Disnakertrans Buka Posko Pengaduan, Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil


Kamis, 16 Mei 2019 - 23:36:52 WIB
Disnakertrans Buka Posko Pengaduan, Pembayaran THR Tak Boleh Dicicil Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat (Disnakertrans Sumbar) membuka posko pengaduan, untuk mastikan para pekerja penerim upah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

Posko pengaduan dibuka mulai 6 Mai 2019, hingga 7 hari menjelang lebaran. Posko pengaduan ini ada di enam titik, diantaranya di Payakumbuh, Sijunjung dan Padang termasuk di kantor Dinas Sumbar.

"Buruh atau penerima upah bisa langsung datang atau melalui sambungan telepon. Kami akan melayani laporan dari para pekerja penerima upah," ujar Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan, Prita Wardhani kepada Haluan (Group HarianHaluan.Com) di Kantor Disnakertrans Sumbar, Kamis, (16/5).

Laporan dapat melalui sambungan telepon ke nomor 081267774450 untuk area Sijunjung, Dharmasraya, Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan dan Sawahlunto. Kemudian ke 082389523456 untuk area Payakumbuh, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Pasaman, Pasaman Barat, Bukittinggi, dan Padang Panjang.

Sementara itu, untuk area Pesisir Selatan, Mentawai, Kota Padang, Pariaman dan Kota Pariaman bisa menghubungi nomor 08126773641. "Area Padang bisa langsung ke provinsi atau ke UPTD Padang," ulasnya.

Sebelum membuka posko pengaduan, pihaknya melakukan sosialisasi ke perusahaan - perusahaan dan kelompok serikat pekerja baik provinsi maupun kabupaten dan kota. "Posko lebaran sudah disosialisikan, kabupaten dan kota juga ikut sosialisasi, kemarin kami ke Agam dan Pasbar sosialisasi," ujarnya.

Prita menegaskan, tidak ada alasan perusahaan tidak membayar THR kepada pekerja. Terdapat sebanyak 8.300 perusahaan yang wajib membayarkan THR di Sumbar. "Rata-rata perusahaan menengah ke atas. Jika mereka tidak bayar kami akan sanksi. Sanksi mulai dari teguran hingga pembatasan usaha," ungkapnya.

Bahkan, perusahaan tidak dibolehkan membayar THR dengan cara dicicil atau dalam bentuk lain selain uang. Jika kedapatan dan ada laporan, pihaknya akan mengaudit perusahaan tersebut.

"Harus diingat, aturan baru 1 bulan kerja sudah dapat THR. Bagi yang nakal kami akan audit dua tahun neraca keuangan mereka jika bermasalah soal pembayaran THR dan perusahaan di denda 5 persen dari gaji," tambahnya.

Berkaca pada tahun lalu, perusahaan yang bermasalah soal THR adalah perusahaan skala kecil dan Outsourcing. Tahun lalu Disnakertrans Sumbar menangani 11 kasus masalah pembayaran THR.

"Kami selesaikan, hanya satu kasus belum tuntas yakni perusahaan sawit di Pessel yang memakai tenaga kerja borongan 24 orang," tutupnya. (h/rin)

Editor: Davidr



Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 13 Februari 2018 - 22:49:42 WIB

    Bursa Kerja Disnakertrans Sumbar, 1.139 Pencaker Tamatan S1

    Bursa Kerja Disnakertrans Sumbar, 1.139 Pencaker Tamatan S1 PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Sumbar mencatat 1.686 orang pelamar kerja terdaftar dalam bursa kerja (job fair)  yang diadakan selama dua hari (8-9/2) di pelataran Disnakert.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM