Beda Nasib, Beda Status  Mantan Ketua BPPN Syafrudin dan Pegawai Honorer Baiq Nuril


Rabu, 10 Juli 2019 - 11:31:58 WIB
Beda Nasib, Beda Status  Mantan Ketua BPPN Syafrudin dan Pegawai Honorer Baiq Nuril Ilustrasi (pixabay)

HARIANHALUAN.COM-DUA putusan  Mahkamah Agung (MA)  hari ini memantik pendapat pro dan kontra dikalangan pakar dan warga. Putusan itu h tentang  Baiq Nuril pegawai  honorer, dan Syafrudin  Arsyad Temenggung, mantan ketua BPPN terdakwa kasus BLBI.


Adalah SAT (Syafrudin Arsyad Temenggung) yang mulai menghirup udara bebas ketika melangkah meninggalkan Rutan KPK, tadi malam, Selasa (9/7/2019).

Klik Link:Kasus BLBI, Mantan Ketua BPPN Syafruddin Temenggung Dilepaskan MA

Beda nasib SAT dengan Baiq Nurli,  MA mengabulkan kasasi mantan ketua BPPN  ini.Dalam putusan kasasi bernomor perkara 1555K/pid.sus 2019 itu disebutkan, Syafrudin terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan yang ditujukan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Amar putusan kasasi tersebut menyatakan mengabulkan permohonan SAT. Selain itu, amar putusan ini juga menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengubah amar putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan putusan kasasi tersebut, hakim meminta agar jaksa mengeluarkan SAT dari tahanan, mengembalikan segala barang bukti kepadanya. Selain itu, jaksa juga diminta untuk memulihkan hak dan martabat SAT.

Namun dalam putusan kasasi ini terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat. Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan, sependapat dengan judex facti dengan pengadilan tingkat banding. Sedangkan Hakim anggota I, Syamsul Rakan Chaniago, berpendapat bahwa perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum perdata.

Kemudian hakim anggota II, Mohammad Askin, berpendapat perbuatan SAT merupakan perbuatan hukum administrasi. 
Sebelumnya, Syafrudin telah dijatuhi hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tinggi DKI dalam putusan banding.

Sementara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku tetap menghormati putusan MA yang mengabulkan permohonan kasasi mantan ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung.

Menurut Syarif, pendapat tiga hakim kasasi yang berbeda bisa jadi merupakan yang pertama kali terjadi. 
Dalam putusan kasasi MA disebutkan, Syafrudin terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan yang ditujukan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
***
NASIB  pegawai honorer Baiq Nuril berbeda dengan mantan ketua BPPN Syafrudin Arsyad Temenggung.  Mahkamah Agung menolak permohonannya.

MA menilai alasan yang diajukan oleh pihak Baiq Nuril dalam mengajukan PK dinilai bukan sebagai landasan yang tepat, melainkan hanya mengulang fakta yang sudah dipertimbangkan pada putusan sebelumnya.

Ditolaknya PK ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsidier tiga bulan kurungan. 

Dalam kasus ini, Baiq Nuril mengaku mendapat pelecehan pada pertengahan 2012. Saat itu, Nuril masih berstatus sebagai pegawai honorer di SMAN 7 Mataram.

Satu ketika dia ditelepon oleh atasannya berinisial M. Perbincangan antara M dan Nuril berlangsung selama kurang lebih 20 menit. Dari 20 menit perbincangan itu, hanya sekitar lima menit yang membicarakan soal pekerjaan. Sisanya, M malah bercerita soal pengalaman seksualnya bersama dengan wanita yang bukan istrinya.

Perbincangan itu pun terus berlanjut dengan nada-nada pelecehan terhadap Nuril. Merasa jengah dengan semua itu, Nuril berinisiatif merekam perbincangan dengan M. Hal itu dilakukannya guna membuktikan dirinya tak memiliki hubungan dengan atasannya itu. Kendati begitu, Nuril tidak pernah melaporkan rekaman itu karena takut pekerjaannya terancam.

Hanya saja, ia bicara kepada Imam Mudawin, rekan kerja Baiq, soal rekaman itu. Namun, rekaman itu malah disebarkan oleh Imam ke Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mataram. 

Baiq Nuril telah melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual ini ke kepolisian. Namun penyidikan kasus itu telah dihentikan karena tidak cukup bukti. 

Kasus Baiq Nuril menuai beragam reaksi. Para pegiat HAM maupun aktivis perempaun menilai putusan MA tak memenuhi asas keadailan. Mereka meminta Jokowi segera mengeluarkan amnesti buat Baiq Nuril. "Langkah ini (pemberian amnesti) tidak harus menunggu korban untuk mengajukannya," ungkap Peneliti Amnesty International Indonesia, Aviva Nababan, melalui keterangan persnya.

Hal tersebut penting dilakukan oleh presiden sebagai upaya memberikan dukungan kepada para korban pelecehan seksual lain di Indonesia dalam menghadapi kasus-kasus kriminalisasi yang tidak seharusnya mereka alami. 

Kata penutupnya, beranikah Jokowi? (dn/rol)

 Sumber : Republika /  Editor : DNJ

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
Logo Bawah
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Padang, Sumbar
Email: [email protected]