Pemprov Sumbar Diminta Segerakan Pergub Bantuan Keuangan Khusus


Sabtu, 18 Mei 2019 - 23:33:17 WIB
Pemprov Sumbar Diminta Segerakan Pergub Bantuan Keuangan Khusus Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM—Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano meminta Pemprov Sumbar segera menyelesaikan draft peraturan gubernur (Pergub) terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kabupaten/kota tahun 2019.

Ia mengatakan pada 2018 lalu ada beberapa program kegiatan belum terbayarkan akibat belum ada landasan hukum untuk merealisasikan pos anggaran tersebut.

“Salah satu yang disoroti DPRD adalah, sejumlah program kegiatan tahun 2018 yang masih terbengkalai dan belum dibayarkan, apakah dimasukan ke dalam APBD 2019 atau konsep lainnya. Pemrov mesti berjelas-jelas akan hal ini,” ujar Arkadius belum lama ini di Padang.

Dia mengatakan, program dan kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun 2018 dan belum terbayarkan sesuai mekanisme pengerjaan, tidak semestinya dibayarkan pada tahun berikutnya atau 2019.

Arkadius menilai BKK memiliki fungsi strategis dalam tatanan pembangunan daerah dan jika tidak ada BKK maka pembangunan daerah tidak akan merata, BKK kabupaten/kota tahun 2018 masih mengendap pada kas daerah dan belum disetorkan hingga sekarang menjadi Silpa provinsi.

Untuk merelisasikan dana tersebut, lanjutnya, butuh regulasi yang jelas agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

“Untuk tahun 2019 sejumlah program yang akan dilaksankan melalui BKK telah dimasukan dalam APBD, namun karena regulasi belum jelas. Realisasi tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

Dia menambahkan, kunci terealisasinya BKK berada pada Pergub, meski 2019 merupakan tahun politik dewan tidak pernah berpikir memanfaat dana tersebut untuk kepentingan sosialisasi dalam meraup suara, jika dana tersebut tidak direalisasikan atas usulan dewan namun tidak terlaksana, maka akan berdampak buruk terhadap elektabilitas dewan.

“Kita berharap, dengan adanya BKK masyarakat dapat merasakan dampak positif terhadap kucuran dana tersebut, seperti jalan yang bagus, hingga untuk urusan lainya,” katanya. (h/len)

 




Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 21:07:41 WIB

    Jumlah PPPK yang Diterima Tergantung Kemampuan Anggaran Pemprov

    Jumlah PPPK yang Diterima Tergantung Kemampuan Anggaran Pemprov PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Barat tengah membahas penganggaran serta sistem penggajian peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 Tahap I ya.
  • Jumat, 05 April 2019 - 00:32:04 WIB

    Lahan Tol Sicincin dan Lubuk Alung Bermasalah, Pemprov Akan Bentuk Tim Kajian Keberatan

    Lahan Tol Sicincin dan Lubuk Alung Bermasalah, Pemprov Akan Bentuk Tim Kajian Keberatan PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan tol ruas Padang Pariaman-Pekanbaru tampaknya masih harus menjalani proses panjang dan berbelit. Pasalnya, belum selesai dengan warga Nagari Kasang, .
  • Selasa, 19 Maret 2019 - 13:39:11 WIB

    Korban Penembakan Selandia Baru, Mulai Membaik, Pemprov Sumbar Serahkan Bantuan

    Korban Penembakan Selandia Baru, Mulai Membaik, Pemprov Sumbar Serahkan Bantuan PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menyerahkan bantuan senilai Rp 10 juta kepada keluarga Zulfirmansyah, korban penembakan oleh Teroris di Masjid An-Noor, Kota Christchurch, Selan.
  • Senin, 03 Desember 2018 - 14:06:45 WIB
    PERDA KETAHANAN KELUARGA SUDAH DISAHKAN

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT

    DPRD Sumbar: Pemprov Salah Kaprah Soal Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM – Pernyataan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, saat Sosialisasi Penguatan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kamis (29/11) di Rocky Hotel, Padang yang menyebutkan bahwa penangkalan peri.
  • Jumat, 30 November 2018 - 09:23:59 WIB

    Pemprov Sumbar Ubah Skenario Perda LGBT

    Pemprov Sumbar Ubah Skenario Perda LGBT PADANG, HARIANHALUAN.COM — Untuk menangkal perluasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) tentang ketahanan ke.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM