Dewan Sebut Stikes Caplok Lahan Pemda


Ahad, 16 Juni 2019 - 17:56:33 WIB
Dewan Sebut Stikes Caplok Lahan Pemda M NUR IDRIS

M NUR IDRIS

 

 

 

BUKITTINGGI, HARIANHALUAN.COM -- Adanya temuan lapangan oleh DPRD terkait terpakainya sebagian lahan pembangunan gedung DPRD Kota Bukittinggi oleh pihak Stikes For De Kock Bukittinggi, mendapat sorotan dari Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Bukittinggi M Nur Idris.

Menurutnya, tidak ada ruang hukum formal yang dapat diberikan kepada STikes Fort De Kock dan Pemda Kota Bukittinggi untuk berdamai dalam masalah pencaplokan tanah milik Pemda di lahan tempat rencana pembangunangedung dewan yang baru tersebut.

Dalam persoalan ini tidak mungkin ada upaya damai dengan ganti rugi atau ganti lahan lain. Karena lahan lokasi rencana pembangunan kantor DPRD Bukittinggi itu sudah bersertifikat dan tercatat sebagai aset pemda yang luasnyasekitar 8500 M2. Bahkan peruntukan lahan pemda yang dicaplok oleh pihak Stikes itu sudah ditetapkan dalam buku aset dan tata ruang wilayah.

"Ada indikasi tanah yang dicaplok oleh pihak Stikes itu seluas 2200 M2. dengan adanya pencaplokan itu otomatis luasnya akan berubah, dan peruntukannya untuk fasilitas umum seperti pembangunan gedung DPRD juga akan ikut berubah,” kata M. Nur Idris, menanggapi adanya temuan lapangan oleh DPRD terkait pencaplokan tanah Pemda oleh pihak Stikes dilahan pembangunan gedung baru DPRD di Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Sabtu (15/6).

Ia mengatakan, dari peninjauan lapangan yang dilakukan pimpinan DPRD bersama Ketua Komisi III ke lokasi pada Selasa (11/6) kemarin, ada indikasi bahwa lahan yang akan direncanakan untuk pembangunan kantor DPRD Bukittinggi terpakai oleh pembangunan gedung Stikes seluas 2.220 M2. Sementara luas lahan yang sudah jadi aset pemda ini keseluruhan sekitar 8500 M2. Akibat terjadinya pemakaian tanah ini, pihak pihak Stikes mengajukan tukar guling atau mengganti tanah pemda yang terpakai tersebut.

Bahkan dari informasi yang diterima, kesalahan yang dilakukan Stikes terhadap lahan pemda itu tidak hanya menguasai secara sepihak, tapi juga mendirikan bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), serta telah merubah peruntukan lahat dari perencanaan fasilitas umum untuk akses bangunan kantor DPRD menjadi bangunan permanen.

"Hal Ini jelas dan terang sudah melanggar Perda IMB dan RTRW, disamping kegiatan pembangunan Stikes dilahan Pemda itu sudah masuk katagori perampasan lahan milik pemda. Kalau pemda melakukan upaya damaidalam bentuk apa saja, maka pemda sudah bisa juga disebut ikut melanggar aturan hukum Perda. Karena kelalaian dalam menjaga aset negara sebagaimana ditegaskan dalam Perda Badan Milik Daerah (BMD) Nomor 1 Tahun 2019” tegas M. Nur Idris.

Politisi Partai PAN ini juga mengingatkan kepada Pemda untuk hati-hati melihat masalah pencaplokan tanah tersebut, karena lahan ini punya sejarah buruk bagi beberapa pejabat pemda Bukittinggi yang pernah berurusan hukum. Ia juga mengingatkan bahwa lahan tersebut memang sudah dibeli oleh pemda, namun belum dibaliknamakan atas nama pemda karena tersangkut masalah hukum.

“Jadi logika hukum sederhananya adalah, kalau pemda sudah membeli dengan anggaran APBD seluas 8500 M2, lalu sekarang terpakai oleh Stikes 2200 M2, bagaimana mempertanggungjawabkan untuk membuat sertifikat baliknama atas nama pemda dengan luas tetap 8500 M2 itu. Jadi dalam persoalan ini pemda punya kelalaian karnatidak menjaga aset dan membiarkan Stikes membangun tanpa IMB," tukasnya.

Terkait dengan pencaplokan tanah ini, unsur pimpinnan DPRD bersama Ketua Komisi III juga telah meminta penjelasan dari pihak stikes usai melakukan kunjungan lapangan pada selasa (11/6) kemarin. Menurut Ketua Stikes For De Kock Nurhayati dalam pertemuan itu, tanah yang terpakai oleh pihak Stikes di lahan gedung DPRD itu hanya seluas seluas 1.700 m.

Tanah Pemda yang terpakai itu telah dibangun sarana dan prasarana pendukung Stikes Ford De Kock, seperti ruang perkantoran, aula, ruangan olahraga, serta sarana tempat penginapan tamu yang nilai pembangunanya mencapai Rp8 miliar.

“Guna memastikan terpakai atau tidak terpakainya lahan itu, tentu kita harus minta penjelasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sebab dalam sertifikat yang ada, kami merasa tidak ada memakai lahan milik Pemko Bukittinggi. Jika memang ada yang terpakai, tentunya kami siap untuk melakukan tukar guling atau menggantinya,” sebut Nurhayati dalam pertemuan tersebut. (h/tot)


Reporter : Gatot /  Editor : HSP


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Senin, 04 November 2019 - 10:11:20 WIB

    Wartawan Kota Solok Orientasi Lapangan ke Dewan Pers

    Wartawan Kota Solok Orientasi Lapangan ke Dewan Pers SOLOK, HARIANHALUAN.COM - Kota Solok selama 4 hari dari tanggal 4 sampai 7 November kosong dengan aktifitas wartawan. Pasalnya, wartawan Kota Solok mengikuti Orientasi Lapangan (OL) ke dewan pers di Jakarta dan Pikiran Rakyat.
  • Rabu, 18 September 2019 - 08:35:59 WIB

    Karhutla Rambah Sumbar, Dewan Minta Pemprov Bentuk Tim Khusus

    Karhutla Rambah Sumbar, Dewan Minta Pemprov Bentuk Tim Khusus PADANG, HARIANHALUAN.COM—Kalangan DPRD Sumbar meminta unsur terkait mengambil langkah pencegahan agar pencemaran udara akibat kabut asap yang meresahkan masyarakat tidak berulang dimasa mendatang..
  • Kamis, 05 September 2019 - 17:52:03 WIB

    Sebulan Setelah Dilantik, Alat Kelengkapan Dewan Tak Kunjung Tuntas

    Sebulan Setelah Dilantik, Alat Kelengkapan Dewan Tak Kunjung Tuntas LIMAPULUH KOTA, HARIANHALUAN.COM - Sebulan setelah dilantiknya anggota DPRD Kabupaten Limapuluh pada 6 Agustus lalu, sampai saat ini Alat Kelengkapan Dewan tak kunjung rampung dibentuk. Alat Kelengkapan Dewan wajib dibentuk a.
  • Kamis, 13 Juni 2019 - 16:46:48 WIB

    Dewan Desak Segerakan Pergub, Beasiswa ‘Rajawali’ Masih Terbang Tinggi

    Dewan Desak Segerakan Pergub, Beasiswa ‘Rajawali’ Masih Terbang Tinggi PADANG,HARIANHALUAN.COM-Untuk kesekian kalinya, Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat mewanti-wanti gubernur dan jajaran agar jemput bola ke pusat untuk penyelesaian peraturan gubernur (Pergub) beasiswa dana PT Rajawali. .
  • Senin, 20 Mei 2019 - 19:51:36 WIB

    Dewan Pendidikan Kota Pariaman Resmi Dilantik

    Dewan Pendidikan Kota Pariaman Resmi Dilantik PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Wali kota Pariaman, Genius Umar melantik Dewan Pendidikan Kota Pariaman, periode 2019-2024 di aula balai kota, Senin (20/5)..

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM