Polemik Tanah Bukik Batarah, Yayasan FDK Ultimatum Pemko Bukittinggi


Selasa, 18 Juni 2019 - 00:01:10 WIB
Polemik  Tanah Bukik Batarah,  Yayasan  FDK  Ultimatum  Pemko Bukittinggi Didi Cahyadi Ningrat didampingi Ketua Yayasan STIKes FDK Nazaruddin,dan Dewan pengawas Prima Murni. DNJ  

PADANG, HARIANHALUAN.COM- Narasi seperti "mencaplok"  atau  " dibongkar"  dan opini  keliru yang menyasar pihak Yayasan  STIKes Fort De Kock (FDK)  maupun bangunan Kampus Stikes  FDK Bukittinggi, mulai saat ini dan seterusnya jangan pernah  diucapkan lagi. Karena hal itu tidak sesuai dengan fakta hukum, dan sangat merugikan semua pihak,   terlebih lagi terhadap STIKes Fort De Kock  sebagai penyelanggara pendidikan tinggi  di kota Bukittinggi.

"Dengan memperhatikan hukum yang berlaku dan menjamin hak-hak klien kami mendapatkan perlindungan secara hukum, kami menegaskan dan mengultimatum untuk terakhir kalinya Pemko Bukittinggi beserta jajarannya dan pihak terkait, agar dapat mengakhiri semua polemik yang terjadi dengan tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan pemberitaan yang bernada sepihak dan kontraproduktif serta mengingkari fakta-fakta hukum yang terjadi selama ini."  Demikian ditegaskan Didi Cahyadi Ningrat  Tim Kuasa Hukum Yayasan Fort De Kock Bukittinggi pada konperensi pers di Padang, Selasa  (18/6).

Ia mengajak semua untuk paham benar  bahwa pihaknya notabene  adalah  salah satu penyelenggara pendidikan  Timggi  bidang Kesehatan di kota Bukittinggi aitu  yaitu kampus Stikes  Fort de Kock  yang saat ini dalam proses penerimaan mahasiswa baru. "Kami juga tengah berjuang memenuhi   harapan  kita semua  agar kota ini memilik Universitas  yang menjadi kebanggan bersama," jelasnya.

Diawal Kompers itu, Didi Cahyadi Ningrat yang lansung didamping Ketua Yayasan STIKes FDK Nazaruddin, Dewan pengawas Prima Murni  secara rinci memapar kronologi  permasalahan tanah  Pemko  dengan tanah  Yayas STIkes  FDK,

Dijelaskan, awalnya pada 2006 lalu Yayasan FDK telah membeli lahan untuk pembangunan kampus STIKes FDK yang terletak di Bukit Batarah,Kelurahan Manggis Ganting Koto Selayan kepada pemilik tanah atas nama Syafri St. Pangeran dengan Pengikatan Jual Beli Akta Notaris untuk pembelian tanah seluas 12.000 meter persegi. Atas PPJB tersebut dapat terealisasi dengan keluarnya SHM dengang luas 2.182 meter persegi.

Sedangkan tanah tanah yang lain dibeli kepada pemilik tanah yang berada berdekatan dengan tanah Syafri tersebut, sehingga total keseluruhan tanah untuk pembangunan Kampus FDK seluas 8.000 meter persegi.


Ternyata pada tahun 2007 diketahui juga  Pemko Bukittinggi telah membeli tanah dari pemilik lahan yang sama yang telah terikat pengikatan jual beli dengan FDK.

Maka, untuk menjamin agar tetap telaksananya PPJB dengan pemilik tanah tetap berjalan, maka pihak FDK meminta kepada pemilik tanah untuk mengkonvensasikan atas panjar yang telah dibayarkan sebesar Rp425 juta kebentuk tanah dengan luas 2.182 meter persegi.

Dengan berbekal sejumlah luas tanah yang ada, maka dilakukan permulaan perencanaan pembangunan gedung kampus STIKes, yaitu dimulai dengan penataan kontur tanah yang berbukit, pembuatan desain bangunan dengan menggunak konsultan perencana dan penunjukan konsultan perencana serta pengurusan kelengkapan administrasi untuk pembangunan antara lain pengurusan IMB dan advice planing, dan pada waktu dilakukan proses tersebut ternyata Pemko Bukittinggi berencana membangun gedung DPRD sehingga kedudukannya berdampingan dengan kampus STIKes FDK.

Pada masa tersebut, jelas  Didi Cahyadi , terjadi negosiasi dan perundingan yangg alot dan tak berkesudahan antara STIKes dengan Pemko terhadap tata letak, tata laksana bangunan di areal pembangunan. "Pemko menginginkan agar dilaksanakan tukar guling dengan tanah FDK, agar gedung DPRD yang dibangun berada di depan dan kampus FDK berada di belakang. Atas hal tersebut tentu FDK mengajukan keberatan dengan alasan karena terhadap tanah tersebut telah dilakukan serangkaian perencanaan dan juga pihak yayasan telah terlebih dahulu membeli tanah dari pada Pemko Bukittinggi,". jelasya.


Setelah dilaksanakn serangkaian negosiasi dan rapat terjadi empat kali perubahan desain atas advice planing dan tataletak atas perintah Pemko Bukitiinggi, dan perubahan-perubahan tersebut selalu dituruti oleh FDK untuk mengakomodir permintaan pemerintah.

Dengan desain terakhir yang telah disesuaikan dan disepakati maka keluarlah IMB dan advice planing, pada saat Walikota Ismet Amzis, sehingga dilaksanakanlah pembangunan sebagaimana berdirinya saat ini. yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Waktu memulai pembangunan dan pemacangan pertama maka untuk menjamin keabsahan tata letak bangunan telah berkesesuaian dengan SHM FDK maka dimintakan pengukuran ulang kepada BPN Kota Bukitiinggi yang dihadiri langsung oleh Dinas PU, bersama-sama dengan konsultan pelaksana bangunan Kampus FDK, maka atas proses tersebut pihak FDK berkeyakinan pembangunan kampus telah sesuai dengan peraturan.

Dijelaskan, sejak dimulai pembangunan, sampai dengan selesai dan telah beroperasinya proses belajar dan mengajar yang berlangsung dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 tidak pernah ada sanggahan, peringatan baik secara lisan dan tertulis dari pejabat yang berwenang.
 
“Namun tiba-tiba pada 7 Mai 2019 FDK menerima surat peringatan dengan nomor; 000/ 81/ SP-1/DPUPR-TR/2019 yang memerintahkan kepada yayasan FDK untuk membongkar bangunan gedung yang diklaim berdiri di atas tanah milik Pemko. Bila tidak diindahkan akan dilakukan pembongkaran paksa,” tuturnya.

Padahal sejak jauh hari sudah melakukan pembicaraan dan langkah langkah penyelesaian permasalahan tumpang tindih tanah tersebut. Salah satunya menyarankan untuk membeli dua bidang tanah sebagai calon pengganti tanah yang dikatakan terpakai oleh FDK, menyiapkan tanah pengganti dan memastikan tidak akan ada pembongkaran. FDK kemudian menerima dan menjalankan mengikuti saran tersebut, walaupun menimbulkan biaya yang tidak sedikit.

Selanjutnya, selama proses negosiasi Pemko telah tiga kali  mengundang Yayasan FDK. Pada rapat terakhir yang bertempat di balaikota telah disepakati, kepada yayasan untuk mengajukan penawaran atau opsi penyelesaian yang bersifat win win solution, ditambah dengan pendapat ahli hukum agraria dan barang aset milik negara untuk memastikan perbuatan tersebut dapat dibenarkan dan sah secara hukum, terhadap opsi tanah pengganti sebagian yang dikatakan terpakai maupun terhadap tukar guling tanah. 

Pada waktu rapat tersebut juga dilakukan serah terima surat penawaran kepada walikota dan pada setelah menerima berkas penyelesaian tersebut walikota mengapresiasinya secara positif dan meminta kepada pihak yayasan untuk segera menyurati DPRD Kota Bukitiingi guna meminta persetuajuan  atas opsi yang ditawarkan. 

“Namun  tiba-tiba pasca-lebaran pimpinan STIKes FDK diundang oleh walikota untuk membicarakan secara langsung, terhadap tindak lanjut penyelesaian atas tumpang tindih tanah, dimana walikota  menyatakan bahwa opsi-opsi yang ditawarkan tidak dapat direalisasikan dengan alasan karena walikota beserta pimpina DPRD telah melakukan konsultasi secara informal dengan BPK RI perwakilan Sumbar,” katanya.

"Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan BPK RI Perwakilan Sumbar, dan dalam waktu dekat segera mengirimkan surat resmi, berikut dengan dokumen-dokumen yang ada mulai dari awal permasalahan lahan tersebut," jelasnya.


Namun ditengah suasana yang  sudah kondusif  untuk memuwujudkan haraoan bersa iu,   mendadak  pada 7 Mei 2019 pihak yayasan menerima surat peringatan dengan nomor; 000/ 81/ SP-1/DPUPR-TR/2019 yang memerintahkan kepada yayasan untuk membongkar bangunan gedung yang diklaim berdiri di atas tanah milik Pemko. Dengan konsekuansi apabila tidak diindahkan maka dilakukan pembongkaran paksa.

"Kami tentu saja kaget karena sejauh ini sudah bersifat kooperatif," ujarnya.

Terhadap hal itu pihak yayasan berencana menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan polemik, dengan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) serta keperdataan.

"Perintah untuk membongkar bangunan kampus, kami nilai tidak berdasar dan melawan hukum, " tegasnya.

Menurut Didi Cahyadi,  sejak  awal hingga kini pihaknya selalu beritikad baik dan mengharaplkan solusi terbaik dari polemik  berlarut-larut  kawasan  Bukik Tarah .


 Dari pembicaraan dengan pihak Pemko, awalnya FDK diminta membeli membeli dua bidang tanah sebagai calon pengganti tanah yang diklaim terpakai untuk pembangunan kampus. 

“Dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluarhgaan makan FDK menerima, menjalankan mengikuti saran tersebut, walaupun menimbulkan biaya yang tidak sedikit. Jika ditotal keseluruhannya berjumlah sekitar Rp10 miliar,” lanjutnya.

Tidak hanya sampai di situ,  yayasan diminta lagi  untuk mengajukan penawaran atau opsi penyelesaian yang bersifat win win solution, ditambah dengan pendapat ahli hukum agraria dan barang aset milik negara agar langkah yang diambil sah secara hukum. "Opsi tukar guling dengan lahan yang terdapat di samping Balaikota Bukittinggi atas klaim lahan yang terpakai oleh yayasan. Tetapi itu pun  kemudian juga  dibatalkan lagi," ujarnya.
 

"Dengan memperhatikan itikad baik dan koorperatif kami selama ini, kami juga ingatkan dan imbau, jangan sampai terjadi lagi  tragedi  Bukittinggi Jilid II di atas tanah tersebut terhadap Pemko Bukittinggi dan jajarannya. Cukup saja pengalaman lama dalam rangka penyelesaian permasalahan tanah ini berujung kepada aparat penegak hukum menjadi pelajaran penting bagi kita semua,"  ujarnya.

Pihak  yayasan FDK , dan tentu Pemko Bukittinggi ,  dan rakyat kita semua, tentulah ingin mewujutkan cita cita mulia memajukan  Kota Bukittinggi, termasuk mewujudkan  segera pembangunan  Gedung DPRD yang representatif , yang membanggakan kita semua. "Ini kan hanya tinggal selengkah lagi, dan sudah dalam rangkain proses  tender. Jangan buyarkan harapan yang sudah di depan mata ini," harapnya.

Jangan karena ego sektoral  dan ego kelmbagaan dan akibat cara pendangan dan pendekatan yang salah dan keliru selama ini , sehingga kasus hukum kembali terjadi di atas tanah tersebut.  "Ayolah.. Mari kita seiring se+jalan  dalam membangun kota  ini, terutama pembangunan segera  gedung DPRD yang represantatif.

"Berikanlah pula  ruang partisipatif  dan dukungan sumber daya yang cukup dan baik  kepada berbagai pihak untuk  bersama-sama membangun kota ini, terurtama klien kami dari sisi industri pendidikan kesahatan di kota ini," harapnya.

Pihaknya  juga menghimbau Pemko Bukittinggi beserta jajarannya  pasca Kompres  ini,  tidak melakukan tindak diluar koridor hukum dan tindak sepihak tanpa dilandasi  putusan hukum pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  Yang akan berpotensi merugikan kedua belah  pihak jika diterapkan secara represif. "Termasuk  akan merugikan hak-hak klien kami  secara moril  dan immateril .  Jika itu  terjadi  kami akan mengajukan tuntutan hukum," pungkasnya. 
-
Diberitakan sebelumnya,   Pemko Bukittinggi  menyatakan  sudah  mengaluarkan urat peringatan kepada pihak Yayasan Stikes For De Kock, terkait pencaplokan tanah milik Pemko oleh pihak yayasan di lahan pembangunan gedung DPRD di Bukit Batarah, Kelurahan  Manggis Gantiang,  Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS).

Terhadap bangunan Stikes yang berada di atas tanah milik Pemda tersebut, Pemko meminta agar pihak yayasan For De Kock  dapat membongkar bangunan itu dengan sendirinya. Jika tidak dilakukan maka pembongkaran akan dilakukan oleh pemerintah daerah. (dn/ra)

 

LINK:

Pemko Bukittinggi Keluarkan Surat Peringatan, Bangunan Stikes For De Kock di Atas Tanah Pemko Harus Dibongkar

 

Polemik Lahan di Bukit Batarah, Pihak Yayasan Fort de Kock (FDK) Sudah Beritikad Baik Mencari Penyelesaian


Reporter : DN/RA /  Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER Index »

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM