Pemkab Solsel Sikapi Langkah drg. Romi, LBH : Gagap Maknai Disabilitas


Jumat, 26 Juli 2019 - 11:37:05 WIB

PADANG, HARIANHALUAN.COM — Pemkab Solok Selatan menyatakan akan mematuhi apa pun nantinya keputusan lembaga peradilan, jika memang drg. Romi Syofpa Ismael dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang melaporkan Pemkab Solsel secara perdata dan pidana, atas pembatalan kelulusan drg. Romi sebagai CPNS di Puskesmas Tulanan, Solsel. Di sisi lain, LBH Padang menilai ada kegagapan Pemkab Solsel dalam memahami makna disabilitas.

Hal itu ditegaskan oleh Ketua Panselda CPNS Solsel, Yulian Elfi, dalam rilis pers yang diterima oleh Haluan, Kamis (25/7). Selain itu, Yulian juga menyampaikan sejumlah tanggapan terkait alasan yang mendasari sikap drg. Romi dan LBH membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Yulian menyebutkan, pihaknya merasa perlu memberi penjelasan untuk menyikapi pemberitaan yang berkembang di masyarakat.

Pertama, sebut Yulian dalam rilis, proses pembatalan kelulusan drg. Romi sudah melalui berbagai tahapan dan mekanisme sesuai peraturan dan perundang-undangan, serta konsultasi kepada pihak-pihak terkait. Sehingga, drg. Romi diputuskan dibatalkan kelulusannya karena tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani, sebagai syarat umum pada formasi umum penerimaan CPNS 2018.

Kedua, Pemkab Solsel menilai siapa pun yang hendak mengikuti tes CPNS formasi umum, mesti melalui tahapan-tahapan tes dan persyaratan umum tersebut. Ketiga, pembatalan kelulusan telah memenuhi ketentuan yang berlaku yang dibuktikan dengan keluarnya persetujuan CPNS cadangan dengan surat Kepala BKN Nomor : K.06-30/B5410/I/19.03 Tanggal 1 April.

Keempat, Pemkab Solok Selatan menyatakan, sangat mendukung keberadaan disabilitas, terbukti untuk formasi CPNS 2018, Pemkab Solsel membuka tiga formasi untuk penyandang disabilitas. Kelima, Pemkab Solsel menghargai keputusan drg. Romi dan LBH Padang dalam menggunakan hak sebagai menggugat keputusan melalui pengadilan.

Keenam, Pemkab Solsel meyakini LBH Padang sangat memahami, bahwa di dalam Negara yang menjunjung tinggi aspek hukum, sehingga saat terjadi permasalahan seperti saat ini, semuanya harus dipulangkan kepada putusan hukum pengadilan. Namun, Pemkab Solsel masih membuka peluang alternatif lain dalam penyelesaian permasalahan. Ketujuh, jika drg. Romi dan kuasa hukum tetap melanjutkan gugatan ke pengadilan, Pemkab Solsel siap menghadapi dan memenuhi keputusan.

Jawaban LBH Padang

Menanggapi rilis pers tersebut, LBH Padang melalui Staf Divisi Penanganan Hukum, Indira Suryani kepada Haluan menegaskan, bahwa tahapan pembatalan kelulusan drg. Romi jelas tidak sesuai dengan peraturan BKN no. 14 tahun 2018. Di mana mekanisme pembatalan sudah sangat jelas diatur, akan tetapi tidak dijalankan oleh Pemkab Solsel.

“Konsultasi dengan pihak terkait yang pernah dilakukan adalah surat dari Kementrian Kesehatan yang di dalamnya terdapat empat poin, yang salah satunya mengatakan drg. Romi bisa tidak diluluskan dan bisa juga diluluskan jika Pemda mau. Kami melihat surat Kementrian Kesehatan memuat dugaan penyalahgunaan wewenang sehingga kami akan mengambil langkah hukum atas surat tersebut,” kata Indira.

Pascakeluarnya pengumuman kelulusan, sambung Indira, drg. Romi menyerahkan seluruh persyaratan dan diterima oleh Panselda CPNS Kabupaten Solsel. Termasuk perihal kondisi kesehatan yang dinyatakan secara medis mumpuni untuk bekerja sebagai dokter gigi. “Akan tetapi Pemda Solsel tetap bersikukuh tidak mau mengirimkan berkas drg. Romi ke BKN dan malah menerbitkan formasi cadangan,” sambung Indira.

Proses pembatalan tersebut, ucapnya lagi, tidak transparan dan terkesan dilakukan diam-dam karena tidak pernah diberitahukan secara langsung kepada drg. Romi. BKN sendiri juga telah disurati oleh drg. Romi, tetapi tidak ada respons.

Terkait dugaan ketidakberpihakan Pemkab Solsel kepada disabilitas dalam kasus ini, Indira menyebutkan bahwa dalam tiga formasi yang dibuka, tidak ada satu pun formasi dokter gigi. Sehingga dengan rekomendasi dokter yang menyatakan drg. Romi bisa memberikan pelayanan kesehatan gigi, maka seyogyanya drg. Romi boleh melamar formasi umum karena mampu memenuhi seluruh persyaratan yang diminta. 

“Soal pernyataan menghargai negara hukum itu, Pemkab tampak semacam lip service belaka karena faktanya Pemda Solsel ini mendiskriminasi seorang disabilitas, yang tentu ini masuk kategori pelanggaran HAM. Sebaiknya, Pemkab Solsel membaca dan memahami UU No. 8/2016 tentang penyandang disabilitas, sehingga berhenti melakukan stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas,” kata Indira lagi.

Selain itu, jika memang Pemkab Solsel beritikad baik, seharunya langkah yang dilakukan adalah merespons surat yang pernah dikirim LBH Padang, yang berisi peringatan bahwa ada cacat hukum dalam kasus pembatalan CPNS drg. Romi. “Sehingga kami merekomendasikan agar surat itu dicabut,” ulasnya.

Indira juga menjelaskan, bahwa pernyataan Pemkab Solsel yang mengatakan bahwa drg. Romi tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani, merupakan kegagapan dalam memahami disabilitas. Sebab, seorang disabilitas tidak sama dengan seorang yang sakit. 

“Disabilitas itu berkebutuhan khusus, bukan penyakit. Pernyataan ini memperlihatkan sikap Pemkab Solsel yang menstigma disabilitas dengan orang yang tidak sehat jasmani dan rohani. Lagi pula surat dari Kemenkes itu bersifat abu-abu. Di satu sisi mengatakan drg. Romi bisa tidak diluluskan, tapi bisa juga diluluskan jika Pemkab Solsel mau,” ucapnya menutup. (h/isq)


Reporter : Ishaq /  Editor : HSP


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM