Didukung Gubernur Sumbar, Perhutanan Sosial Nyata Tekan Laju Deforestasi


Rabu, 15 Mei 2019 - 21:42:42 WIB
Didukung Gubernur Sumbar, Perhutanan Sosial  Nyata Tekan Laju Deforestasi Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi  menyerahkan sampel aneka produk rakyat dampingan KKI Warsi di Perhutanan Sosial. IST

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Sejak dicetuskan tahun 2007 hingga saat ini, Perhutanan Sosial telah banyak memberikan akses pada masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Perhutanan Sosial  juga terbukti telah menurunkan laju deforestasi.

“Perhutanan Sosial menjadi sebuah terobosan penting dalam menanggulangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan penguasaan dan pengelolaan Kawasan hutan,” kata Gubernur Sumbar pada “Diseminasi  Nasional Penguatan Perencanaan dan Kebijakan Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Masyarakat,”  yang digelar  KKI Warsi bersama  Dinas Kehutanan Sumatera Barat dan Perkumpulan Qbar , di sebuah hotel di Padang,Selasa (14/5).

Diseminasi untuk mendorong penguatan dan pemahaman terhadap Pergub Nomor 52 tahun 2018 tersebut menampilkan Gubernur Irwan Prayitno sebagai sekaligus keynote speaker.

Gubernur menyatakan,  ketergantungan kehidupan masyarakat terhadap hutan di Sumatera Barat cukup tinggi dimana sebagian besar Nagari dan Desa berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dengan kondisi topografi dan aksesibilitas yang jauh dipinggir hutan, terbatasnya luas lahan garapan serta rendahnya pengetahuan dan tingkat ekonomi masyarakat sering menimbulkan konflik atau benturan antara Pemerintah dan Masyarakat terhadap Kawasan Hutan atau yang dikenal dengan Konflik Kehutanan. “ Meskipun demikian, inisiatif-inisiatif kebijakan sudah banyak disusun dan diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat,” ujarnya.

Sejak tahun 2012 hingga saat ini, kata gubernur, Pemerintah Daerah telah membuat berbagai upaya dan strategi yang diawali dengan membentuk Kelompok Kerja sebagai service center, membangun kesepahaman dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kab/Kota, Swasta dan NGO, menyusun Roadmap Perhutanan Sosial seluas 500.000 Hektar dan menempatkan Program Perhutanan Sosial sebagai salah satu isu strategis pembangunan pada RPJMD 2016-2021 dalam konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup,” ungkapnya.

Untuk itu, perlu didorong komitmen para pihak melalui Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial dengan tiga tujuan utama, yakni : Untuk mendukung percepatan pelaksanaan fasilitasi bagi masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial;Untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat yang berada didalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan; dan Untuk mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam rangka meningkatan peran serta para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial. “Sehingga, momentum Diseminasi yang kita lakukan pada hari ini, merupakan langkah awal dalam mengatur koordinasi, integrasi, sinkronisasi para pihak dalam mendukung Perhutanan Sosial,” terang Irwan.

Menyikapi tema diseminasi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat, Bambang Supriyanto, Dirjen PSKL (Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) mengatakan bahwa selama ini terjadi disparitas antara hak pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan korporasi atau swasta.

“Terjadi ketidakadilan karena penguasaan hutan yang timpang,” tegas Irwan Prayitno.

Maka untuk mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, Perhutanan Sosial menjadi instrumen kebijakan yang sangat penting. “Perhutanan sosial menempatkan masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan” sambungnya.

Pada kesempatan ini Bambang juga menyerahkan bantuan pada perwakilan kelompok masyarakat dan LPHN (Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari) di Sumbar. Bantuan ini berupa alat ekonomi produktif, salah satunya alat pengolahan air bersih. “Bantuan ini merupakan salah satu bentuk fasilitasi. Sesuai dengan amanat Pergub yang mendorong upaya fasilitasi dan pengembangan usaha Perhutanan Sosial,” Kata Bambang sembari mengapresiasi.

 Deforestasi Turun Drastis

Sementara itu, Rudi Syaf, Direktur KKI Warsi mengatakan bahwa semenjak diterapkannya Perhutanan Sosial, laju deforestasi terus turun. Kecenderungan tersebut memperlihatkan bahwa sejatinya masyarakat bisa dilibatkan untuk menjaga hutan. “Sejak tahun 2008 Perhutanan Sosial diterapkan dan Warsi berhasil mengawal terbitnya SK Hutan Desa Lubuk Beringin sebagai Hutan Desa pertama di Indonesia, walaupun tidak ada perluasan hutan, tapi angka deforestasi didaerah sekitar hutan desa itu nol,” ungkap Rudi.

Rudi juga mengapresiasi sikap progresif Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang telah banyak menyumbangkan ide terkait Perhutanan Sosial.

 “Dengan terbitnya Pergub No. 52 tahun 2018, akan memudahkan perizinan pengusulan skema perhutanan sosial di Sumatera Barat. Inisiatif ini merupakan yang pertama kali di Indonesia. Bahkan lebih dari itu, sebelum adanya Pokja PS, Sumatera Barat sudah membuat Pokja PS. Begitu juga dengan PIAPS (Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial) Sumbar seluas 620 ribu Ha, jauh sebelum ada ini Sumbar sudah menerapkan Perhutanan Sosial,” ungkapnya. 

 

Reporter: RLS

Editor: DNJ





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 31 Mei 2019 - 13:37:44 WIB

    Didukung Walikota Padang, PCCF Resmi Dideklarasikan

    Didukung Walikota Padang, PCCF  Resmi Dideklarasikan PADANG, HARIANHALUAN.COM-PadangCreative City Forum (PCCF) resmi mendeklarasikan menyetujui dan kepengurusannya. Kegiatan yang di adakan di Kupi Batigo Jalan KH. Ahmad Dahlan No 19, Kota Padang ini disaksikan oleh Walikota Pad.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM