Cegah Korupsi, Pemko Padang Terbitkan Perwako Tentang Pengaduan WBS


Senin, 12 Agustus 2019 - 07:04:57 WIB
Cegah Korupsi, Pemko Padang Terbitkan Perwako Tentang Pengaduan WBS Walikota Padang, Mahyeldi

PADANG, HARIANHALUAN.COM –Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Padang tentang program pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan program tindak pidana korupsi. Hal ini diatur di Perwako No. 15 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Laporan Atau Pengaduan Wistle Blowing system (WBS) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Kota Padang, Corri Saidan saat menyosialisasikan dua Peraturan Wali Kota (Perwako) kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemko setempat, kemarin.

Ia mengatakan, sosialisasi ini diikuti sekretaris dan kepala tata usaha di masing-masing OPD di lingkup Pemko Padang. Untuk nara sumber selain dari Inspektorat Kota Padang juga dari Kepala Bagian Hukum Setdako Padang Yopi Krislova

"Selain pencegahan dan oengendalian tidak pidana korupsi. Pasa kesempatan ini juga disosialisasikan Perwako No. 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan benturan Kepentingan di Lingkungan Pemko Padang," sebutnya.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, sebutnya, diharapkan semua pihak dapat mengimplementasikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga Pemko Padang secara bertahap bisa mewujudkan zona integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Kita berharap seluruh peserta dapat mengikuti sosialisasi secara baik, sehingga Perwako yang disosialisasikan dapat difahami dan diimplementasikanb secara tepat di tiap SKPD,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul menyebutkan, sosialisasi terhadap dua Perwako tersebut penting dilakukan. Hal itu mengingat dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dari tindak pidana korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari tindak pidana korupsi itu diperlukan berbagai upaya yang bersifat edukatif, pengawasan, maupun pengembangan sistem deteksi dini bagi aparatur pemerintah khususnya para pejabat penyelenggara negara agar terhindar dari tindakan-tindakan yang patut diduga sebagai tindak pidana korupsi.

"Tujuan sosialisasi Perwako ini tentu bagaimana setiap aparatur sipil negara (ASN) mengetahui substansi (nilai-nilai dan norma-norma) kebijakan yang telah ditetapkan dan mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu agar setiap individu dapat mengendalikan fungsi organiknya melalui proses penglihatan, pendengaran, dan analisis," ujarnya.

Ia mengatakan, sekaitan benturan kepentingan adalah situasi dimana setiap insan pemerintah daerah memiliki suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Ada 11 jenis benturan kepentingan yang terjadi di pemerintah daerah sesuai pasal 6 Perwako No.27 Tahun 2019.

"Diantaranya seperti kebijakan yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi. Kemudian pemberian izin yang diskriminatif, pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, atau pengaruh dari pejabat pemerintah. Setelah itu juga penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi dan melakukan komersialisasi pelayanan publik," sebutnya. (*)

Reporter : Akmal /  Editor : DavidR
Akses harianhaluan.com Via Smartphone harianhaluan.com/mobile

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]

TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]