Belum Kantongi Izin Kemendagri, Wabup Ferizal Ridwan Bertekad Tetap Berangkat Haji


Kamis, 04 Juli 2019 - 21:45:36 WIB
Belum Kantongi Izin Kemendagri, Wabup Ferizal Ridwan Bertekad Tetap Berangkat Haji

TANJUNG PATI, HARIANHALUAN.COM-Tekad Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan untuk berangkat naik haji tahun ini ternyata begitu bulat. Meski belum mengantongi izin ke luar negeri dari Kemendagri, Ferizal tetap berniat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu.

"Insya Allah saya akan tetap berangkat 14 Juli mendatang dengan memakai biaya pribadi, tidak jadi pakai dana APBD," ujar Wakil Bupati Ferizal Ridwan kepada Haluan, Kamis (4/7). 

Ferizal berterus terang, sebenarnya saat ini dirinya tak memiliki dana untuk berangkat haji. "Tak ada kayu jenjang dikeping. Alhamdulillah sudah ada hamba Allah yang bersimpati terhadap kondisi ini. Mudah-mudahan sebelum berangkat, duitnya sudah cukup," ucapnya.

Ferizal menilai, jika dirinya tak jadi berangkat, akan berdampak kepada kemaslahatan para jamaah yang akan dipimpinnya nanti. "Kalau tak ada pemimpin TPHD bagaimana nasib jemaah nanti. Jemaah juga yang sulit bukan? Makanya saya bertekad tetap berangkat, selain beribadah haji saya juga bekerja untuk melayani urusan  jemaah," tuturnya.

Di sisi lain, Ferizal membantah bahwa kendala izin ini karena salah bupati ataupun Pemkab. "Bukan salah bupati, pemkab, ataupun Gubernur yang meneruskan. Karena hal ini juga terjadi kepada kepala daerah lain yang akan berangkat memakai anggaran APBD," ujarnya.

Sebelumnya, Ferizal sendiri sudah mengurus rekomendasi izin ke luar negeri melalui Gubernur Sumbar kepada Kemendagri sejak 24 Juni lalu. Izin ke luar negeri tersebut dalam rangka Ferizal sebagai Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) dengan pembiayaan di bebankan kepada APBD Kabupaten Limapuluh Kota. 

Pada 2 Juli kemarin, datang surat balasan yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Hadi Pranowo yang menyatakan bahwa rekomendasi izin ke luar negeri Ferizal tidak bisa diproses lebih lanjut. Kemendagri beralasan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2018, pasal 30 ayat 3 menyatakan bahwa persyaratan TPHD adalah berasal dari PNS, TNI, Polri, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, pembimbing dari unsur kelompok bimbingan dan atau pegawai tetap di rumah sakit/klinik swasta.

Kemudian, dalam Keputusan Mendagri No.116 Tahun 2003 tentang Pemberian Ijin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi pejabat negara dan DPRD di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa persyaratan melakukan perjalanan haji/umrah dengan menggunakan biaya pribadi dan melampirkan surat pernyataan dengan biaya sendiri.

Untuk itu, Ferizal mengatakan, pihaknya bakal membuat surat pernyataan tersebut, sehingga diharapkan Kemendagri bisa memberikan izin keberangkatannya nanti. "Mudah-mudahan dengan adanya surat itu Kemendagri bisa memproses lebih lanjut atas rekomendasi izin saya ke luar negeri," tuturnya. (ari)

Reporter : ARI /  Editor : DNJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]