PHPU di MK Usai, 65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik Rabu Depan


Senin, 12 Agustus 2019 - 20:44:26 WIB
PHPU di MK Usai, 65 Anggota DPRD Sumbar Dilantik Rabu Depan Ilustrasi

PADANG,HARIANHALUAN.COM-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akan menetapkan 65 orang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sumbar pada Rabu (14/8) mendatang. Penetapan DPRD terpilih itu dilakukan setelah keluarnya Putusan Makamah Konstistusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Sumbar.

"Kami KPU Sumbar telah merencakan akan melakukan pleno terbuka penetapan hasil pemilihan DPRD Sumbar pada tanggal 14 Agustus mendatang," kata Devisi Teknis KPU Sumbar, Izwaryani kepada Haluan Senin (12/8).

Setelah ditetapkan, pihaknya juga akan berupaya secepat mungkin untuk menyerahkan rekomendasi pelantikan pada pemerintahaan provinsi Sumbar. Untuk memberikan rekomendasi itu, harus dilengkapi syarat-syaratnya.

"Ada satu orang anggota DPRD Sumbar terpilih yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), jika LHKPN ini dilengkapi seblum penetapan Rabu mendatang, kita pastikan hari itu juga rekomendasi bisa kita berikan pada pemrov agar SK DPRD bisa diterbitkan," kata Izwaryani mantan Ketua KPU Agam itu.

Melihat kondisi tersebut, Izwayani mengatakan, untuk pentikam anggota DPRD Sumbar akan bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwalnya pada tanggal 28 Agustus mendatang.

Izwaryani mengatakan, ada enam permohonan sengketa yang dijukan ke MK dari dapil-dapil di Sumbar, yaitu PDIP untuk DPR RI dapil Sumbar 1, Berkarya juga untuk DPR RI dapil Sumbar 1 dan 2, Demokrat untuk DPRD Kabupaten dapil Sijunjung 3, Nasdem untuk DPRD Kota dapil Padang 1, PAN untuk DPRD Kabupaten dpil Pessel 1 dan Agam 4, serta terakhir PPP untuk DPRD Provinsi dapil Sumbar 2 (Pariaman dan Padang Pariaman).

"Dari 6 perkara yang teregister di MK itu hanya 2 perkara yang lanjut ke proses pemeriksaan yaitu PPP untuk Sumbar 2 dan PAN untuk Agam dapil 4. Dari dua perkara yang maju ke tahap pembuktian ini disimpulkan oleh MK bahwa dalil pemohon tidak beralasan secara hukum sehingga patut untuk dikesampingkan, dengan demikian amar putusannya ditolak seluruhnya," katanya.

Sementara pemohon lainnya, kata Izwaryani, justru tidak memenuhi syarat formil berperkara di MK sehingga diputus gugur oleh MK. Ada yang karena permohonannya tidak jelas alias kabur atau obscuur libel, ada juga yang karena permohonannya cacat formil, bahkan ada juga permohonan yang ditarik kembali.(h/mg-hen)


Reporter : HENDRA /  Editor : DNJ


Akses harianhaluan.com Via Mobile m.harianhaluan.com
BERITA TERKAIT

[ Ikuti Terus HarianHaluan Melalui Media Sosial ]




TULIS KOMENTAR
BERITA LAINNYA
KANTOR PUSAT:
Komplek Bandara Tabing,Jalan Hamka Padang,Sumbar
Email: [email protected]
APP HARIANHALUAN.COM