Horee! Beasiswa Dana Rajawali Tinggal Nunggu SK Gubernur Sumbar


Rabu, 31 Juli 2019 - 09:25:59 WIB
Horee! Beasiswa Dana Rajawali Tinggal Nunggu SK Gubernur Sumbar HIDAYAT

PADANG, HARIANHALUAN.COM- DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar akhirnya bisa bernafas lega. Rp84 miliar lebih dana hibah PT Rajawali yang mengendap 10 tahun belakangan di kas Pemprov telah bisa dicairkan dengan peruntukkan sebagai beasiswa.

Hal tadi seiring dengan tuntasnya proses fasilitasi peraturan gubenur (Pergub) untuk penyaluran beasiswa dana hibah Rajawali di tingkat Kemendagri, dengan demikian dana ini juga telah bisa dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa dan siswa kurang mampu yang kesulitan biaya pendidikan.

Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat saat dihubungi, Selasa (30/7) mengatakan, 
proses pembentukan regulasi pemberian beasiswa yang bersumber dari hibah PT Rajawali telah tuntas, Senin (29/7) kemarin.

"Alhamdulillah, telah selesai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Finalisasi peraturan terkait pengelolaan dan pemanfaatan dana ini difasilitasi oleh Akmal Malik, Dirjen Otda Kemendagri, Arsan Latif, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, dan Hamdani Staf Ahli Menteri," papar Hidayat.

Sementara dari pihak pemerintahan daerah, lanjut dia, hadir ia sebagai Ketua Komisi V, Wakil Ketua DPRD, Arkadius Dt Intan Bano,  Sekdaprov, Alwis, Asisten I, Kepala Bakeuda, Kepala Bappeda, Kadis Pendidikan, Kepala Inspektorat, dan Kepala Biro Hukum.

"Pasca ini, tinggal satu langkah lagi yakni, menunggu SK Gubernur soal besaran nominal beasiswa. Mudah mudahan, warisan anggota DPRD Sumbar periode (2014-2019) bersama Pemprov ini dapat segera diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang berhak menerimanya,”tutup politisi Partai Gerindra tersebut.

Mengenai ini, dana hibah dari PT Rajawali telah mengendap di kas daerah sejak Tahun 2009. Awalnya berjumlah Rp45 miliar, sekarang sudah berbunga menjadi Rp84 miliar lebih. Namun sudah 10 tahun, belum sepeser pun dana tersebut disalurkan ke masyarakat.
Sebelumnya, sempat dibentuk Yayasan Minangkabau sebagai pengelola dan
penyalurnya. Namun batal dilakukan karena peraturan perundangan-undangan melarang dana hibah pemerintah dikelola oleh yayasan. BLUD direncanakan sebagai pengganti yayasan untuk menyalurkan dana. Tapi belum sampai didirikan rencana ini kembali gagal. Hal ini dikarenakan Kemendagri melarang dana ini dikelola dengan BLUD. Salah satu alasannya adalah, pembentukan BLUD tidak diperkenankan karena akan membutuhkan biaya operasional yang besar. Yakni untuk pengadaan gedung sekretariat, biaya operasional sekretariat, biaya kegiatan sehari-hari dan biaya untuk aparatur sipil negara (ASN).
Selanjutnya, merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 12 tahun 2014 tentang Hibah dan Bansos disepakati sebagai mekanisme penyaluran dana, tapi karena pertimbangan, saat revisi Pergub tentang hibah bansos yang dilakukan yang bisa dibantu mendapat beasiswa hanya SMA/SMK, hal ini juga urung dilaksanakan.

Terakhir, DPRD bersama OPD terkait yang ada di Pemprov sepakat melahirkan Pergub baru yang mengatur secara tersendiri penyaluran beasiswa yang  dari dana hibah tersebut, dan sekarang, Pergub itu telah disetujui oleh pusat sebagai payung hukum untuk penyaluran beasiswa. Semoga (h/len)

Reporter : LENI MARLINA /  Editor : DODI NJ
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA

KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]