Trauma BUMD Banyak Rugi, DPRD Ingatkan Pendirian PT Sumbar Energi Jangan Sampai Tak Untung


Sabtu, 27 Juli 2019 - 22:19:38 WIB
Trauma BUMD Banyak Rugi, DPRD Ingatkan Pendirian PT Sumbar Energi Jangan Sampai Tak Untung Ilustrasi

PADANG, HARIANHALUAN.CO- Komisi III DPRD Sumbar saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pendirian BUMD PT Sumbar Energi.

BUMD ini akan menjadi syarat utama yang harus dimiliki Sumbar jika ingin memiliki bagian keuntungan Participating Interest (P.I) 10 persen dari eksploitasi proyek minyak dan gas yang akan dilakukan oleh PT. Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE).

Proyek pengerjaan ini telah disetujui oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) berupa pengembangan lapangan Sinamar wilayah kerja South West Bukit Barisan. Sumbar termasuk di dalam wilayah tersebut. Proyek penambangan ini diprediksi akan berlangsung selama 19 tahun.

Dalam proses pembentukan PT. Sumbar Energi , Komisi III mewanti-wanti jangan sampai nantinya BUMD yang dibentuk ini menambah daftar panjang BUMD yang tak memberikan keuntungan. Atau pula menjadi beban baru dan terancam dilikuidasi.

Anggota Komisi III, Yulfitni Djasiran mengatakan, walaupun pembentukan BUMD ini adalah syarat untuk mendapatkan sumber pendapatan baru. Namun pembentukannya tak boleh dilakukan asal-asalan. Harus ada kajian yang jelas dan pasti terkait syarat utama pembentukan BUMD ini.

Dia meminta harus ada kejelasan informasi untuk mengetahui apakah BUMD yang menjadi syarat tersebut hanya perlu mengelola dana dari P.I 10 persen tersebut. Atau perlu ada pula usaha yang dijalankan terkait di bidang tersebut namun dari sektor yang berbeda.

"Jika hal ini sudah jelas nanti baru bisa dipastikan berapa jumlah investasi yang akan dianggarkan untuk PT. Sumbar Energi. Kita jangan sampai memberikan beban baru untuk generasi mendatang. Beban ini jangan berupa BUMD yang harus terus menerus disuntik modal dari APBD provinsi," ujar Yulfitni saat rapat dengan mitra kerja terkait pembentukan PT. Sumbar Energi, di DPRD Sumbar, Rabu (24/7).

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Liswandi mengatakan untuk bisa menguasai pengelolaan P.I 10 persen ini, daerah perlu menyiapkan BUMD bidang energi. Hal ini tak bisa ditawar-tawar karena sudah ditegaskan sesuai pasal 2 Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37 Tahun 2016. Pembahasan pembentukan PT. Sumbar Energi ini sudah mulai dilakukan. DPRD juga sudah menyampaikan laporan hasil harmonisasi ranperda pembentukan PT ini saat rapat paripurna di DPRD Sumbar, Senin (24/6) lalu.

Dia mengatakan dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan oleh beberapa pihak, terakhir oleh PT. Rizki Bukit Barisan Energi (RBBE) pada re-entry sumur Sinamar, pada sinamar 3, suth sinamar 2 dan Ganesha 1, terdapat cadangan minyak dan gas mencapai 1.930,96 BCF.

PT. RBBE pun telah mengajukan plan of development (POD-1) ke Menteri ESDM. Menteri pun telah menyetujui. Dengan begitu, dalam waktu dekat PT.RBBE akan melaksanakan kegiatan pengembangan lapangan yang meliputi pengeboran sumur dan pembangunan fasilitas produksi.

"Perusahaan ini telah diprediksi oleh Kementerian, akan dapat berproduksi selama 19 tahun dengan masa kontrak kerja tahun 2020-2038," ujarnya.

Liswandi menjelaskan, pasca proyek penambangan ini disetujui, Sumbar akan mendapatkan bagian keuntungan. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UU Tahun 1945 dan pasal 34 Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa "sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu wilayah kerja, kontraktor wajib menawarkan PI 10 persen kepada daerah melalui badan usaha milik daerah (BUMD).

Dengan adanya ketentuan sesuai pasal tersebut maka daerah tidak hanya sebagai penonton dari kegiatan eksplorasi yang sumber daya alam di daerahnya saja. Tidak pula seedar dapat bagi hasil pajak. Akan tetapi daerah dapat ikut serta dalam proses eksplorasi yang dilakukan oleh kontraktor pemilik wilayah kerja (WK). Praktik ini dinilai lebih menguntung daerah, karena disamping mendapatkan bagi hasil pajak, daerah juga akan mendapatkan keuntungan dari keikutsertaannya dalam proses eksploitasi tersebut.

"Dari penguasaan P.I 10 persen itu, pemerintah daerah akan dapat bagian keuntungan perusahaan sesuai dengan besaran penyertaan modal," ujarnya.

Kepemilikan P.I 10 persen bukan hanya akan memberikan keuntungan dana saja untuk Sumatera Barat. Liswandi menegaskan dengan memiliki P.I 10 persen maka pemerintah daerah, melalui BUMD dapat ikut memberikan pertimbangan dan arah kegiatan kontraktor di daerahnya. Sekaligus pula dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam eksploitasi yang dilakukan. Termasuk memperjuangkan dan memberdayakan tenaga kerja lokal dan pelestarian nilai-nilai dan lingkungan daerah.

"Untuk itu, agar kesempatan mendapatkan P.I 10 persen ini tak hilang, Komisi III sedang bergiat bersama tim ahli untuk membentuk PT. Sumber energi," tegasnya. (*)


Reporter : Leni /  Editor : DavidR


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Jumat, 14 Juni 2019 - 15:54:06 WIB

    Trauma Banjir Susulan, Warga Sungai Limau Minta Pemerintah Perbaiki Bendungan Pangian

    PADANG PARIAMAN, HARIANHALUAN.COM - Trauma akan terjadinya banjir susulan, warga Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman desak pemerintah daerah segera benahi bendungan Pangian yang jembol. Pasalnya, banjir yang terjadi beber.
  • Kamis, 30 Juni 2016 - 07:24:50 WIB

    KA Tabrak Minibus, Korban Trauma

    KA Tabrak Minibus, Korban Trauma PARIAMAN, HALUAN — Kareta Api jurusan Padang – Pariaman kembali terlibat kecelakaan. Sebuah mobil minibus Nissan Livina dengan nomor polisi BA 1028 WN ditabrak kareta api di desa Ujung Batung, Pariaman Tengah, Kota Pariam.
  • Rabu, 11 Mei 2016 - 17:36:14 WIB

    Silvia Antika, Korban Perampokan di Muara Kelaban Masih Trauma

    Silvia Antika, Korban Perampokan di Muara Kelaban Masih Trauma SAWAHLUNTO, HALUAN -- Meski tiga pelaku perampokan telah diringkus, Silvia, korban perampokan di Muara Kelaban itu, mengaku masih sangat takut untuk menyetor uang ke bank. Rasa trauma yang dialaminya, juga sempat membuat sel.
  • Jumat, 26 Februari 2016 - 03:10:46 WIB

    Korban Rampok Masih Trauma

    LIMAPULUHKOTA, HALUAN — Korban peram­pokan di Jorong Sopang, Nagari Pangkalan, Kecama­tan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Limapuluh Kota, Juriah (42) mengalami trauma berat. Dalam peristiwa perampokan yang ia alami bersama .
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM