Perda Ketahanan Keluarga Dinilai Penting untuk Penguatan Keluarga


Selasa, 28 Mei 2019 - 16:01:39 WIB
Perda Ketahanan Keluarga Dinilai Penting untuk Penguatan Keluarga Wali Kota Padang, Mahyeldi
PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang ketahanan keluarga dinilai sangat penting untuk menguatkan fungsi ketahanan keluarga bagi generasi muda. Agar dapat mempercepat proses penjadian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketahanan Keluarga menjadi sebuah Perda di Kota Padang, Pemerintah Kota (Pemko) Padang menggelar rapat di Palanta Wali Kota Padang, Selasa (28/5).
 
Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, rapat ini digelar menyusul rencana kajian penelitian di perguruan tinggi tentang permasalahan ketahanan keluarga sekaligus sosialisasi materi kependudukan di lembaga pendidikan dan dukungan terhadap Ranperda ketahanan keluarga.
 
"Permasalahan ketahanan keluarga sangat sangat 'urgent' mengingat terdapat beberapa hal yang mendasarinya," katanya
 
Diantaranya, kata Mahyeldi, seperti berdasarkan laporan Pengadilan Agama Padang Kelas I A, perkara yang masuk dan diputuskan cerai di tahun 2018 berjumlah 2.362 kasus. Diantaranya seperti cerai gugat, cerai talak, istbat nikah dan lainnya. 
 
"Namun perlu kajian kita bersama lagi apa penyebab perceraian yang meningkat setiap tahunnya itu. Apakah karena KDRT, narkoba, perselingkuhan, masalah ekonomi, perkawinan usia anak dan sebagainya," ujarnya.
 
Ia mengatakan, permasalahan ketahanan keluarga lainnya yaitu dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan jumlah 283 kasus di 2018. Data itu didapati dari laporan Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) dan lembaga lainnya yakni Polresta, Peksos, Nurani Perempuan dan Aktifis PATBM.
 
Selanjutnya, juga banyaknya masalah- masalah disekolah seperti bullying, narkoba 204 Kasus tahun 2015, tawuran, LGBT, sex sebelum  nikah, dampak negatif dari gadget, HIV/AIDS 447 Kasus tahun 2018.
 
"Selain itu kasus-kasus yang terjadi ditemukan banyak kepala sekolah mengeluarkan siswa tanpa memfungsikan Guru BK sehingga banyak anak-anak yang tidak mampu menjadi putus sekolah," katanua.
 
Kemudian, sambung Mahyeldi, kurangnya pembekalan bagi calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tangga dan kurangnya pemahaman tentang program kependudukan dikalangan pendidikan mulai dari SMP sampai Perguruan Tinggi. Setelah itu kurangnya kepedulian lingkungan terhadap keluarga yang rentan mengalami kekerasan seperti contoh anak yang jadi korban perkosaan orang tua sampai bertahun-tahun, sodomi dan sebagainya. 
 
"Di samping itu juga karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang program 1821 dan gerakan kembali ke meja makan yang telah digagas," katanya.
 
Dikesempatan yang sama, Rektor UNP, Ganefri mengatakan, tren kemaksiatan di semua kota di Indonesia bisa dikatakan sama. Justru untuk Kota Padang atau Sumbar cukup mengagetkan sebab masyarakatnya berlandaskan filosofi adat basandi syara'-syara' basandi kitabullah.
 
"Peran pengawasan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah penyakit sosial itu. Melibatkan warga juga penting untuk pengawasan dan penegakan hukum juga sama pentingnya, karena jelas di dalamnya. Atas nama akademisi dan perguruan tinggi saya siap mendukung penguatan Ranperda Ketahanan Keluarga ini," katanya.
 
Sementara itu Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti menyebut, dalam acara persiapan penelitian dan kajian tentang permasalahan ketahanan keluarga telah dilakukan beberapa upaya dan kegiatan. Pada Oktober 2018 lalu DP3AP2KB bersama-sama dengan Komisi IV menyepakati 2 Ranperda inisiatif DPRD yaitu Ranperda Kota Layak Anak dan Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga dan telah dibuat naskah akademisnya oleh pihak ketiga.
 
"Alhamdulillah Ranperda Kota Layak Anak sudah diproses dan dimasukkan dalam Prolegda, sedangkan untuk Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga sedang diproses untuk tahap kedua yang akan dirapatkan dalam Rapat Bamus dalam waktu dekat," katanya.
 
Ia mengatakan, sekaitan Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga merujuk dari UUD no. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari beberapa hal. Yakni pengendalian dan penyebaran penduduk, pelaksanaan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
 
"Tugas pemerintah dalam pembangunan keluarga yang disampaikan dalam Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu Bina Keluarga Berita (BKB), lalu Bina Keluarga Remaja seperti Pembinaan Generasi Berencana (GenRe) dan Bina Kerja Lansia (BKL)," ujarnya.
 
Dalam perjalanannya, kata Elly, proses penyusunan Ranperda ini ada hal-hal yang sangat menarik dan berupa kearifan lokal. Dimana materi-materi atau pasal-pasal Ranperda ini seperti adanya kegiatan pembinaan calon pengantin, Program 1821 dan Program Kembali ke meja makan serta antisipasi LGBT dan kegiatan sosial lainnya.
 
Pertemuan yang dilangsungkan di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang itu diikuti Ketua DPRD Kota Padang, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Kepala Kantor Kemenag Padang, Rektor UNP, Ketua MUI Padang,serta pimpinan OPD terkait di Pemprov Sumbar dan Pemko Padang.
 
Reporter: Akmal
Editor: HSP





Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 12 Agustus 2019 - 08:07:12 WIB

    Jaga Kebersihan Sungai, Padang Segera Terapkan Perda Sampah

    Jaga Kebersihan Sungai, Padang Segera Terapkan Perda Sampah PADANG, HARIANHALUAN.COM - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang terus fokus dan serius genjot kebersihan sungai bebas sampah. Saat ini, pihaknya siap berlakukan Peraturan Daerah (perda) sampah dengan mulai membentuk.
  • Sabtu, 10 Agustus 2019 - 18:16:11 WIB

    Padang Godok 16 Ranperda untuk Segera Di-Perdakan

    Padang Godok 16 Ranperda untuk Segera Di-Perdakan PADANG, HARIANHALUAN.COM – Selama 2019, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padang telah mengusulkan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan sebagai peraturan daera.
  • Jumat, 09 Agustus 2019 - 16:59:21 WIB

    Selama 2019, Sudah 16 Perda Diusulkan Pemko Padang

    PADANG, HARIANHALUAN.COM -- Selama 2019, Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (DPRD) Padang telah mengusulkan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.
  • Selasa, 18 Juni 2019 - 01:19:01 WIB

    Pemko Padang Amankan Monumen Merpati Perdamaian dari  Abrasi

    Pemko Padang Amankan Monumen Merpati Perdamaian dari  Abrasi PADANG, HARIANHALUAN.COM- Pemko Padang  bertindak sigap atas terjadinya abrasi pantai yang menggerus pinggir pembatas di area Taman Monumen Merpati Perdamaian, Muaro Lasak, Pantai Padang. .
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 23:39:53 WIB

    Diterjang Ombak Puruih, Tugu Merpati Perdamaian Rusak Parah

    Diterjang Ombak Puruih, Tugu Merpati Perdamaian Rusak Parah PADANG, HARIANHALUAN.COM – Tugu Merpati, Muaro Lasak yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Padang mengalami kerusakan parah yang disebabkan terjangan ombak besar pada Minggu (16/6) dini hari..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM