Soal Tim Hukum ala Wiranto, LIPI: Tak Perlu dan Lebay


Selasa, 07 Mei 2019 - 22:42:45 WIB
Soal Tim Hukum ala Wiranto, LIPI: Tak Perlu dan Lebay Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris (tengah) menyebut tim hukum nasional Kemenkopolhukam berlebihan.

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Peneliti politik senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai pemerintah berlebihan dan berpotensi melanggar hukum jika benar-benar membentuk tim hukum nasional.


Menurut dia, sudah ada kepolisian yang berwenang mengusut dugaan pelanggaran hukum.

"Rencana pemerintah membentuk tim nasional untuk mengkaji ucapan tokoh nasional bukan hanya tidak perlu dan tidak berguna, tapi juga lebay," kata Haris, melalui keterangan tertulisnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/5).

Hal itu dikatakannya terkait rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan Wiranto membentuk tim hukum nasional. Tujuannya, merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Tim ini diharapkan diisi oleh para pakar hukum kawakan.

Haris juga mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Karenanya, tidak perlu ada tim hukum nasional untuk memantau ucapan dan gelagat para tokoh.

"Ucapan tokoh dan bukan tokoh sama statusnya di depan hukum. Tidak perlu dibuat [tim] khusus, malah melanggar hukum," kata Haris.

Terpisah, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut pemerintah sama saja tidak percaya terhadap instrumen dan mekanisme penegakan hukum yang ada jika membentuk tim tersebut.

"Wacana pembentukan tim hukum nasional ini seolah menunjukkan negara tidak memiliki dan tidak mempercayai instrumen dan mekanisme penegakan hukum yang ada," tulis KontraS dalam siaran persnya.

Menurut KontraS, kekhawatiran terhadap dinamika pascapemilu tetap harus direspons secara proporsional dan mengedepankan prinsip demokrasi serta HAM. Pengawasan terhadap tokoh dan masyarakat tanpa memiliki parameter yang jelas hanya akan memicu kemunduran demokrasi.

"Kebijakan yang dikeluarkan dalam menghadapi dinamika politik tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menjamin hak kebebasan berpendapat, bereskpresi, dan berkumpul," tulis KontraS.(cnni)

Editor: DNJ

Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]