Dewan Desak Segerakan Pergub, Beasiswa ‘Rajawali’ Masih Terbang Tinggi


Kamis, 13 Juni 2019 - 16:46:48 WIB
Dewan Desak Segerakan Pergub, Beasiswa ‘Rajawali’ Masih Terbang Tinggi Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat rapat kerja dengan mitra terkait. Fb

PADANG,HARIANHALUAN.COM-Untuk kesekian kalinya, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mewanti-wanti gubernur dan jajaran agar jemput bola ke pusat untuk penyelesaian peraturan gubernur (Pergub) beasiswa dana PT Rajawali.
 

Pasalnya, meski direncanakan cair tahun ajaran baru atau Juli mendatang, hingga sekarang Pergub yang akan dipakai sebagai payung hukum beasiswa dana Rajawali masih menggantung di Kemendagri. "Ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan siswa kurang mampu yang ada di Sumbar. Sebelumnya DPRD memberi tenggat waktu satu bulan pada Pemprov menyelesaikan Pergub tersebut, waktu satu bulan itu sudah lewat, tapi masih belum juga. Ini adalah domainnya gubernur beserta Biro Hukum," tegas Hidayat, Kamis (13/6).
 

Politisi Gerindra ini menilai, saat gubernur dan OPD terkait yang jadi bawahannya punya niat kuat untuk segera mencairkan beasiswa dana hibah Rajawali, tidak akan ada yang rumit. Kuncinya, imbuh dia, gubernur mau tidak mendesak Kemendagri segera menyetujui Pergub yang diusulkan.  "Dimasukkan saja surat kemudian tidak didesak, sampai kapan akan ditunggu. Mestinya Pergub itu diusulkan oleh Pemprov ke pusat selanjutnya gubernur atau Biro Hukum gigih mempertanyakan, kurangnya dimana, apa yang harus diperbaiki," ujar dewan dari Dapil Padang tersebut.
 

Sebelumnya, DPRD Sumbar memberi tenggat satu bulan pada pemerintah provinsi (Pemprov) menyelesaikan Pergub tentang pencairan dana beasiswa PT Rajawali.
 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang juga kordinator Komisi V mengatakan, pencairan beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali mesti terealiasi tahun ajaran baru, yakninya Juli 2019 sekarang. "Jangan sampai tertunda, karena sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah," tegasnya.
 

Arkadius menuturkan, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, hendaknya gubernur juga melakukan konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, jika itu belum menguatkan gubernur disebut bisa juga berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
 

Mengenai ini, dana hibah dari PT Rajawali telah mengendap di kas daerah sejak Tahun 2009. Awalnya berjumlah Rp45 miliar, sekarang sudah berbunga menjadi Rp84 miliar lebih. Namun sudah lebih dari 9 tahun, belum sepeser pun dana tersebut disalurkan ke masyarakat.
 

Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan penyalurnya. Namun batal dilakukan karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan. BLUD direncanakan sebagai pengganti yayasan untuk menyalurkan dana. Tapi belum sampai didirikan rencana ini kembali gagal.

Hal ini dikarenakan Kemendagri melarang dana ini dikelola dengan BLUD. Salah satu alasannya adalah, pembentukan BLUD tidak diperkenankan karena akan membutuhkan biaya operasional yang besar. Yakni untuk pengadaan gedung sekretariat, biaya operasional sekretariat, biaya kegiatan sehari-hari dan biaya untuk aparatur sipil negara (ASN).
 

Selanjutnya, merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos disepakati sebagai mekanisme penyaluran dana, tapi karena pertimbangan, saat revisi Pergub tentang hibah bansos yang dilakukan yang bisa dibantu mendapat beasiswa hanya SMA/SMK, hal ini juga urung dilaksanakan.

Terakhir, DPRD bersama OPD terkait  sepakat melahirkan Pergub baru yang akan mengatur secara tersendiri penyaluran beasiswa yang bersumber dari dana hibah tersebut.

Kenyataannya, hingga hari ini  entah sudah  berapa kali tahun ajaran berganti,  beasiswa  yang dinanti rakyat miskin itu tak kuncung cair. Seperti rajawali terbang tinggi, entah kapan turun ke bumi.


Reporter : LENI /  Editor : DNJ

Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Ahad, 16 Juni 2019 - 17:56:33 WIB

    Dewan Sebut Stikes Caplok Lahan Pemda

    Dewan Sebut Stikes Caplok Lahan Pemda BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM -- Adanya temuan lapangan oleh DPRD terkait terpakainya sebagian lahan pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi oleh pihak Stikes For De Kock Bukittinggi, mendapat sorotan dari Ketua Komisi I Bid.
  • Senin, 20 Mei 2019 - 19:51:36 WIB

    Dewan Pendidikan Kota Pariaman Resmi Dilantik

    Dewan Pendidikan Kota Pariaman Resmi Dilantik PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Wali kota Pariaman, Genius Umar melantik Dewan Pendidikan Kota Pariaman, periode 2019-2024 di aula balai kota, Senin (20/5)..
  • Kamis, 11 April 2019 - 10:41:57 WIB

    Anggota Dewan Antara Takut dan Tak Peduli

    Anggota Dewan Antara Takut dan Tak Peduli PADANG, HARIANHALUAN.COM—Masih adanya anggota DPRD kota/kabupaten dan provinsi di Sumbar yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menuai ragam komentar. Aktivis menduga, ada yang terkesan d.
  • Selasa, 03 Oktober 2017 - 01:11:51 WIB

    Puluhan Warga Maek Demo Gedung Dewan

    Puluhan Warga Maek Demo Gedung Dewan Limapuluh Kota, Haluan - Senin (2/10) pagi, gedung DPRD Kabupaten Limapuluh Kota mendadak ramai didatangi oleh puluhan warga Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan. Kedatangan warga dari Jorong Nenan sekaligus daerah pinggir Ka.
  • Ahad, 08 Januari 2017 - 08:59:55 WIB

    Anggota Dewan Kaget. Anggaran KI dan KPID Nol di APBD 2017

    PADANG, HALUAN ---Dua lembaga negara yang dibentuk oleh provinsi berdasarkan UU, Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Barat (Sumbar) positif tanpa anggaran di APBD 2017..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM