nereka miliki, mengelola alam demi kesejahteraan mereka sendiri. Di sinilah keberpihakan pemerintah diperlihatkan," tuturnya.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar, Yozwardi Usama Putra menyebutkan bahwa selagi memenuhi syarat yang berlaku, maka pembukaan hutan, entah itu hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi, demi pembangunan infrastruktur diperbolehkan secara hukum.
"Kalau untuk hutan konservasi, itu izinnya harus ke kementerian. Sedangkan untuk hutan lindung dan hutan produksi, izinnya ke pemerintah provinsi. Ada aturannya yang memperbolehkan hutan dipakai untuk infrastruktur. Dengan catatan, seluruh persyaratannya terpenuhi," katanya.

Yozwardi menjelaskan, hutan lindung atau hutan produksi dapat digunakan lewat izin pinjam-pakai. Jika proyek tersebut bersifat non-komersial dengan luas di bawah lima hektare, maka kewenangannya ada di gubernur. Tetapi jika di atas lima hektare, maka kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Namun jika sifatnya komersial, itu izinnya langsung ke KLHK. Sama halnya dengan hutan konservasi. Namun bedanya, hutan konservasi mesti dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara pemilik proyek dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE)," ujar Yozwardi.
Kendati begitu, pembukaan hutan untuk pembangunan, kata Yozwardi, juga mesti melewati kajian yang mendalam terlebih dahulu. Amdal menjadi syarat mutlak yang mesti dikantongi. Setidaknya, setahun sebelum proyek dimulai, pihak yang bersangkutan harus mengantongi izin pembukaan hutan dari dinas atau kementerian terkait. (dan)
 





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM