Antasari Azhar Pertanyakan OTT yang Dilakukan KPK


Kamis, 18 Juli 2019 - 19:46:09 WIB
Antasari Azhar Pertanyakan OTT yang Dilakukan KPK Narasumber diskusi bertema “Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni”, di Media Center DPR, Kamis (18/7/2019). SYAFRIL AMIR

JAKARTA,HARIANHALUAN.COM-Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mempertanyakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilakukan KPK saat ini karena OTT tidak dikenal dalam undang-undang.

"Nanti tolong tanyakan ibu Yanti (Ketua Pansel KPK, Yenti Garnasih -red) untuk para pimpinan KPK itu, pemahaman tentang OTT.  Sebetulnya OTT ini  nggak ada di undang-undang. Yang ada di undang-undang tertangkap tangan, tidak ada O-nya," kata Antasari Azhar dalam diskusi bertema “Mencari Pemberantas Korupsi yang Mumpuni”, di Media Center DPR, Kamis (18/7/2019).

Nara sumber yang dihadirkan dalam diskusi itu termasuk Ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK Yenti Garnasih, anggota Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan dan pakar pidana Universitas Pelita Harapan, Dr. Jamin Ginting, SH. MH.

Bahkan Antasari Azhar juga mempertanyakan kasus OTT yang dilakukan KPK selama ini. Apakah suap menyuap? Apakah pemerasan oleh pejabat atau kah Gratifikasi? Gak jelas, semuanya rompi kuning," kata Antasari Azhar. 

Langgar UU

Bukan masalah OTT saja yang dipertanyakan  Antasari Azhar. Dia juga mempersoalkan susunan Pimpinan KPK sekarang ini yang dinilainya melanggar undang-udang.  "Saya berani mengatakan hari ini bahwa KPK yang sekarang terindikasi susunannya melanggar Undang-undang," Antasari.

Menurut Antasari, berdasarkan UU, lima unsur Pimpinan KPK itu harus ada unsur penuntut umum (jaksa) dan unsur penyidik, harus ada. "Kalau hanya ada unsur penuntut  umum saja berarti melanggar undang-undang. Sekarang saya mau tanya, unsur Jaksa siapa? Ada gak yang berlima itu. Pesan saya untuk ibu Yenti jangan sampai terjadi lagi," ujar Antasari.

"Pertanyaan saya adalah bagaimana jaksa KPK bersidang,  tidak ada delegasi wewenang dari pimpinan yang punya latar belakang jaksa. Kalau saya katakan itu tidak kredibel dan tidak punya legalitas, wah kacau, bisa bubar nanti perkara-perkara yang ada. Jadi jangan lupa harus ada unsur penuntut umum," ulas Antasari.

Dia tidak tahu dari mana mula soal pelanggaran undang-undang dalam memilih Pimpinan KPK sekarang ini. Apakah dari elit atau dari publik. Dia menyesalkan mengapa DPR meloloskannya. Pada hal DPR itu sendiri yang membuat UU.

"Jadi dari 5 Pimpinan KPK itu harus ada unsur penuntut umum, unsur Polisi. Tiganya lagi silahkan, mau ilmu perbankan, akuntan boleh saja. Jadi kalau mereka rapat bisa saling isi," kata Antasari.

Karena itu Antasari menyarankan Pansel Pimpinan KPK betul-betul memperhatikan unsur-unsur yang terwakili dalam melakukan seleksi calon Pimpinan KPK. Mereka betul-betul yang  memahami, tidak saja teori tetapi teknis hukum. "Pimpinan KPK harus lebih pintar daripada anak buahnya. Apakah itu penyidik atau penuntut umum, harus lebih pintar," tegas Antasari.

 Anggota Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan juga minta Pansel Pimpinan KPK dalam melakukan seleksi betul-betul memperhatikan apakah mereka mengerti soal KPK, sejauh mana pengertian mereka soal KPK dan  apa kontribusi yang bisa mereka berikan kalau seandainya mereka menjadi calon pimpinan KPK.

Dia berharap Pimpinan KPK  ke depan selain mempunyai kemampuan keilmuan sesuai dengan bidangnya, juga mampu mengkonsolidasikan kekuatan KPK ini, termasuk dari mulai dari penyidik yang ada di bawah ini dan kemudian juga mampu menjadi konduktor yang  baik. Sehingga tidak ada lagi terdengar ada klik penyidik independen dan penyidik Polri.

"Saya berharap Pimpinan KPK mendatang bisa melakukan konsolidasi, yaitu konsolidasi di level pimpinan di tengah maupun di bawah. Saya kira apa yang muncul selama ini, wadah pegawai yang lain-lain itu, mungkin bapak Antasari yang lebih tahu kondisinya seperti apa di dalam itu," kata Trimedya.

Politisi PDIP itu juga mempertanyakan target dari Pimpinan KPK mendatang. Kalau KPK sekarang happynya melakukan OTT.  OTT itu kan urusan yang sederhana sekali, disadap, diikuti dan tidak ada batas waktunya kemudian ditangkap.

"Jadi KPK ke depan apakah trendnya masih OTT atau apa. Di dalam proses seleksi sekarang ini harus bisa dilihat, mereka mau bawa KPK ini kemana. Kalau kita lakukan fit and proper test selalu bicara tentang pencegahan, tetapi mereka tak punya konsep pencegahan  yang jelas," ungkapkan Trimedya.

Sebenarnya menurut Trimedya, soal penindakan tidak usah repot-repot KPK melakukan OTT. Tiap semester BPK menyampaikan pemeriksaannya dan KPK  tinggal menindaklanjuri hasil laporan BPK tersebut.

"KPK bisa melihat hasil pemeriksaan dari kementerian yang gemuk-gemuk. Misalnya KPUPR, kesehatan, pendidikan. Lihat dugaan kerugian negara diatas Rp10 miliar, ya sudah disikat saja," kata Trimedya.

Sedangkan Jamin Ginting mengharapkan Pansel Pimpinan KPK memilih orang yang bisa membuat grand design pencegahan korupsi untuk jangka waktu 15 sampai 20 tahun mendatang.

Kita tidak bisa memilih anggota komisioner itu hanya untuk bekerja 5 tahun kalau untuk mencegah. Nggak mungkin pencegahan korupsi akan selesai. Kalau cuma 5 tahun lagi, nanti tugasnya jangan seperti tukang sapu," kata Jamin yang sudah dua kali gagal dalam seleksi dan pemilihan Pimpinan KPK. (sam)


Reporter : SAM /  Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Selasa, 15 November 2016 - 00:42:22 WIB

    Misteri Surat Grasi Antasari

    Misteri Surat Grasi Antasari JAKARTA, HALUAN — Kemana nyasarnya Surat Grasi yang dilayangkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar? Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku belum menerima surat grasi Antasari. Pramono menyebut .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected].com
APP HARIANHALUAN.COM