Pemkab Dharmasraya Usulkan Pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan


Senin, 13 Mei 2019 - 16:03:59 WIB
Pemkab Dharmasraya Usulkan Pencabutan Perda Retribusi Izin Gangguan Rapat Paripurna DPRD Dharmasraya tentang pengusulan pencabutan perda retribusi izin gangguan. BADRI

DHARMASRAYA, HARIANHALUAN.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya kembali menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD setempat, Rabu (8/5).

Dua ranperda tersebut disampaikan Wakil Bupati Dharmasraya, H Amrizal Dt Rajo Medan dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Dua ranperda tersebut, yakni ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya nomor 7 tahun 2012 terkait retribusi izin gangguan dan ranperda tentang kerja sama daerah.

Dipaparkan wakil bupati, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah, maka pemungutan retribusi izin gangguan di Kabupaten Dharmasraya tidak dapat dipungut, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

"Berdasarkan hal itu, dalam pelaksanaan di lapangan secara aplikasinya Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menghentikan pungutan terhadap retribusi izin gangguan. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penghentian pelaksanaan perda ini tentu harus diiringi dengan pencabutan yang ditetapkan dengan peraturan daerah," ujar wabup.

Sementara untuk ranperda kerja sama daerah, kata wabup, adalah sebagai bentuk salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public, serta saling menguntungkan.

Wabup mengatakan, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh oleh pemerintah daerah dengan adanya kerja sama antar daerah ini. Seperti, di antaranya dalam hal manajemen konflik antar daerah, di mana kerja sama antar daerah dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama daerah. Dalam efisiensi dan standarisasi pelayanan, kerja sama antar daerah juga dapat dimanfaatkan untuk membangun aksi bersama.

Kemudian dalam hal pengembangan ekonomi, kerja sama antar daerah juga akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah. Kemudian juga dalam hal pengelolaan lingkungan, kerja sama antar daerah juga akan mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah bersama.

"Kerja sama daerah sejalan dengan prinsip good goverment, karena menghubungkan masyarakat, pemerintah dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan," tutur wabup.

Wabup berharap, nota penjelasan tentang kedua ranperda yang disampaikan kepada DPRD tersebut dapat diterima, kemudian dibahasa guna mendapatkan persetujuan bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

 

Reporter: Badri

Editor: HSP



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com


[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM