Lahan Dipakai Stikes Ford De Kock, Pembangunan Gedung DPRD Bukittinggi Terkendala


Kamis, 13 Juni 2019 - 17:29:07 WIB
Lahan Dipakai Stikes Ford De Kock, Pembangunan Gedung DPRD Bukittinggi Terkendala Pimpinan DPRD Bukittinggi lacak masalah pemakaian lahan oleh Stikes Stikes For De Kock Nurhayati. GATOT

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM-Rencana Pemko Bukittinggi untuk membangun Gedung  DPRD Kota Bukittinggi dikawasan  Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) kembali menuai kendala.

Pasalnya,  pembangunan gedung DPRD yang rencananya  akan dimulai dalam waktu dekat ini, terkendala dengan persoalan lahan  yang terpakai oleh Stikes Ford De Kock Bukittinggi. Ada indikasi, bahwa sebagian lahan untuk pembangunan gedung DPRD itu  terpakai oleh pihak Stikes Ford De Kock untuk pembangunan sarana dan prasara kampus senilai Rp 8 Milliar.

Persoalan itu terungkap ketika Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial didampingi Wakil Ketua H. Trismon, Ketua Komisi III Rusdi Nurman dan  anggota DPRD lainnya meninjau lokasi pembangunan Gedung DPRD tersebut, Selasa (11/6). Kegiatan peninjauan turut didampingi Sekwan Hermansyah  dan jajaran sekretariat DPRD Bukittinggi.

“Kami mendapat laporan tentang  adanya permasalahan tanah dengan Stikes Fort de Kock. Dari laporan yang kita terima, ada indikasi bahwa sebagian tanah untuk pembangunan Gedung DPRD terpakai oleh Stikes Fort De Kock,” ujar Beny Yusrial dalam kegiatan peninjauan tersebut.

Dengan adanya permasalahan lahan yang terapakai ini ujar Beny, ia meminta kepada Pemko dan Stikes Fort de Kock, untuk dapat menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan tanpa melanggar aturan. Sebab, pada lahan yang akan dibangun untuk gedung DPRD itu telah terisi  sebagian oleh  bangunan milik Stikes Fort de Kock.

“Pembangunan gedung DPRD ini cukup mendesak, mengingat rencana pembangunannya sudah beberapa kali diundur akibat talik ulur terkait lahan pembangunannya. Untuk itu kami minta kepada Pemko untuk dapat menyelesaikannya. Sebab anggaran untuk pembangunan gedung DPRD ini telah kita anggarkan,” ujar Beny.

Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Trismon. Ia berharap agar persoalan itu dapat diselesaikan, dan pembangunannya dapat direalisasisikansegera. Dengan dibangunnya gedung DPRD yang representative, tentu  aktivitas dan kinerja kedinasan anggota DPRD beserta sekretariat DPRD bias berjalan dengan optimal.

“Kegiatan peninjauan yang kami lakukan ini  sebagai  bentuk  tugas kami di DPRD sebagai fungsi pengawasan. Karena sudah memasuki pertengahan tahun, tanda tanda pembangunan gedung DPRD ini belum juga dimulai, dan waktu juga terus berjalan. Sementara  dana pembangunanya juga sudah dianggarkan. Untuk itu kami harapkan persolan ini dapat diselesaikan secepat mungkin” ungkap Trismon.

Sementara itu Sekretarias Dinas PUPR Bukittinggi Rahmat AE, didampingi Kabid Cipta Karya Bambang yang juga turut dalam kegiatan peninjauan itu menjelaskan,  saat ini pembangunan gedung DPRD sudah dalam proses lelang Manajemen Kontruksi (MK). Diperkirakan pada Agustus mendatang sudah bisa dilaksanakan pelatakan batu pertama pembangunannya.

Terkait dengan persoalan tanah yang terpakai oleh pihak Stikes Fort De Kock ujar Rahmat AE, menurut data yang ada pada Pemko Bukittinggi, Stikes Fort De Kock telah memakai tanah pembangunan gedung DPRD  seluas 2.200 M. Namun demikian,  untuk pembangunan fisik gedung DPRD tidak terikat dengan lahan yang terpakai tersebut.

“Lahan yang terpakai sebagian itu diperuntukan untuk jalan lingkung Gedung DPRD, bukan lahan untuk pembangunan fisik gedung. Pemko juga meminta untuk dilakukan eksekusi terhadap tanah pembangunan gedung DPRD yang terpakai oleh Stikes tersebut,” sebut  Rahmat AE.

Untuk mendapatkan kejelasan terhadap tanah yang dipakai itu, rombongan DPRD langsung menuju di Stikes Ford De Kock, dan rombongan diterima oleh Ketua STikes Ford De Kock Nurhayati beserta beberapa orang jajarannya.

Dalam kesempatan itu Nurhayati mengakui bahwa sebagian tanah untuk pembangunan gedung DPRD itu terpakai oleh Stikes For De Kock. Namun tanah yang terpakai itu hanya seluas seluas 1.700 m. “Guna memastikan terpakai atau tidak terpakainya lahan itu, tentu kita harus minta penjelasan kepada pihak BPN. Sebab dalam sertifikat yang ada, kami merasa tidak ada memakai lahan milik Pemko Bukittinggi. Jika memang ada yang terpakai, tentunya kami siap untuk melakukan  tukar guling atau menggantinya,” sebut Nurhayati.

Menurutnya,  tanah Pemko yang terpakai itu telah dibangun sarana dan prasarana pendukung Stikes Ford De Kock, seperti ruang perkantoran, aula, ruangan olahraga serta sarana tempat penginapan tamu yang nilai pembangunanya mencapai Rp.8 Miliar.

“Kalau sarana ini dibongkar tentu kami mengalami kerugian yang cukup be sar. Sementara keberadaan Stikes Ford De Kock  juga mendukung tehadap visi dan misi Kota Bukittinggi dibidang pendidikan dan Kesehatan,” ungkap Nurhayati.

Terkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk tambahan bangunan ini ulasnya,  pihaknya sudah coba untuk menanyakan ke Pemko Bukittinggi saat itu. “Waktu itu kita telah coba menanyakan  untuk pengurusan IMB ini. Namun pihak pemko justru memberikan lampu hijau agar dibangun saja dulu, nanti baru diurus izinnya,” ungkap Nurhayati, tanpa menyebutkan ke dinas mana ia menanyakan untuk pengurusan IMB waktu itu.

Ia menambahkan, dengan kehadiran Ketua DPRD bersama rombongan ke Stikes For De Kock, pihaknya  berharap adanya solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, baik itu untuk Pemko Bukittinggi maupun untuk Stikes Ford De Kock.

Menangggapi penjelasan dari Ketua Stikes For de Kock tersebut, Ketua DPRD Beny Yusrial menyampaikan, untuk persoalan tanah Pemko Bukittinggi yang terpakai oleh Stikes Ford De Kock ini, tentu diharapkan ada solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang saling dirugikan.

”Jika dilakukan  Eksekusi tentu kasihan juga dengan Stikes yang telah membangun mencapai Rp.8 Miliar. Kalau tidak di eksekusi, jelas jelas tanah  yang dipakai itu milik Pemko Bukittinggi yang diperun tukan untuk pembangunan Gedung DPRD. Jika memang akan dilakukan Eksekusi, tentu harus ada keputusan Pengadilan Negeri,” ucap Beny.

Oleh karena itu ulasnya, guna mencari jalan terbaik maka dalam waktu dekat DPRD  bakal menggelar rapat kerja dengan Pemko Bukittinggi dan Stikes Ford De Kock untuk membahas persoalan tanah yang terpakai itu, termasuk mencarikan solusinya. “Apapun solusi yang akan diambil atau yang  diputuskan, tentu harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. kKta dari DPRD tidak ingin terjerat dalam persoalan hokum,” tukas Beny Yusrial.  


Reporter : GATOT /  Editor : DODI NJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM