Cegah LGBT di Sumbar, Ranperda Masih Tarik-ulur


Selasa, 07 Mei 2019 - 22:22:35 WIB
Cegah LGBT di Sumbar, Ranperda Masih Tarik-ulur Ilustrasi (warga net)

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Aturan terkait pencegahan dan penanganan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat kelihatannya belum akan rampung dalam waktu dekat. Pasalnya, hingga saat ini dua rancangan peraturan daerah (ranperda) terkait perilaku LGBT masih menjadi tarik-ulur antara pemprov dan DPRD Sumbar.

"Beberapa waktu yang lalu, kami telah mengajukan dua ranperda terkait penanganan LGBT di Sumbar, yakni Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) dan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan salah satunya tengah dibahas di DPRD. Hanya saja, masih ada sedikit perbedaan pendapat tentang kedua ranperda tersebut," ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit kepada Haluan, kemarin.

TAUTAN

Perda LGBT Sumbar Belum Ada Judul

Ia mengatakan, DPRD Sumbar dan pihaknya sedang berupaya menyamakan persepsi terkait ranperda tersebut. Sebagian anggota DPRD setuju, sementara sebagian lainnya tidak setuju.

"Oleh karena, ke depan mungkin masih akan lobi-lobi dan komunikasi lebih lanjut, sehingga kesepakatan dapat tercapai," tutur Nasrul.

Secara terpisah, Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain mengatakan, dua ranperda yang diajukan pemprov, yakni Ranperda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) dan Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tidak menyasar perilaku LGBT secara langsung.

"Kalau untuk perda yang secara eksplisit menyasar perilaku LGBT memang tidak ada, karena payung hukumnya sendiri sejak awal memang tidak ada. Oleh sebab itu, yang bisa dilakukan hanyalah memasukkan beberapa poin ke dalam perda lain," ujarnya.

Ezeddin menyebutkan, dalam Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial hanya ada satu pasal yang menyinggung tentang perilaku menyimpang, yakni pasal 13 ayat 1. Dalam pasal tersebut dikatakan, rehabilitasi sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku yang memerlukan perlindungan khusus.

"Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sendiri tengah dibahas di DPRD, dan rencananya Rabu ini akan ada rapat lanjutan terkait ranperda tersebut. Sementara Ranperda Tantribum masih tahap pembahasan di OPD pemprakarsa," ujarnya. (h/mg-dan)

Editor: DNJ





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM