Tim Kemenhan dan Tokoh Masyarakat Gadut Bahas Soal Tanah Lapangan Terbang


Selasa, 16 Juli 2019 - 23:19:32 WIB
Tim Kemenhan dan Tokoh Masyarakat Gadut Bahas Soal Tanah Lapangan Terbang Tim Biro Hukum Kementerian Pertahanan RI dan pejabat terkait foto bersama dengan tokoh masyarakat Nagari Gadut di Monumen Avron Anson Nagari Gadut, Selasa (16/7). YURSIL.

AGAM, HARIANHALUAN.COM - Untuk menyelesaikan permasalahan tanah bekas lapangan pesawat Gadut, tim Biro Hukum Kementerian Pertahanan RI mengelar pertemuan dengan tokoh masyarakat Gadut di lapangan tugu Avron Anson Nagari Gadut, Selasa (16/7).

Kasubag Pengadilan Tingkat I Biro Advokasi I Kementerian Pertahanan RI Letkol Eko Haryanto mengatakan, kedatangan tim dari Biro Hukum Kementerian Pertahanan RI bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat Gadut agar permasalahan tanah antara masyarakat setempat dengan pemerintah dapat dicarikan solusi yang terbaik.

“Kedatangan kami ke sini dalam rangka menjalankan program penelaahan hukum untuk mencari data dan informasi. Data tersebut akan bisa dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pimpinan dalam mengambil keputusan,” kata Eko Haryanto kepada sejumlah wartawan.

Menurut Eko, tanah bekas lapangan pesawat itu tercatat sebagai aset milik Lanud Sutan Syahrir Padang sehingga aset tersebut tercatat di Kementerian Keuangan RI.

“Pencatatan aset itu telah melalui proses dan prosedur yang dimulai dari lapangan,” jelas Eko.

Dalam catatan Kementerian Keuangan RI aset bekas lapangan pesawat zaman Jepang tercatat seluas 287 Ha, sehingga tahun 2013 lalu muncul permasalahan tanah tersebut antara masyarakat dengan Lanud Sutan Syahrir Padang.

Kadatangan tim dari kementrian pertahanan ke nagari Gadut itu mendapatkan apresiasi dari Forum Peduli tanah Tanah Ulayat (FPTU) nagari Gadut.

"Kita menyambut baik kedatangan tim dari Kementerian Pertahanan itu, sehingga mereka dapat melihat kondisi dilapangan dan mendengarkan aspirasi dari masyakat," ujar H.Yurizal Bahri Dt Majo Endah selaku ketua FPTU Nagari Gadut.

Ia juga berharap setelah menghimpun data data di lapangan dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat dapat segera ditindak lanjuti dan diselesaikan sehingga masyarakat tidak resah lagi.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Agam. Rahmad Lasmono mengatakan kedatangan tim dari Kementrian Pertahanan RI merupakan langkah maju dalam penyelesaan permasalahan tanah eks lapangan terbang di Nagari Gadut.

"Kita menilai ini merupakan langkah yang baik dari pemerintah pusat untuk mendengarkan suara suara masyarakat dan menghimpun data data yang selengkap lengkapnya sehingga dalam mencarikan solusi itu dapat mempertimbangkan suara dari masyarakat," ujarnya.

Pemda Agam tambahnya, hanya memfasilitasi agar data data yang disampaikan masyarakat itu dapat segera ditindak lanjuti dan permasalahan yang sudah lama terkatung katung itu dapat dicarikan solusi sehingga dapat diterima oleh TNI dan juga masyarakat.

Sedangkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam Delni Heriswan yang juga ikut mendampingi tim dari Kementrian Pertahanan itu juga berharap setelah turunnya tim itu dapat menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Diakuinya banyak permohonan masyarakat yang akan mensertifikatkan tanah melalui BPN Agam belum dapat diproses karena terkendala belum tuntasnya penyelesaian tanah itu dengan pihak AURI.

"Kita masih menunggu tindak lanjut dari penyelesaian permasalahan tanah tersebut sehingga permohonan masyarakat untuk membuat sertifikat tanah belum dapat diproses," ungkapnya. (*).


Reporter : Yursil /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM