BARU 4 DAERAH IKUT PESERTA TASPEN

Pemda Masih Minim Berikan Jaminan Sosial JKK-JKM untuk Honorer


Jumat, 19 Juli 2019 - 10:29:04 WIB
Pemda Masih Minim Berikan Jaminan Sosial JKK-JKM untuk Honorer Kacab Taspen Padang, Teguh Riwayadi

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Meskipun sudah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang (PP)  Nomor 70 Tahun 2015 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang kewajiban Pemerintah selaku pemberi kerja bagi para ASN, PPPK dan tenaga Honorer untuk memberikan perlindungan jaminan sosial khususnya bagi para Non-PNS berupa jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui PT Taspen (Persero), namun hingga saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumbar belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi Non-PNS atau yang dikenal disebut tenaga honorer tersebut.

Taspen yang diamanahi sebagai penyelenggara Jaminan Sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta JKK dan JKM bagi pegawai non-PNS (termasuk tenaga honorer) yang bertugas pada instansi pemerintah.

Kepala Cabang PT Taspen Padang, Teguh Riwayadi mengatakan, untuk PT Taspen Cabang Padang dengan wilayah kerja meliputi 12 kabupaten/kota di Sumbar, baru satu daerah yang memberikan perhatian jaminan sosial untuk pegawai Non-PNS atau tenaga honorer tersebut.

“Ya, setelah regulasi jelas keluar yakni PP Nomor 49 Tahun 2018, baru Pemda Kepulauan Mentawai yang mengikutsertakan pegawai Non-PNS atau tenaga honorernya sebagai peserta JKK JKM di Taspen. Sedangkan untuk Taspen Cabang Bukittinggi baru tiga daerah yakni Pemkab Tanah Datar, Kota Payakumbuh dan Pasaman Barat,” ujar Teguh saat berbincang dengan Haluan (Group HarianHaluan.Com) di ruang kerjanya, Kamis (18/7).

 

Ilustrasi

“Jadi baru empat daerah dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang mengikutsertakan pegawai Non-PNS atau tenaga honorernya sebagai peserta Taspen. Sedangkan 15 pemerintah kabupaten/kota lainnya belum melaksanakan sampai saat ini,” ujarnya lagi.

Teguh mengakui, sebelum PP Nomor 49 Tahun 2018 keluar mungkin ada keraguan dari Pemda untuk mengikutsertakan pegawai Non PNS atau honorer sebagai   peserta Taspen dalam meberikan perlindungan jaminan sosial. Tapi sekarang setelah PP Nomor 49 tahun 2018 itu keluar, regulasinya jelas.

Bahkan, lanjut Teguh, pada satu pasal yakni Pasal 99 pada PP Nomor 49 Tahun 2018 itu ditegaskan pegawai Non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah diberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana berlaku bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Peraturan yang berlaku bagi PPPK dalam hal ini ialah PP Nomor 70 Tahun 2015 dan PP 66 Tahun 2017 , dimana pengelolaan JKK dan JKM diamanatkan kepada Taspen.

“Nah, ini perlu dipahami oleh masing-masing Pemda. Semua pegawai Non-PNS atau tenaga honorer yang honornya dibebankan, baik melalui APBN ataupun APBD wajib mengikusertakan tenaga honorer itu sebagai Peserta Taspen dalam mendapatkan perlindungan jaminan sosial JKK dan JKM ini,” jelas Teguh lagi.

Untuk itu, Taspen mengharapkan proaktif pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumbar yang belum mengikutsertakan pagawai Non-ASNnya untuk sesegera mungkin didaftarkan sebagai peserta JKK-JKM Taspen.

Menurut Teguh, jika pada awal tahun kemarin mungkin Pemda terkendala dana untuk bayar premi karena tidak dianggarkan, pertengahan tahun ini ada kesempatan untuk menganggarkan melalui APBD Perubahan, sehingga seluruh tanaga Non-PNS (honorer) yang tersebar di Pemkab/Pemko di Sumbar bisa didaftarkan sebagai peserta JKK-JKM Taspen.

“Untuk iuran JKK-JKM Taspen murah sekali. Pemda jangan khawatir, karena untuk Program JKK premi yang dibayarkan sebesar 0,24% dari Dasar Pengenaan Preminya, sedangkan Premi untuk Program JKM 0,72% dari Dasar Pengenaan Premi, atau diakumulasi hanya sekitar Rp14.000.  Makanya, kita berharap sekali Pemda yang belum bisa secepatnya mengikutsertakan tenaga honorernya. Sebab, program ini bukan semata untuk pemerataan pelayanan jaminan sosial antara PNS dan Non-PNS, melainkan perhatian pemerintah kepada tennaga honorer dalam jaminan kecelakaan kerja dan Jaminan kematian,” tambahnya.

Tentang JKK JKM Non-PNS

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari PP Nomor 70 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan PP 66 Tahun 2017 tentang Penyelenggaaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, PPPK dan Non ASN, yang menyatakan bahwa Program JKK dan JKM bagi Peserta pada Pemberi Kerja penyelenggaraan negara diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri dalam hal ini adalah PT Taspen (Persero).

Untuk Anggota TNI, Polisi, PNS Kemenhan termasuk PPPKnya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102 Tahun 2015. (*)

 


Reporter : vid /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM