DPRD Soroti Pengawasan Terhadap Rokok Ilegal


Rabu, 12 Juni 2019 - 22:18:11 WIB
DPRD Soroti Pengawasan Terhadap Rokok Ilegal Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Komisi II DPRD Sumbar yang membidangi perekonomian, menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah atas peredaran rokok ilegal di Sumbar. Kalangan dewan meminta seluruh unsur terkait besinergi mempersempit peredaran barang tanpa cukai tersebut.

"Hal ini mestinya bisa terdeteksi dengan mudah karena peredaran rokok ilegal dilakukan secara terbuka, jika masih ditemukan, DPRD mempertanyakan kinerja instansi yang membidangi ini,” ujar Ketua Komisi, Muzli M Nur Rabu (12/3).

Muzli menuturkan, peredaran rokok ilegal tidak hanya terjadi sekarang namun sudah sejak beberapa tahun lalu. Ia menilai seharusnya bisa dilakukan tindakan tegas oleh aparat terkait, yakni yang dapat memberi efek jera terhadap mereka yang mengedarkan.

"Ketergantungan masyarakat Sumbar akan rokok cukup tinggi. Oleh sebab itu rokok ilegal terbilang mudah masuk," tegas politisi PAN tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan, Afrizal menegaskan, masuknya rokok ilegal akan merugikan negara. Sebab pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil cukai rokok terbilang besar. Menurut Afrizal, untuk Sumbar angkanya mencapai Rp300 miliar lebih pertahun, dana ini masuk ke APBD dan dikenal dengan dana perimbangan.

"Hitungan bagi hasil cukai rokok yang masuk secara legal adalah Rp590 perbatangnya. Kalikan saja berapa rokok yang masuk ke Sumbar, rata-rata Sumbar mendapat pemasukan dari ini Rp300 miliar lebih tiap tahunnya, jika yang masuk ilegal itu banyak, bisa miliaran daerah ruginya," ujar dewan dari Fraksi Golkar tersebut.

Sebelumnya, terhitung hingga Mei 2019, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur berhasil mengamankan sekitar enam juta batang rokok ilegal dengan perkiraan potensi kerugian negara mencapai Rp 3 miliar.

Selain menyita barang bukti, KPPBC Teluk Bayur juga telah mengamankan dua orang tersangka masing-masing di Bukittinggi dan Padang Panjang.

Direncanakan, seluruh rokok ilegal tersebut, baik itu hasil tangkapan selama 2019 maupun sisa tangkapan 2018, bakal segera dimusnahkan dalam waktu dekat. Pihak Bea dan Cukai saat ini masih menunggu Surat Keputusan Menteri Keuangan sebelum bisa melakukan pemusnahan.(h/len)


 Sumber : Leni /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 12 September 2019 - 21:31:24 WIB

    Stop Kekerasan! Nelayan Danau Singkarak Sampaikan Aspirasi ke DPRD Sumbar 

    Stop Kekerasan! Nelayan Danau Singkarak Sampaikan Aspirasi ke DPRD Sumbar  PADANG,HARIANHALUAN.COM-Puluhan Nelayan yang tergabung dalam Assosiasi Masyarakat Nelayan Danau Singkarak ( Amandas) datangi Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyampaikan aspirasi terkait Pemprov Sumbar melakukan pen.
  • Kamis, 05 September 2019 - 16:19:18 WIB

    Bustomi dan Danny Ismaya Pimpin DPRD Pasaman

    PASAMAN, HARIANHALUAN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman sudah menetapkan pimpinan DPRD definitif periode 2019-2024. Penetapan itu disampaikan dalam rapat internal DPRD, Rabu (4/9) sore, kemarin. .
  • Kamis, 05 September 2019 - 13:26:10 WIB

    Anggota DPRD Sumbar Muhayatul Tularkan Virus Sukses ke Mahasiswa Baru UMSB

    Anggota DPRD Sumbar Muhayatul Tularkan Virus Sukses ke Mahasiswa Baru UMSB PADANG, HARIANHALUAN.COM - Untuk sukses dalam menjalani perkuliahan di perguruan tinggi, haruslah disiplin, kreatif, inovatif, dan aktif berorganisasi untuk menambah pengalaman dan membangun jaringan. Semuanya itu diperlukan .
  • Rabu, 04 September 2019 - 16:14:50 WIB

    Pimpinan DPRD Sawahlunto Belum Diajukan

    Pimpinan DPRD Sawahlunto Belum Diajukan SAWAHLUNTO, HARIANHALUAN.COM - Pimpinan defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto belum diajukan kepada Gubernur Sumatra Barat untuk diterbitkan surat keputusan. DPRD Sawahlunto masih menunggu nama calon.
  • Ahad, 01 September 2019 - 16:30:34 WIB

    Masa jabatan Berakhir, Pimpinan DPRD Sumbar Periode 2014-2019 Pulangkan Mobil Dinas

    PADANG, HARIANHALUAN.COM - Usai memimpin rapat paripurna dalam rangka pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Sumbar periode 2019-2024, unsur pimpinan DPRD periode 2014-2019 langsung menyerahkan mobil dinas yang selama ini dipak.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM