KPU Akui Terjadi Kesalahan Entri Data 9 Daerah 


Jumat, 19 April 2019 - 22:04:44 WIB
KPU Akui Terjadi Kesalahan Entri Data 9 Daerah  Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi. MONITOR

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Pramono Ubaid, mengakui ada kemungkinan pihaknya salah dalam mengentri atau memasukkan data penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ke sistem penghitungan atau situng melalui website mereka. 

"Ada kemungkinan pasti, di mana, staf kita di kabupaten/kota melakukan kesalahan dalam mengentri angka-angka, memindahkan angka di C1 ke dalam komputer," kata Pramono dalam wawancara dengan tvOne,  Jumat (19/04/ 2019) seperti dikutip  viva.coid. 

Dari informasi yang beredar di media sosial, ada kesalahan entri di lima TPS, di lima daerah yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur. Namun Pramono menuturkan sejauh ini dari angka yang sudah masuk ke sistem penghitungan, mereka menemukan kesalahan tidak hanya terjadi di lima TPS tetapi bertambah 9 TPS.

Dari informasi yang beredar di media sosial, ada kesalahan entri di lima TPS, di lima daerah yaitu Maluku, NTB, Jawa Tengah, Riau, dan Jakarta Timur.

"Nanti akan saya detailkan. Kira-kira sejauh ini sudah menemukan 9 TPS ada kesalahan entri tersebut," katanya.

Meskipun demikian, Pramono menekankan bahwa KPU tidak melakukan penghitungan resmi menggunakan situng. Mereka hanya mempublikasikan, menayangkan hasil penghitungan TPS di Indonesia.

"Selain menampilkan formulir C1 yang discan, entri dari staf. Bukan salah baca komputernya atas C1 yang discan. Ada pekerjaan yang berbeda di sana, (menampilkan formulir C1) sekaligus ada entrinya," ujarnya.

Pramono mengatakan pada prinsipnya, ada dua jalur yang berjalan secara paralel. Di satu sisi, ada jalur official, formal resmi, proses penghitungan suara hasil-hasil pemilu setiap TPS direkap secara berjenjang, di kecamatan, provinsi sampai tingkat nasional.
"Butuh waktu 35 hari," katanya.

Di satu sisi yang lain, lanjut Pramono, ada proses rekapitulasi secara terbuka. Tapi tentu yang mengetahiu hasilnya adalah peserta rapat pleno itu saja, yaitu jajaran KPU, pengawas pemilu, dan saksi-saksi. "Karena itu selain jalur formal sebelah kiri, ada jalur sebelah kanan, menayangkan hasil penghitungan dari TPS. Pihak-pihak resmi, publik bisa mendownload di situng itu. Dua jalur yang berbeda. Untuk penentuan yang formal manual tadi," katanya. (dd/vvc)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 00:02:18 WIB

    Gelar Pleno Hari Minggu, KPU akan Tetapkan Capres-Cawapres Terpilih

    Gelar Pleno Hari Minggu, KPU akan Tetapkan Capres-Cawapres Terpilih JAKART, HARIANHALLUAN.COM-Penetapan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Pemilu 2019 akan dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada  rapat pleno terbuka, Minggu (30/6) pukul 15.30 di Gedung KPU RI.
  • Kamis, 27 Juni 2019 - 11:22:40 WIB

    Jelang Sidang Putusan di MK, Komisoner KPU Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

    Jelang Sidang Putusan di MK, Komisoner KPU Jalani Sidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik JAKARTA, HARIANHALUAN.COM— Menjelang sidang putusan gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) siang ini, Kamis (27/6), para Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menghadapi sidang dugaan pelanggaran etika di Kantor .
  • Kamis, 20 Juni 2019 - 13:42:56 WIB

    KPU Putuskan Tak Hadirkan Saksi di Sidang MK

    KPU Putuskan Tak Hadirkan Saksi di Sidang MK JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Sidang lanjutan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi kembali digelar, Kamis (20/6). Sidang hari ini beragendakan mendengar keterangan saksi dari pihak termohon, dalam hal ini Komisi Pemilihan.
  • Rabu, 19 Juni 2019 - 12:41:38 WIB

    Saksi Prabowo Dicecar KPU soal DPT yang Disebut Siluman

    Saksi Prabowo Dicecar KPU soal DPT yang Disebut Siluman JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Saksi Prabowo-Sandi, Agus Maksum, mengaku 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) tak wajar yang digugat paslon 02 bukan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam kesaksiannya, Agus kerap menyebut.
  • Selasa, 18 Juni 2019 - 16:44:01 WIB

    Kuasa Hukum KPU Sebut Kubu Prabowo Giring Wacana MK Tak Adil

    Kuasa Hukum KPU Sebut Kubu Prabowo Giring Wacana MK Tak Adil JAKARTA, HARIANHALUAN - Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin menyindir ucapan tim kuasa hukum pasangan calon presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Uni yang meminta Mahkamah Konstitusi tidak menjadi Mahkamah Kalk.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM