Soal Polemik Lahan di Bukit Batarah, Pihak Yayasan Fort de Kock (FDK) Sudah Beritikad Baik Mencari Penyelesaian 


Selasa, 18 Juni 2019 - 04:22:07 WIB
Soal Polemik Lahan di Bukit Batarah, Pihak Yayasan Fort de Kock (FDK) Sudah Beritikad Baik Mencari Penyelesaian  Kunjungan Pimpinan DPRD Bukittinggi ke Stikes Fort De Kock. (GATOT)

PADANG, HARIANHALUAN.COM-Pihak Yayasan Fort de Kock (FDK) sudah beritikad baik dalam mencari penyelesaian polemik lahan di Bukit Batarah, Kelurahan Manggis Ganting Koto Selayan, Bukittinggi dengan Pemko setempat.

Lahan tersebut sudah dibangun kampus STIKes FDK. Sementara di belakangnya ada lahan yang dibeli Pemko Bukittinggi untuk pembangunan gedung baru DPRD setempat. Belakangan Pemko mengklaim beberapa bagian tanah Yayasan FDK. “Kami sangat beritikat baik untuk mencarikan solusi dari permasalahan ini,” ujar kuasa hukum Yasayan FDK, Didi Cahyadi Ningrat di Padang, Kamis (13/6).

Dari pembicaraan dengan pihak Pemko, awalnya FDK diminta membeli membeli dua bidang tanah sebagai calon pengganti tanah yang diklaim terpakaiuntuk pembangunan kampus. “Dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluarhgaan makan FDK menerima, menjalankan mengikuti saran tersebut, walaupun menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Jika ditotal keseluruhannya berjumlah sekitar Rp10 miliar,” lanjutnya.

Kemudian diminta lagi kepada yayasan untuk mengajukan penawaran atau opsi penyelesaian yang bersifat win win solution, ditambah dengan pendapat ahli hukum agraria dan barang aset milik negara agar langkah yang diambil sah secara hukum. Opsi tukar guling dengan lahan yang terdapat di samping Balaikota Bukittinggi atas klaim lahan yang terpakai oleh yayasan. Tetapi kemudian itu dibatalkan lagi.

Dijelaskan, awalnya pada 2006 lalu Yayasan FDK telah membeli lahan untuk pembangunan kampus STIKes FDK yang terletak di Bukit Batarah,Kelurahan Manggis Ganting Koto Selayan kepada pemilik tanah atas nama Syafri St. Pangeran dengan Pengikatan Jual Beli Akta Notaris untuk pembelian tanah seluas 12.000 meter persegi. Atas PPJB tersebut dapat terealisasi dengan keluarnya SHM dengang luas 2.182 meter persegi. Sedangkan tanah tanah yang lain dibeli kepada pemilik tanah yang berada berdekatan dengan tanah Syafri tersebut, sehingga total keseluruhan tanah untuk pembangunan Kampus FDK seluas 8.000 meter persegi.

Ternyata pada tahun 2007 diketahui juga  Pemko Bukittinggi telah membeli tanah dari pemilik lahan yang sama yang telah terikat pengikatan jual beli dengan FDK. Maka, untuk menjamin agar tetap telaksananya PPJB dengan pemilik tanah tetap berjalan, maka pihak FDK meminta kepada pemilik tanah untuk mengkonvensasikan atas panjar yang telah dibayarkan sebesar Rp425 juta kebentuk tanah dengan luas 2.182 meter persegi.

Dengan berbekal sejumlah luas tanah yang ada, maka dilakukan permulaan perencanaan pembangunan gedung kampus STIKes, yaitu dimulai dengan penataan kontur tanah yang berbukit, pembuatan desain bangunan dengan menggunak konsultan perencana dan penunjukan konsultan perencana serta pengurusan kelengkapan administrasi untuk pembangunan antara lain pengurusan IMB dan advice planing, dan pada waktu dilakukan proses tersebut ternyata Pemko Bukittinggi berencana membangun gedung DPRD sehingga kedudukannya berdampingan dengan kampus STIKes FDK.

“Pada masa tersebut terjadi negosiasi dan perundingan yangg alot dan tak berkesudahan antara STIKes dengan Pemko terhadap tata letak, tata laksana bangunan di areal pembangunan. Pemko menginginkan agar dilaksanakan tukar guling dengan tanah FDK, agar gedung DPRD yang dibangun berada di depan dan kampus FDK berada di belakang. "Atas hal tersebut tentu FDK mengajukan keberatan dengan alasan karena terhadap tanah tersebut telah dilakukan serangkaian perencanaan dan juga pihak yayasan telah terlebih dahulu membeli tanah dari pada Pemko Bukittinggi,” katanya.

Setelah dilaksanakn serangkaian negosiasi dan rapat terjadi empat kali perubahan desain atas advice planing dan tataletak atas perintah Pemko Bukitiinggi, dan perubahan-perubahan tersebut selalu dituruti oleh FDK untuk mengakomodir permintaan pemerintah.

Dengan desain terakhir yang telah disesuaikan dan disepakati maka keluarlah IMB dan advice planing, pada saat Walikota Ismet Amzis, sehingga dilaksanakanlah pembangunan sebagaimana berdirinya saat ini. yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu memulai pembangunan dan pemacangan pertama maka untuk menjamin keabsahan tata letak bangunan telah berkesesuaian dengan SHM FDK maka dimintakan pengukuran ulang kepada BPN Kota Bukitiinggi yang dihadiri langsung oleh Dinas PU, bersama-sama dengan konsultan pelaksana bangunan Kampus FDK, maka atas proses tersebut pihak FDK berkeyakinan pembangunan kampus telah sesuai dengan peraturan.

Dijelaskan, Sejak dimulai pembangunan, sampai dengan selesai dan telah beroperasinya proses belajar dan mengajar yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah ada sanggahan, peringatan baik secara lisan dan tertulis dari pejabat yang berwenang.

“Namun tiba-tiba pada 7 Mai 2019 FDK menerima surat peringatan dengan nomor; 000/ 81/ SP-1/DPUPR-TR/2019 yang memerintahkan kepada yayasan FDK untuk membongkar bangunan gedung yang diklaim berdiri di atas tanah milik Pemko. Bila tidak diindahkan akan dilakukan pembongkaran paksa,” tuturnya didampingi tim kuasa hukum lainnya.

Padahal sejak jauh hari sudah melakukan pembicaraan dan langkah langkah penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah tersebut. Salah satunya menyarankan untuk membeli dua bidang tanah sebagai calon pengganti tanah yang dikatakan terpakai oleh FDK, menyiapkan tanah pengganti dan memastikan tidak akan ada pembongkaran. FDK kemudian menerima dan menjalankan mengikuti saran tersebut, walaupun menimbulkan biaya yang tidak sedikit.

Selanjutnya, selama proses negosiasi Pemko telah tiga kali  mengundang Yayasan FDK. Pada rapat terakhir yang bertempat di balaikota telah disepakati, kepada yayasan untuk mengajukan penawaran atau opsi penyelesaian yang bersifat win win solution, ditambah dengan pendapat ahli hukum agraria dan barang aset milik negara untuk memastikan perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan sah secara hukum, terhadap opsi tanah pengganti sebagian yang dikatakan terpakai maupun terhadap tukar guling tanah. 

Pada waktu rapat tersebut juga dilakukan serah terima surat penawaran kepada walikota dan pada setelah menerima berkas penyelesaian tersebut walikota mengapresiasinya secara positif dan meminta kepada pihak yayasan untuk segera menyurati DPRD Kota Bukitiingi guna meminta persetuajuan  atas opsi yang ditawarkan. “Namun  tiba-tiba pasca-lebaran pimpinan STIKes FDK diundang oleh walikota untuk membicarakan secara langsung, terhadap tindak lanjut penyelesaian atas tumpang tindih tanah, dimana walikota  menyatakan bahwa opsi-opsi yang ditawarkan tidak dapat direalisasikan dengan alasan karena walikota beserta pimpina DPRD telah melakukan konsultasi secara informal dengan BPK RI perwakilan Sumbar,” katanya.

"Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Sumbar, dan dalam waktu dekat segera mengirimkan surat resmi, berikut dengan dokumen-dokumen yang ada mulai dari awal permasalahan lahan tersebut," jelasnya.(mat/do)

LINK BERITA:

Soal Pencaplokan Lahan DPRD, M. Nur Idris: Bangunan Stikes Fort De Kock Harus Dibongkar

Lahan Dipakai Stikes Ford De Kock, Pembangunan Gedung DPRD Bukittinggi Terkendala

 


Reporter : Mat-Do /  Editor : DODI NJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM