Soal Pencaplokan Lahan DPRD, M. Nur Idris: Bangunan Stikes Fort De Kock  Harus Dibongkar


Ahad, 16 Juni 2019 - 08:50:41 WIB
Soal Pencaplokan Lahan DPRD, M. Nur Idris: Bangunan Stikes Fort De Kock  Harus Dibongkar Ketua Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Bukittinggi, M. Nur Idris.

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM-Ketua Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Bukittinggi, M. Nur Idris mengatakan tidak ada ruang hukum formal yang dapat diberikan kepada Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Fort De Kock dan Pemerintahan Daerah (Pemda) Kota Bukittinggi untuk berdamai dalam masalah pencaplokan tanah milik Pemda yang diduga dilakukan oleh pihak Stikes Fort De Kock. di lahan tempat rencana pembangunan Kantor DPRD.

 
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi itu, Minggu  (16/6), menanggapi ada temuan lapangan pihak DPRD Bukittinggi ketika meninjau lokasi rencana pembangunan gedung baru DPRD Bukittinggi di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Selasa (11/6).

 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Pimpinan DPRD bersama Komisi III melakukan peninjauan lapangan untuk melihat secara dekat tentang isu adanya lahan yang akan direncanakan untuk pembangunan kantor DPRD Bukittinggi terpakai oleh pembangunan gedung Stikes seluas 2.220 M2, sementara luas lahan yang sudah jadi aset pemda ini keseluruhan sekitar 8500 M2. Akibat kejadian ini DPRD mendengar bahwa pihak Stikes akan mengajukan tukar guling atau mengganti tanah pemda yang terpakai.

“Tidak mungkin ada upaya damai dengan ganti rugi atau ganti lahan lain. Karena lahan lokasi rencana pembangunan kantor DPRD Bukittinggi itu sudah bersertifikat dan tercatat sebagai aset pemda yang dimana luas sekitar 8500 M2 dan peruntukannya sudah ditetapkan dalam buku aset dan tata ruang wilayah. Kalau sekarang dicaplok oleh pihak Stikes seluas 2200 M2, otomatis luasnya akan berubah dan peruntukannya direncanakan untuk fasilitas umum akan ikut berubah” ujar M. Nur Idris.
Lebih lanjut Ketua Fraksi PAN ini menegaskan, dari informasi yang diterima kesalahan yang dilakukan Stikes terhadap lahan pemda itu tidak hanya menguasai secara sepihak, tapi juga mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB) serta telah merubah peruntukan lahat dari perencanaan fasum  untuk akses bangunan kantor DPRD menjadi bangunan permanen.

“Ini jelas dan terang sudah melanggar Perda IMB dan RTRW, disamping kegiatan pembangunan Stikes dilahan itu sudah masuk katagori perampasan lahan milik pemda. Kalau pemda melakukan upaya damai dengan apa saja namanya, maka pemda sudah bisa juga disebut ikut melanggar aturan hukum  perda dan kelalaian dalam menjaga aset negara sebagaimana ditegaskan dalam Perda Badan Milik Daerah (BMD) Nomor 1 Tahun 2019” tegas M. Nur Idris.

M. Nur Idris mengingatkan kepada Pemda untuk hati-hati melihat masalah pencaplokan ini, karena lahan ini punya sejarah buruk bagi beberapa pejabat pemda bukittinggi yang pernah berurusan hukum. Ia juga mengingatkan bahwa lahan ini memang sudah dibeli oleh pemda, namun belum dibaliknamakan atas nama pemda karena tersangkut masalah hukum.

“Jadi logika hukum sederhananya kalau pemda sudah membeli dengan anggaran APBD seluas 8000 M2, lalu sekarang terpakai oleh Stikes 2200 M2. Bagaimana mempertanggungjawabkan untuk membuat sertifikat baliknama atas nama pemda dengan luas tetap 8500 M2” ujar M. Nur Idris yang juga mengingatkan bahwa dalam kasus ini pemda juga punya kelalaian tidak menjaga aset dan membiarkan Stikes membangun tampa IMB. (do)

LINK BERITA

Lahan Dipakai Stikes Ford De Kock Pembangunan Gedung DPRD Bukittinggi Terkendala


Reporter : DNJ /  Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 20 September 2018 - 15:25:12 WIB

    Soal Tabuik Haram, Ketua LKAAM Sumbar: Itu Wisata Budaya Bukan Pemujaan

    Soal Tabuik Haram, Ketua LKAAM Sumbar: Itu Wisata Budaya Bukan Pemujaan PADANG, HARIANHALUAN.COM - Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar M.Sayuti, menanggapi isu yang mengatakan bahwa tradisi Tabuik hukumnya haram. Ia menegaskan bahwa acara tabuik di Pariaman hanyalah mer.
  • Jumat, 07 Juli 2017 - 11:14:47 WIB

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan

    Soal Lahan Stasiun KA, DPRD Minta Tunda Pengosongan Lahan BUKITTINGGI, HALUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi mengeluarkan surat permohonan kepada pihak PT KAI Divre II Sumbar, Kamis (6/7) untuk dapat melakukan penundaan Surat Pemberitahuan 3 (SP3) yang di.
  • Ahad, 02 Juli 2017 - 14:01:57 WIB

    Soal Rata-rata Pendidikan, Wabup Sebut Guru Enggan ke Daerah 3 T

    LIMAPULUH KOTA, HALUAN -- Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan mengatakan masih banyak anak yang putus sekolah dan guru yang enggan bertugas di daerah terisolir atau jauh dari pusat keramaian. Hal ini dikarenakan lamba.
  • Senin, 17 April 2017 - 11:21:38 WIB

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh

    Ketua DPRD Pessel Ingatkan Soal Tata Ruang Mandeh PESSEL, HALUAN -- Ketua DPRD Pessel, Dedi Rahmanto Putra menyayangkan perusakan di Mandeh. Menurut Dedi, kawasan Mandeh semestinya dijaga agar tetap asri, bukan malah dirusak, dengan membabat hutannya. “Mandeh itu simbol ke.
  • Rabu, 22 Februari 2017 - 10:43:33 WIB

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan

    Soal Sampah Medis di Pessel, Kementerian LH Turun Tangan PADANG, HALUAN – Babak baru kasus sampah medis Pantai Tan Sridano di Kenagarian Taluak, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) dimulai. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dikabarkan akan ikut turun tanga.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM