Panja Limbah DPR RI Duga Ada Pelanggaran Pengelolaan Hutan Riau


Sabtu, 15 Juni 2019 - 19:21:34 WIB
Panja Limbah DPR RI Duga Ada Pelanggaran Pengelolaan Hutan Riau Ilustrasi kerusakan hutan di Riau

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI mengindikasi adanya pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Riau, khususnya di wilayah Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Pulau Muda, Kabupaten Pelalawan.

Dalam kunjungan kerja sebelumnya, Tim Panja Komisi VII DPR RI mendapat beberapa bukti yang dijadikan sebagai temuan, diantaranya adalah adanya kawasan hutan yang dijadikan sebagai perkebunan sawit tanpa izin, serta adanya aktifitas illegal logging.

“Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI menemukan beberapa titik lokasi hutan di wilayah Riau yang dijadikan perkebunan sawit yang tidak memiliki izin. Kita sudah banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan yang seharusnya tidak dibiarkan begitu saja,” ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta jajarannya di Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (12/6/2019).

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diubah statusnya menjadi kebun sawit itu perlu dicek kembali perizinannya. "Kalau memang akan dibuat kebun sawit, maka perlu diurus kembali (izinnya), tentunya semua harus melalui prosedur yang sesuai dengan mekanisme yang ada," tandas Nasir.

Ia mengatakan, kawasan hutan yang rusak itu harus dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya ia meminta kepada KLHK agar membuat suatu peraturan yang pasti. “Undang-undangnya sudah kuat, tinggal pelaksanaannya saja yang harus lebih tegas dan bisa dijadikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baik bagi negara. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menuntaskan masalah ini, supaya negara kita bersih dan semua perusahaan-perusahaan yang nakal bisa taat kepada aturan yang berlaku,” kata Nasir.

Nasir menyatakan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI sudah berupaya mendorong secara maksimal agar persoalan ini mendapatkan solusi yang terbaik. “Hanya tinggal bagaimana pihak KLHK yang harus berjalan secara optimal dan maksimal dalam menjalankan regulasi ini. Semua kerusakan lingkungan yang terjadi ini harus segera dibenahi. Anggaran APBN yang ada harus memiliki azas manfaat dalam penggunaannya dan juga harus tepat sasaran, khususnya untuk pemulihan kawasan yang rusak," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono menjelaskan bahwa pengelolaan hutan merupakan bagian dari dua kata besar yakni pemanfaatan dan penggunaan kawasan. Di dua kata besar itulah ada perizinan yang diberikan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan.

Terkait temuan Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI di Kemuning dan Pulau Muda, KLHK mengaku telah melakukan penelusuran untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan tersebut. “Untuk pengelolaan hutan memang ada beberapa macam pemberian izin, yakni pemberian izin untuk HTI, izin HPH, dan izin restorasi ekosistem. Untuk di Provinsi Riau sendiri ketiganya memang ada," ungkap Bambang.

Ia mengatakan, langkah penegakan hukum yang dilakukan KLHK terhadap pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan izin adalah dengan pemberian sanksi hukum, yaitu berupa pengenaan denda dan sanksi pidana. “Pemerintah Daerah juga perlu melakukan pengawasan terhadap semua kawasan hutan yang belum diberikan perizinannya," pungkasnya. (*)


Reporter : AM /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 25 November 2019 - 07:52:46 WIB

    Masa Pendaftaran CPNS Diperpanjang Hingga 30 November

    Masa Pendaftaran CPNS Diperpanjang Hingga 30 November JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Masa pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diperpanjang hingga Sabtu 30 November 2019. Perpanjangan masa pendaftaran hingga 30 November khusus untuk instansi Badan Kepegawaian Negara (BKN)..
  • Kamis, 21 November 2019 - 07:42:53 WIB

    Begini Kritikan Keras Faisal Basri untuk Luhut Panjaitan

    Begini Kritikan Keras Faisal Basri untuk Luhut Panjaitan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Presiden Joko Widodo pada periode kedua merombak cukup signifikan formasi kabinet. Banyak posisi wakil menteri hingga muncul tugas khusus bagi salah satu menteri koordinator..
  • Senin, 18 November 2019 - 08:13:54 WIB

    BMKG: Isu Kekeringan Panjang 2020 Itu Hoaks

    BMKG: Isu Kekeringan Panjang 2020 Itu Hoaks JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membantah prediksi "Global Warming 2019-2020"  tentang kekeringan panjang dan El Nino pada 2020..
  • Sabtu, 26 Oktober 2019 - 12:58:57 WIB

    Terbukti !! 'Ramalan' Komandan Kopassus Sintong Panjaitan Soal Prabowo 34 Tahun Lalu

    Terbukti !! 'Ramalan' Komandan Kopassus Sintong Panjaitan Soal Prabowo 34 Tahun Lalu JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Ketua Umum Prabowo Subianto baru saja dilantik sebagai menteri pertahanan. Setelah berhenti dari militer sejak tahun 1998, kini Prabowo akan kembali mengurusi soal TNI dan pertahanan..
  • Selasa, 15 Oktober 2019 - 18:26:24 WIB

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Imam Nahrawi

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Imam Nahrawi NASIONAL, HARIANHALUAN.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperpanjang masa penahanan selama 40 hari kepada eks Menpora Imam Nahrawi yang kini sudah berstatus tersangka dalam kasus suap dana hibah Kemenpora. Per.

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM