Pembaharuan Agraria dan Masyarakat Adat


Kamis, 23 Mei 2019 - 01:24:03 WIB
Pembaharuan Agraria dan Masyarakat Adat

Pembaharuan Agraria dan Masyarakat Adat

Agil Angriyansyah Putra
Mahasiswa Antropologi Sosial Universitas Andalas

KEKUASAAN kepemilikan lahan tidak pernah lepas dari warisan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar paling adil untuk menciptakan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, tujuan mulia tersebut jauh panggang dari api. Warisan ketimpangan kepemilikan lahan tidak pernah lepas dari rezim dan aktor masa lalu yang membuat adanya bentuk elit politik menyingkirkan masyarakat lokal dalam menguasai lahan miliknya secara sistematis.

Lahirnya, UUPA No. 5 tahun 1960, diperkuat TAP MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Kepentingan UU dan TAP MPR menjadi tujuan mulia dari UUD 1945 sebagai landasan dasar konstitusi negara. Tetapi melihat implementasinya rule of law masih belum optimal, oknum-oknum mengambil kesempatan menyelewengkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, sebagaimana tujuan konstitusi negara Indonesia untuk kemakmuran bangsa mengalami ketimpangan secara sosio-antropologis.

Oligarki Kepemilikan Lahan

Mencuatnya ketika debat pilpres putaran kedua (17/2), tentang Energi, Pangan, Infrastruktur, Lingkungan Hidup, dan Sumber Daya Alam. Ketika calon presiden Jokowi Dodo menyentil kepemilikan lahan calon presiden Prabowo Subianto, berunut panjang yang berefek domino kepada kepemilikan lahan pada masing-masing kandidat. Seperti pisau bermata dua bagi elit-elit politik yang penguasaan lahan di Indonesia, di kedua kubu elit-elit politik dalam menguasai tanah masyarakat adat, semakin masif yang membuat jurang pemisah penguasaan lahan oleh elit penguasa semakin meninggalkan masyarakat adat. Penguasaan secara sistematis dalam bentuk HGU, HTI, HP, dan HGB. Berpengaruh dan berdampak terhadap ekonomi, politik, hukum, dan sosio-antropologis bangsa Indonesia.

Oligarki penguasaan lahan secara sistematis oleh elit penguasa melalui UU, membuat rakyat kecil terpinggirkan begitu saja. Pergeseran tersebut sering mengalami konflik agraria yang menyudutkan masyarakat kecil. Laporan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2019, pertama, perusahaan-perusahaan HGU BUMN yang berkonflik dengan rakyat tersebar 131 titik lokasi di pulau-pulau besar kecil Indonesia mencapai 288.431,81 hektar. Kedua, perusahaan-perusahaan HGU swasta yang berkonflik dengan rakyat tersebar 93 titik lokasi di pulau-pulau kecil di seluruh Indonesia mencapai 123.064,48 hektar.

Konflik membuat ketimpangan sosial, dan tersudutkannya masyarakat kecil terhadap sistem kapitalisme kepemilikan HGU, baik BUMN dan swasta yang notabene dimiliki oleh para elit penguasa bangsa. Nama-nama besar elit politik, dibalik pilpres ada kepentingan pemilik tambang yang mencoba memainkan kekuasaan di belakang layar (back stage) di kedua kubu yang saling bertarung dan memainkan peran yang sangat penting.

Seperti di pihak petahana menurut Jaringan Advokasi Tambang Mining (JATAM), Luhut Binsar Panjaitan totalnya 14.019 hektar, Oesman Sapta Oedang totalnya 94.748 hektar, Surya Paloh totalnya 16.124 hektar, Harry Tanoesoedibjo totalnya 151.434 hektar, Jusuf  Kalla totalnya 40.546 hektar, Aburizal Bakrie totalnya 580.190 hektar, Haji Islam totalnya 1.804 hektar. Sementara dipihak oposisi, capres Prabowo Subianto 87.110 hektar dan cawapres sendiri totalnya 559.992 hektar. Ferry Baldan totalanya 5.368 hektar, Maher Al Gadrie totalnya 53.128 hektar, Tommy Soeharto 5,7 hektar.

Lantas bagaimana ketimpangan ini menjadi fundamental dalam struktur sosio-antropologis masyarakat secara horizontal maupun vertikal?. Penguasaan oleh elit politik dalam menguasai sumber daya alam yang memliki power kekuasaan secara ekonomi dan politik. Material menjadi fundamental ketika ingin memiliki power secara politik, maupun hukum. Ketimpangan semakin menjadi, dan penegakan hukum dan politik di okupasi oleh elit dalam bentuk kapitalisme dengan tujuan menguasai politik bangsa secara sistematis.

Meluruskan Niat Pembaharuan Agraria

Memang, dalam mewujudkan reformasi agraria yang dicita-citakan konstitusi bangsa Indonesia. Sesuai dengan Pasal 33 ayat 3, menjadi tujuan ideal NKRI, namun tujuan tersebut kurang optimal dijalankan oleh pemerintahan kita, baik dalam regulasi hukum yang selalu menjadi tumpang tindih. Penegakan hukum, prosedural yang ruwet, dan tujuan yang sama pun menjadi kata mustahil untuk melanjutkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia.

Menyebabkan konflik dan ketimpangan sosio-antropologis menjadi sangat rentan dialami oleh pihak yang berkuasa dan dikuasai. Berimplikasi terhadap tanah masyarakat lokal yang semakin berkurang terhadap pengalihan secara sistematis melalui regulasi yang kurang menguntungkan masyarakat adat kita. Masyarakat yang tinggal di daerah pembangunan ini menjadi korban, diintimidasi, dan perebutan lahan yang kurang memihaknya. Menandakan adanya penguasaan dalam bentuk memenuhi skala pasar dan persaingan antara penguasaan menjadikan hukum sebagai pelindung untuk mengeksploitasi kandungan sumber daya alam berdampak terhadap masyarakat lokal.

Perampasan lahan masyarakat adat terus meningkat dan terus terjadi, warisan penguasaan merupakan warisan dari rezim-rezim sebelumnya yang berkuasa. Elit penguasa menjadikan hukum sebagai tameng pengambilan alih, dan melakukan tindakan kekerasan untuk mengamankan wilayahnya. Sehingga menjadi persoalan melemahnya lembaga-lembaga non-formal masyarakat lokal yang kurang dilindungi undang-undang.

Dengan adanya oligarki kepemilikan lahan dengan skala besar oleh elit penguasa, apakah perlu melakukan reformasi agraria skala nasional yang belum optimal dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat?. Seharusnya kembalikan tujuan konstitusi sesuai rule of law dan diperlakukannya relokasi tata ruang agraria secara nasional yang belum menguntungkan masyarakat lokal, membutuhkan konsep pembangunan berkelanjutan yang memihaki masyarakat adat.

Mempercepat pengakuan masyarakat adat, dan memperjuangkan hak-haknya sebagai basis mempertahankan sosiokultural bangsa yang multikuturalisme. Menguatkan lembaga-lembaga adat dalam berpartisipasi meningkatkan dan menjaga kearifan lokal, dan berpartisipasi menuangkan ide dalam bentuk regulasi adat yang legalitasnya dijamin UU dan pemerintah, stake holder mendukung masyarakat adat secara de jure maupun de facto. Pemerintah, melakukan kembali evaluasi implementasi kebijakan yang kurang tepat dilakukan serta progres secara legalitas hukum, mendukung dan menguntungkan masyarakat adat yang mempunyai sistem pengelolaan lahan yang berbasis kearifan lokal, dan merencanakan skala prioritas pembangunan berkelanjutan jangka panjang dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat baik dari regulasi yang sesuai amanat UUD 1945.





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM