Proses Pergub Beasiwa Rajawali Terkatung-katung di Kemendagri


Jumat, 14 Juni 2019 - 19:28:12 WIB
Proses Pergub  Beasiwa Rajawali Terkatung-katung di Kemendagri Kementerian Dalam Negeri. IST

PADANG,HARIANHALUAN.COM—Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumbar, Ezeddin Zain mengungkapkan bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempercepat proses klarifikasi Pergub Pemanfaatan Dana Beasiswa yang Bersumber Dari PT Rajawali dan Pihak Ketiga Lainnya di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami dari pemprov tentunya juga ingin proses ini cepat selesai. Kami rajin kok komunikasi dengan Kemendagri. Kami secara rutin mengecek sudah swjauh mana progresnya," ujarnya saat dihubungi Haluan, (13/6) malam.

Akan tetapi, Pemprov Sumbar juga tidak bisa mendesak lebih jauh. Pasalnya, pemprov mesti mengikuti tahapan-tahapan prosedur yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Saat ini kami hanya bisa menunggu. Kapan selesainya, kami tidak bisa menjamin. Semuanya tergantung Kemendagri," ucap Ezeddin.
Sebelumnya,Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mewanti-wanti gubernur dan jajaran agar jemput bola ke pusat untuk penyelesaian peraturan gubernur (Pergub) beasiswa dana PT Rajawali. 

Pasalnya, meski direncanakan cair tahun ajaran baru atau Juli mendatang, hingga sekarang Pergub yang akan dipakai sebagai payung hukum beasiswa dana Rajawali masih menggantung di Kemendagri.

"Ini sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan siswa kurang mampu yang ada di Sumbar. Sebelumnya DPRD memberi tenggat waktu satu bulan pada Pemprov menyelesaikan Pergub tersebut, waktu satu bulan itu sudah lewat, tapi masih belum juga. Ini adalah domainnya gubernur beserta Biro Hukum," tegas Hidayat, Kamis (13/6).

Politisi Gerindra ini menilai, saat gubernur dan OPD terkait yang jadi bawahannya punya niat kuat untuk segera mencairkan beasiswa dana hibah Rajawali, tidak akan ada yang rumit. 

Kuncinya, imbuh dia, gubernur mau tidak mendesak Kemendagri segera menyetujui Pergub yang diusulkan.  "Dimasukkan saja surat kemudian tidak didesak, sampai kapan akan ditunggu. Mestinya Pergub itu diusulkan oleh Pemprov ke pusat selanjutnya gubernur atau Biro Hukum gigih mempertanyakan, kurangnya dimana, apa yang harus diperbaiki," ujar Anggota dewan dari Dapil Padang tersebut.
Sebelumnya, DPRD Sumbar memberi tenggat satu bulan pada pemerintah provinsi (Pemprov) menyelesaikan Pergub tentang pencairan dana beasiswa PT Rajawali. 

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano yang juga kordinator Komisi V mengatakan, pencairan beasiswa yang bersumber dari dana hibah PT Rajawali mesti terealiasi tahun ajaran baru, yakninya Juli 2019 sekarang. 

"Jangan sampai tertunda, karena sangat dibutuhkan untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah," tegasnya. 

Reporter : DAN-LEN /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]