KPK: Gubernur Kepri Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp826 Juta


Kamis, 11 Juli 2019 - 23:40:49 WIB
KPK: Gubernur Kepri Diduga Terima Suap dan Gratifikasi Rp826 Juta Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (11/7)

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM – Hasil pemeriksaan lanjutan di Jakarta, KPK menduga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun tidak hanya menerima suap, tetapi juga gratifikasi. Untuk sangkaan suap, KPK menduga Nurdin menerimanya terkait izin reklamasi.

"Dugaan suap terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau tahun 2018/2019 dan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan dikutip dari detik.com, Kamis (11/7/2019).

Nurdin diduga menerima suap dari pengusaha bernama Abu Bakar. Jumlah suap yang diduga diterima Nurdin yaitu sebesar SGD 5 ribu dan 45 juta pada 30 Mei 2019 dan sebesar SGD 6 ribu pada 10 Juli 2019. Bila dijumlahkan dalam pecahan rupiah maka totalnya sekitar Rp 159 juta.

Dalam praktiknya, Nurdin diduga dibantu Edy Sofyan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri dan Budi Hartono sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri. Edy diduga menjadi perantara suap dari Abu Bakar ke Nurdin.

Sedangkan untuk dugaan gratifikasi KPK menduganya dari temuan uang di rumah Nurdin. Uang dalam berbagai pecahan mata uang itu ditemukan KPK dalam tas yang totalnya lebih dari Rp 666 juta, dengan rinciannya adalah sebagai berikut:

 

  • SGD 43.942 (Rp 456.300.319,3)
  • USD 5.303 (Rp 74.557.528,5)
  • Euro 5 (Rp 79.120,18)
  • RM 407 (Rp 1.390.235,83)
  • Riyal 500 (Rp 1.874.985,75)
  • Rp 132.610.000


Dalam kasus itu KPK menetapkan 4 tersangka. Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Kepri, Edy Sofyan, dan Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Pemprov Kepri, Budi Hartono ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Sedangkan Abu Bakar sebagai swasta ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberi suap.

Nurdin disangkakan menerima suap dan gratifikasi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Edy dan Sofyan disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Abu Bakar sebagai pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

 


 Sumber : dtk.com /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 11 Oktober 2019 - 10:02:35 WIB

    KPK: Arteria Dahlan Pembohong!

    KPK: Arteria Dahlan Pembohong! JAKARTA,HARIANHALUAN.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tuduhan yang dilayangkan anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan. .
  • Selasa, 01 November 2016 - 02:01:13 WIB
    BATAL HADIR DI SIDANG PRAPERADILAN

    KPK: Irman Gusman Sakit

    KPK: Irman Gusman Sakit JAKARTA, HALUAN — Man­tan Ketua DPD RI Irman Gus­man kembali batal hadir dalam praperadilan, Senin (31/10) karena dikabarkan sakit. Menu­rut tim KPK, pihaknya telah memberikan tawaran pengo­batan tetapi ditolak Irman..
  • Rabu, 30 Maret 2016 - 03:25:35 WIB

    KPK: G20 Sepakat Tak Keluarkan Visa Buat Koruptor

    JAKARTA, HALUAN — Ko­misi Pemberantasan Korup­si (KPK) Selasa (29/3) me­nga­dakan pertemuan de­ngan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap­pe­nas), Kementerian Luar Negeri dan Kemen­terian Koordinator Bidang Pe.
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM