Tenaga Honorer Hanya Sampai 2024, Setelah Itu Dirumahkan


Sabtu, 13 Juli 2019 - 19:29:03 WIB
Tenaga Honorer Hanya Sampai 2024, Setelah Itu Dirumahkan Asisten Deputi Bidang Pengadaan Sumber Daya Aparatur (Kemenpan-RB) Syamsul Rizal.dok/rmc

PEKANBARU, HARIANHALUAN.COM - Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer K2 yang belum jadi PNS dalam lima tahun ke depan. Apabila di tahun 2024 belum juga jadi PNS, maka dipastikan akan diberhentikan.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Bidang Pengadaan Sumber Daya Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Syamsul Rizal.

Dia menyebut masalah honorer saat ini dituntaskan melalui mekanisme rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

"Kami harapkan di kabupaten/kota tak ada lagi yang merekrut pegawai non-PNS, sampai kita selesaikan permasalahan 438.000 honorer K2," kata Syamsul Rizal saat jadi pembicara dalam rapat koordinasi BKD Provinsi Riau, Sabtu (13/7//2019) di Pekanbaru.

Menurut Syamsul, tenaga honorer yang ada saat ini hanya memperpanjang kontrak kerja seiring penuntasan tenga honorer hingga 2023. Apabila tidak dapat diangkat menjadi PNS atau PPPK sesuai persyaratan PP/49 2018, maka akan dirumahkan.

"Bagi yang sekarang sudah jadi honorer diberi kesempatan untuk menjadi PNS dan PPPK, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Bisa jadi ada tenaga honorer yang tidak bisa melamar PPPK atau PNS karena tidak memenuhi persyaratan, jabatan itu ada ditentukan kompetensinya, mungkin S1, D3, atau D2," kata Syamsul seperti diberitakan riaumandiri.co (group harianhaluan.com).

"Jadi, bagi honorer tamatan SMP atau SMA, kalau ada yang berminat jadi pegawai ASN, minimal PPPK, silakan sekolah lagi. Tapi kalau tidak melanjutkan pendidikan niscaya di akhir Desember 2023 diputus hubungan kerja," sambungnya.

Meskipun begitu, pemerintah nantinya tetap menerima karyawan outsourcing atau karyawan kontrak untuk pekerjaan pengemudi, petugas keamanan, dan cleaning service. (*)


Reporter : Rico Mardianto /  Sumber : rmc /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 08 Februari 2019 - 12:35:06 WIB

    DJSN: Pengelolaan Jaminan Sosial ASN Harus Dikelola BPJS Ketenagakerjaan

    DJSN: Pengelolaan Jaminan Sosial ASN Harus Dikelola BPJS Ketenagakerjaan JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menegaskan bahwa program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pekerja non Aparatur Sipil Negar.
  • Rabu, 06 Juni 2018 - 11:01:15 WIB

    Pemerintah Akan Selesaikan Status Tenaga Honorer K2

    Pemerintah Akan Selesaikan Status Tenaga Honorer K2 JAKARTA, HARIANHALUAN.COM-Pemerintah akan menyelesaikan status Tenaga Honorer K2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..
  • Rabu, 20 April 2016 - 02:35:32 WIB
    Blok Masela

    Persiapan Tenaga Kerja Mulai Dibahas

    Persiapan Tenaga Kerja Mulai Dibahas JAKARTA, HALUAN —Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menggelar rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Jakarta, Selasa (19/4)..
  • Sabtu, 19 Maret 2016 - 03:50:47 WIB

    Tenaga Nuklir Jadi Opsi Terakhir Indonesia

    JAKARTA, HALUAN — Pemerintah belum menjadikan nuklir menjadi solusi atas kebutuhan energi yang mendesak. Menteri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan, posisi energi nuklir saat ini masih diatur .
  • Jumat, 12 Februari 2016 - 03:30:54 WIB

    UBK Serap 10 Ribu Tenaga Kerja

    JAKARTA, HALUAN — Men­teri Desa, Pembangunan Da­erah Tertinggal dan Trans­migrasi, Marwan Jafar menga­takan, program Usaha Ber­sama Komunitas (UBK) men­yerap 10.000 tenaga kerja pada 2015 lalu..
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM