Sidang MK, Saksi Ahli IT KPU  Dicecar  Tim Hukum Prabowo-Sandi 


Kamis, 20 Juni 2019 - 18:20:19 WIB
Sidang MK, Saksi Ahli IT KPU  Dicecar  Tim Hukum Prabowo-Sandi  Tim Hukum Prabowo-Sandi mencecar Saksi Ahli IT KPU.

 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno  Iwan Satriawan, mencecar ahli IT Marsudi Wahyu Kisworo yang dihadirkan pihak termohon KPU dalam sidang lanjutan sidang PHPU Pilpres 2019, Kamis (20/6).

Awalnya Iwan menanyakan perihal siapa yang harus bertanggung jawab atas keamanan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik KPU. 
"Siapa yang menjamin atau siapa yang bertanggung jawab atas sistem keamanan Situng itu?" tanya Iwan.

Marsudi menjawab tidak tahu. Sebab ibarat dalam pembangunan rumah, dirinya bukan 'kontraktor'. "Saya arsitekturnya, bukan pemborong yang bangun rumah. Kira-kira begitu," ujar ahli IT dan Guru Besar dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Mendengar jawaban itu, Iwan menyebut akan mengejar ke KPU untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas sistem keamanan pada Situng. Sebab Iwan  merasa  Marsudi enggan bertanggung jawab.

"Kalau begitu kami minta penjelasan dari KPU siapa bertanggung jawab kalau sistem itu tidak ada jaminan keamanan. Karena bapak tidak bertanggung jawab, bapak membangun tapi tidak mau bertanggung jawab," tuding Iwan.

Mendengar ini, hakim konstitusi Saldi Isra mengingatkan Iwan bahwa Marsudi sudah menjelaskan sudah sesuai porsi dan tugas.

"Saudara pemohon kan tadi sudah dijelaskan ada kelompok-kelompoknya, beliau itu tadi dikatakan beliau itu mendesain merancangnya, itu kerja beliau, tapi tukangnya lain lagi, " ujar Saldi.

Namun Iwan yang juga ahli IT ini  terus mencecar,  bahwa sistem itu harus handal, aman, dan bertanggung jawab. "Tentu kami punya hak untuk bertanya kepada KPU siapa yang melanjutkan pekerjaan ahli ini untuk melanjutkan proses berikutnya yang bisa menjamin tentang keamanan sistem informasi KPU yang di dalamnya ada Situng," kata Iwan. 

"Di situlah persoalannya karena kita bicara tentang the right of public to acces information. Tidak bisa kita katakan that's not important," ulas Iwan.

Iwan kembali bertanya soal entry data di situng yang disebutnya bisa diedit.  "Bapak setuju bahwa entry data di situng itu bisa diintervensi? Form C1 yang di-upload itu bisa adalah hasil form C1 hasil editan. Apakah sistem informasi ini bisa men-detect bahwa ini form tidak benar, tidak valid. Bagaimana menurut bapak?" kata Iwan.

Marsudi tak membantah kemungkinan perubahan dalam website situng KPU. Namun dia kembali menegaskan perubahan tak akan berarti banyak karena website situng akan memulihkan diri (refresh) dengan data yang benar.  "Jadi kita tinggal lihat data hasil akhirnya saja bahwa sekarang masalah tinggal di 233 TPS berkaitan 01 dan 400 TPS yang berikat dengan 01, per tanggal 10 kemarin," kata dia.

Namun Iwan tidak berhenti. Dia malah  menantang Marsudi agar bisa membuktikan lewat simulasi bahwa situng bisa melakukan refresh secepat mungkin "Sehingga informasi yang salah tidak cepat dikonsumsi oleh publik," ujarnya. 

Marsudi menolaknya. Dia beralasan bukan karyawan atau pejabat KPU. Dia mengatakan yang bisa melakukan hal itu hanyalah KPU. 

Iwan menangkap jawaban Marsudi itu sebagai tantangan kepada KPU. Namun Marsudi langsung meluruskan. "Yang saya sampaikan tadi itu, desainnya seperti itu dan saya yakin sampai sekarang seperti itu," ujarnya.

Mendengar ini, hakim konstitusi Palguna pun menghentikan perdebatan tersebut.  "Saya ingin meluruskan supaya publik tidak bias apa yang saudara tanyakan. Saudara tadi kalau tidak salah menanyakan apakah itu bisa diperbaiki. Bapak (Marsudi) itu bilang bisa. Tapi untuk memperbaiki itu dia tidak bisa karena bukan kewenangannya," kata Palguna.


 Sumber : CNNIndonesia /  Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM