Wah! Ternyata Staf Khusus Kepala Daerah di Pemda Itu Ilegal?


Senin, 29 Juli 2019 - 14:23:20 WIB
Wah! Ternyata Staf Khusus Kepala Daerah di Pemda Itu Ilegal? Ilustrasi

JAKARTA, HARIANHALUAN.COM - Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Dr. Djohermansyah Djohan menegaskan bahwa staf khusus tidak dikenal dalam struktur di pemerintah daerah (Pemda). Karena itu keberadaan staf khusus kepala daerah adalah ilegal.

Hal tersebut dikemukakan Djohermansyah terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kudus, Jawa Tengah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara jual beli jabatan.

Dalam kasus tesebut terungkap pula bahwa Bupati Kudus memiliki staf khusus dan punya ruang kerja khusus di kantor bupati. Staf khusus Bupati Kudus turut diperiksa oleh KPK.

"Kalau soal OTT Bupati oleh KPK, saya tidak terlalu kaget lagi. Bupati Kudus ini bos Pemda yg ke 416 kena kasus hukum selama 14 tahun terakhir (2005-2019). Yang bikin terperangah, Bupati Kudus punya staf khusus seperti Menteri," kata Djohermansyah.

Sepengetahuan Djohermansyah Djohan, staf khusus itu hanya ada di pemerintah pusat, seperti di kantor presiden, wakil presiden dan kementerian. "Struktur pemda tidak mengenal jabatan staf khusus bupati, walikota dan gubernur," ujar Djohermansyah.
Karena itu, dia menilai struktur staf khusus di tubuh pemda illegal. Dengan alasan itu, dia meminta Kemendagri segera melarang kepala daerah mengangkat staf khusus dan memerintahkan mencopot staf khusus yang sudah ada.


"Karena ini tidak ada dasar hukumnya, rawan konflik dengan birokrasi di daerah dan berpotensi dipakai sebagai tangan dalam melakukan korupsi," kata guru besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu. (*) 

loading...
Reporter : Syafril Amir /  Editor : DavidR
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
  • Kamis, 11 Juni 2020 - 22:59:08 WIB

    Wah! Sebentar Lagi BPJS Hanya Layani Kebutuhan Dasar Kesehatan

    Wah! Sebentar Lagi BPJS Hanya Layani Kebutuhan Dasar Kesehatan HARIANHALUAN.COM - Pemerintah telah menyusun draf Paket Manfaat kebutuhan Sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK). Draf ini adalah bagian dari perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan yang berjalan di BPJS Kesehatan..
  • Ahad, 31 Mei 2020 - 08:22:36 WIB

    Wah! Menag Wajibkan Rumah Ibadah Punya Surat Keterangan Aman Covid-19

    Wah! Menag Wajibkan Rumah Ibadah Punya Surat Keterangan Aman Covid-19 HARIANHALUAN.COM - Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan Surat Edaran tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah selama masa pandemi virus corona (Covid-19). Dalam Surat Edaran bernomor SE 15 Tahun 20.
  • Kamis, 28 Mei 2020 - 01:15:28 WIB

    Wah! 5 Publik Figur Ini Diterpa Kabar Hoax Meninggal Dunia

    Wah! 5 Publik Figur Ini Diterpa Kabar Hoax Meninggal Dunia HARIANHALUAN.COM - Di era informasi yang semakin maju, penyebaran berita terkadang sulit untuk disaring kebenarannya..
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 10:46:33 WIB

    Wah! Perppu Covid-19 Disahkan Jadi Undang-undang

    Wah! Perppu Covid-19 Disahkan Jadi Undang-undang HarianHaluan.com - Pemerintah mengapresiasi dukungan DPR yang telah menyetujui pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Perppu Covid-19 terkait kebijakan keuangan negar.
  • Jumat, 15 Mei 2020 - 08:00:59 WIB

    Wah! Nasib PNS Kini Sudah Ada di Tangan Presiden Jokowi

    Wah! Nasib PNS Kini Sudah Ada di Tangan Presiden Jokowi HarianHaluan.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam aturan ini ada sej.

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]