MUI Peringatkan KPU Agar Bersikap Jujur dan Netral


Sabtu, 20 April 2019 - 00:11:40 WIB
MUI Peringatkan KPU Agar Bersikap Jujur dan Netral Gedung MUI Pusat

 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta penyelengara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan Pemilu 2019 yang jujur dan adil.

"Kejujuran dan keadilan ini sangat penting untuk tahapan selanjutnya," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin dalam konferensi pers di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019) malam, seperti dikutip dari Antaranews.

Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan MUI mengeluarkan Tausiah Kebangsaan menyikapi dinamika politik setelah pemungutan suara Pemilu 2019 yang bersisi tujuh poin seruan atau imbauan. MUI menggarisbawahi betul seruan keempat dalam tausiah tersebut, yakni mendesak kepada penyelenggara pemilu, sesuai amanat konstitusi.

Menurut Din, pemilu diselenggarakan harus berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, serta jujur dan adil untuk melaksanakan tahapan-tahapan berikutnya dengan senantiasa berpengang teguh kepada asas pemilu khususnya kejujuran dan keadilan.

Din mengatakan, poin keempat tausiah ini khusus bagi KPU, Bawaslu dan DKPP untuk menunaikan amanat konstitusi, agar pemilu yang diselenggarakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berlaku profesional, objektif, transparan dan imparsial atau non partisan.

"Netralitas KPU, Bawaslu, DKPP dapat poin khusus dalam rapat MUI. Tertuang dalam tausiah kebangsaan, mendesak KPU, Bawaslu, DKPP melaksanakan tahapan sesuai mandat kontitusi," kata Din.

Sementara itu, Ketua Komisi Luar Negeri MUI, KH Muhyidin Junaidi mengatakan, penyelenggara pemilu sejatinya menjadi wasit terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.

"Dari pantauan yang kami lakukan penyelenggara pemilunjustru seakan-akan menjadi bagian dari pemain di lapangan. Kami melihat absensi netralitas penyelenggara, menimbulkan konflik horizontal di masyarakat," kata Muhyidin.

Menurutnya, pemilu di Indonesia dinilai oleh pengamat luar negeri sebagai pemilu yang unik. Serentak dilakukan di 800 ribu TPS seluruh Indonesia. Tetapi pemilu 2019 ini penuh peristiwa yang justru merusak nama baik Indonesia di mata internasional.

Muhyidin menyerukan kepada penyelenggara pemilu bersikap dewasa, jangan mau dipengaruhi, ditekan, karena penyelenggara pemilu dipilih oleh pemerintah dan rakyat agar menjadi wasit yang jujur dan adil. "Kalau penyelenggaran pemilu tidak netral akan merusak nama Indonesia," kata dia. (dd/ant)





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 22 April 2019 - 22:56:55 WIB

    Gatot Nurmantyo Temui Prabowo di Kertanegara

    Gatot Nurmantyo Temui Prabowo di Kertanegara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyambangi kediaman calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 22 April. .
  • Ahad, 21 April 2019 - 12:24:01 WIB

    Prabowo Tak Akan Temui Luhut, Alasan Awasi Penghitungan Suara

    Prabowo Tak Akan Temui Luhut, Alasan Awasi Penghitungan Suara JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto disebut tidak akan menemui utusan Capres Petahana Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan..
  • Sabtu, 20 April 2019 - 17:41:11 WIB

    Diutus Jokowi, Luhut Temui Prabowo Besok

    Diutus Jokowi, Luhut Temui Prabowo Besok JAKARTA, HARIANHALUAN.COM -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membenarkan capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim utusan untuk bertemu dengan pesaingnya itu. Direktur Media dan K.
  • Ahad, 30 Agustus 2015 - 19:02:08 WIB

    DPR Dukung Rekomendasi MUI Cegah Pertumbuhan LGBT

    JAKARTA, HALUAN — Mus­yawarah Nasional (Mu­nas) IX Majelis Ulama In­donesia (MUI) yang digelar beberapa waktu lalu, meng­hasilkan sejumlah reko­mendasi. Salah satunya yaitu terkait desakan terhadap .

  • Selasa, 04 Agustus 2015 - 19:23:00 WIB

    MUI Putuskan BPJS Kesehatan tak Haram

    KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK OJK, FIRDAUS DJAELANI

    JAKARTA, HALUAN — Rapat gabungan antara BPJS Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Kesehatan, DJSN, dan .

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM