Bupati Limapuluh Kota Jawab Polemik Soal Tambahan Belanja Rp 10,7 Miliar


Senin, 24 Juni 2019 - 16:37:46 WIB
Bupati Limapuluh Kota Jawab Polemik Soal Tambahan Belanja Rp 10,7 Miliar Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi sampaikan jawabannya dalam Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota, Senin (24/6). ARIE

LIMAPULUHKOTA, HARIANHALUAN.COM - Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi akhirnya menjawab polemik terkait penambahan belanja pada Tahun Anggaran (TA) 2018. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sastri Andiko Datuak Putiah di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (24/6), Irfendi menjelaskan penggunaan anggaran tersebut beserta aturan yang mendasarinya. 

Irfendi menyampaikan, persoalan berawal dari Perda APBD-P 2018 yang sebenarnya sudah disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota pada 10 Oktober 2018. Namun Perda tersebut tak dapat dievaluasi Gubernur Sumbar sesuai aturan Pemendagri sehingga Pemkab hanya mendapatkan tanda terima dari Pemprov Sumbar. “Tanda terima tersebut juga tidak menjelaskan jalan keluar atas tidak dievaluasinya Perda itu sementara sebelumnya telah dilakukan perubahan Perbup sebanyak 3 kali yang sudah ditampung dalam Perda APBD-P 2018,” ujarnya.

Bupati kemudian menguraikan Perbup tersebut satu per satu. Pertama, Perbup Nomor 26 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perbup Nomor 79 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018. Pada Perbup ini terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp. 2,3 Milyar yang berasal berasal dari dana diarahkan (DBH-CHT) yang belum teranggarkan pada APBD 2018 dan penyesuaian kurang alokasi DAK fisik sebesar Rp. 955.000 serta penyesuaian kurang dana desa sebesar Rp. 241 juta. “Sedangkan pada sisi belanja terjadi penambahan sebesar Rp. 2,9 Milyar yang bersumber dari DBH-CHT dan Silpa DBH-CHT,” ucap Irfendi.

Kedua, dalam Perbup Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 79 tahun 2017 tentang penjabaran APBD Tahun 2018 dilakukan pemindahan belanja tidak terduga sebesar Rp 10 Milyar ke belanja pegawai pada belanja tidak langsung untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas ASN Pemkab. 

Ketiga, dalam Perbup Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 79 tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun 2018 terjadi penambahan pendapatan sebesar Rp 7 Milyar yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi sebesar Rp. 6,7 Milyar dan hibah dari pemerintah IPDMIP sebesar Rp 745 juta.

Setelah APBD-P 2018 tidak dievaluasi Gubernur, demi menjaga kelangsungan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan serta menghindari kevakuman pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Limapuluh Kota, maka Bupati merasa perlu untuk melakukan perubahan keempat atas Perbup tentang Penjabaran APBD 2018 tersebut menjadi Perbup Nomor 66 Tahun 2018.

“Perbup tentang perubahan keempat ini memperhatikan aspek-aspek belanja wajib dan mengikat, belanja keperluan mendesak, belanja sesuai aturan perundang-undangan, belanja kebutuhan darurat, dan belanja berdasarkan pergeseran anggaran. Dengan demikian, Perbup perubahan keempat ini tidak berdiri sendiri tapi merupakan akumulasi dari ketiga perubahan perbup sebelumnya,” tutur Irfendi.

BPK RI sendiri dalam audit Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2018 Kabupaten Limapuluh Kota telah merekomendasikan agar Pemkab bersama pimpinan DPRD harus sepakat memenuhi jadwal tahapan penyusunan APBD-P sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, dalam Rapat Paripurna sebelumnya, Fraksi Golkar mempertanyakan legalitas dari Perbup perubahan keempat tersebut. Sedangkan Fraksi Gerindra melalui jubirnya Irman Tedi juga mempertanyakan adanya temuan dalam LHP BPK RI terkait penambahan belanja sebesar Rp 10,7 Milyar itu.

Kata "temuan" itu kemudian dikoreksi oleh Wakil Ketua DPRD Deni Asra yang juga Ketua Gerindra Limapuluh Kota. Menurutnya dalam pandangan umum fraksi, Gerindra hanya mempertanyakan penambahan belanja, bukan temuan. "Berbeda maknanya, makanya kami koreksi. Tidak pernah kami menyampaikan soal adanya temuan," ucapnya.

Selanjutnya, DPRD mengagendakan rapat kerja komisi dan rapat banggar. Terakhir baru Rapat Paripurna DPRD Limapuluh Kota dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi terhadap LPP APBD 2018, Jumat depan. (h/mg-ari)


Reporter : Arie Alfikri /  Editor : HSP


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM